Jalan Tol Bali Mandara untuk Kemajuan Wilayah

ADA sejumlah fenomena masa kini, salah satunya kemacetan lalu lintas, yang akan menjadi penyebab dari berakhirnya usia slogan Pariwisata Budaya. Pada akhirnya masyarakat Bali akan dihadapkan pada dua pilihan yang serba sulit, apakah memilih melanjutkan budaya ataukah pariwisata. Memilih budaya, berarti akan begitu banyak kepentingan pariwisata yang harus mengalah atau dikalahkan, salah satunya kenyamanan berlalu-lintas. Sebaliknya memilih pariwisata, berarti budayalah yang harus sedikit mengalah, walau bukan berarti kalah.

Persoalan itu cukup serius, sebab selama kebijakan perlalulintasan masih tetap lebih mengistimewakan penggunaan kendaraan pribadi ketimbang yang massal, maka semua pembangunan infrastruktur lalu lintas akan sia-sia. Tak ada gunanya lagi membanggakan diri punya underpass di Simpang Siur dan jalan di atas perairan (JDP) yang menghubungkan Denpasar, Bandara Ngurah Rai, dengan Nusa Dua. Sebab pada akhirnya seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi, maka akan banyak lagi bermunculan underpass dan JDP baru.

Kalau yang bermunculan adalah underpass, tentu tak jadi masalah. Tetapi bagaimana jika muncul JDP. Perairan Bali pun jadi berkalung beton. Keindahan dan nilai ritual pantai pudar. Apalagi lahan-lahan hijau semakin habis demi membuat rute-rute jalan baru, akibat tak berani membuat jalan layang atau fly over disejumlah persimpangan jalan yang krodit.

Akibatnya, Pariwisata Budaya menjadi hanya sebuah konsep yang kehilangan daya tarik. Jika memang tetap ingin mengais devisa dollar, para turis mesti diberikan suguhan produk pariwisata baru. Bentuknya bisa sebuah budaya populer versi Asia, yang sebenarnya sudah marak di Kuta, Sanur, Legian, dan Nusa Dua. Salah satu yang menarik adalah shopping ala pariwisata Singapura. Mengapa Singapura yang luasnya tak lebih dari seperlima pulau Bali bisa menjadi pusat belanja dunia di Asia? Jawaban historisnya tentu, karena Singapura adalah bekas jajahan Inggris.

Beda dengan pemerintah kolonial Belanda yang lebih mengutamakan pengadaan kuli kontrak, Inggris lebih mementingkan keberadaan kelas menengah, yang akan dijadikan pasar sebagai produk-produk industri negara asal mereka. Kelompok kelas menengah itulah yang membesarkan Singapura seperti yang terwariskan sekarang ini. Andaikan saja tahun 1830-an Bali jadi dijajah Inggris, tentu akan menjadi negara yang lebih besar dari Singapura.

Tapi tentu jangan berhenti pada jawaban historis belaka, apalagi berandai-andai seperti itu. Bukankah kelas menengah di Bali sudah tercipta melalui jalur pariwisata. Lihatlah begitu banyak anak petani dan buruh tani yang tiba-tiba menjelma menjadi kelas menengah yang sukses di bidang industri pariwisata. Mereka lantas meneteskan kesuksesannya, sehingga banyak sekali orang yang kecipratan rejekinya. Karena itu menambah jumlah kelas menengah dan memperlebar ruang gerak mereka, merupakan program penting bagi pemprov Bali sekarang ini. Jika demikian pilihannya, sudah saatnya pemprov Bali berusaha mengembangkan diri ke model pariwisata ala Singapura.

Baca Juga  Refleksi Raina Buda Kliwon Matal, Semangat "Puputan" Rakyat Pati dan Warga Lainnya Memperjuangkan Keadilan

Demi mencapai tujuannya sebagai daerah tujuan utama pariwisata dunia di Asia, Singapura bahkan sampai melakukan reklamasi pantai, sehingga luas wilayahnya jadi semakin luas. Singapura bisa reklamasi, mengapa Bali tidak? Asalkan sumber materialnya bukan diambil dari wilayah Bali, seperti yang dilakukan oleh Singapura dengan cara mengimpornya dari luar negeri, tentu tidak ada masalah melakukan reklamasi di Bali.

Sekalipun ada peluang, persoalannya adalah, begitu banyak orang Bali, ahli maupun awam, merasa punya hak berbicara untuk mengkaitkan reklamasi dengan abrasi. Mungkin ada benarnya juga, namun dalam artikel yang berjudul “Mencermati Ancaman Abrasi di Bali,” koleksi http://www.cybertokoh.com, disebutkan tanpa faktor manusiawi pun, abrasi tetap akan terjadi secara rutin dan perlahan tapi pasti. Proses kejadiannya berbeda satu sama lain. Ada yang sangat cepat dan ada pula lambat. Abrasi yang paling parah di wilayah Indonesia terjadi di Bali Selatan dan Timur serta kawasan Pantai Utara Jawa, seperti di pesisir Indramayu, Brebes, Tegal, dan Pekalongan.

Masih dalam artikel itu, disebutkan kekuatan alam yang menjadi penyebab dari terjadinya abrasi bisa muncul ke permukaan bumi. Kedatangannya sangat sulit diprediksi sekalipun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi canggih. Namun karena pantai juga mempunyai fungsi keagamaan, maka ada yang langsung menyimpulkan, bahwa penyebab abrasi di Bali adalah reklamasi atau pengerukan tanah pantai di Pulau Serangan dan Benoa. Namun pendapat ini dibantah oleh yang lain. Alasannya, jika benar sampai bisa menyebabkan terjadinya abrasi, lalu mengapa reklamasi secara besar-besaran di Pantai Ancol tahun 1970-an tidak menimbulkan abrasi yang parah seperti di Bali.

Pendapat yang menghubungkan abrasi dengan reklamasi pun semakin tidak mempunyai kebenaran ilmiah, karena pada kenyataannya pengikisan tanah-tanah pantai oleh air laut terjadi jauh sebelum adanya reklamasi di Serangan dan Benoa. Hal itu terungkap dalam artikel berjudul “Abrasi Mengancam Bali,” koleksi http://guswestnawa.wordpress.com. Disebutkan dalam artikel itu, pada tahun 1987 misalnya, abrasi di Bali terjadi di sepanjang 49,95 kilometer. Artinya, dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun terjadi penambahan abrasi sepanjang 131,75 kilometer garis pantai atau rata-rata per tahun 5,98 kilometer. Hingga tahun 2009 abrasi di Bali terjadi di sepanjang 181,70 kilometer dari keseluruhan panjang pantai di Bali yang mencapai 437,70 kilometer.

Baca Juga  Di Era Digital, Lansia Desa Penglatan Di Edukasi Lewat Sosialisasi 'Boomer Berkarya'

Sementara, dalam artikel “Tahukah Anda Ternyata Air Laut Bali,” koleksi http://arekprambon.blogspot.com, disebutkan kondisi pantai di Bali yang paling parah mengalami abrasi adalah pantai di kota Denpasar. Ibukota Provinsi Bali yang mempunyai panjang pantai 9 kilometer secara keseluruhan telah tergerus oleh abrasi. Abrasi terparah di kota Denpasar terjadi di Pantai Sanur. Rusaknya garis pantai di Sanur berpotensi terjadinya tsunami yang dahsyat. Diperkirakan aliran air laut saat terjadinya tsunami akan masuk ke darat hingga jarak 8 kilometer dengan ketinggian air 6 meter.

Akhirnya berkat bantuan dari pemerintah Jepang, masalah abrasi terutama di Pantai Sanur bisa diatasi. Dalam artikel “Pantai Bali Mengkhawatirkan Akibat Abrasi”, koleksi http://www.suryakarya-online.com, disebutkan sebelum kedatangan Jepang, sesungguhnya sejak tahun 1980 pemerintah daerah Bali sudah melakukan upaya penanggulangan abrasi pantai-pantai di Bali. Abrasi yang begitu parah di pantai-pantai Bali segera memerlukan penanganan. Penanganan pun dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dana. Asal dana dari berbagai anggaran baik pemerintah pusat maupun dana APBD Bali. Namun upaya itu belum mampu menghentikan abrasi. Akhirnya pemerintah Jepang menyatakan siap membantu menanganinya. Jepang yang merupakan negara pemasok wisatawan mancanegara terbesar di Bali, sebelumnya telah memberikan pinjaman sebesar 9,5 miliyar yen untuk penanggulangan abrasi pantai sepanjang 11,9 kilometer di empat lokasi yang dinilai strategis.

Demikianlah, dalam menyikapi pro-kontra reklamasi di Teluk Benoa, sebagai seorang sejarawan saya hanya bisa menyajikan intertekstualitas reklamasi itu, tidak punya kemampuan membenarkan atau menyalahkannya. Biarkanlah para ahli di bidangnya yang bersuara tentang persoalan itu. Namun menyangkut prediksi mengenai akan segera berakhirnya magnet slogan Pariwisata Budaya, saya rasa bukan hal yang main-main.

Hukum sejarah berkata, suatu budaya masyarakat yang sudah sampai pada puncaknya, bagaimana pun pasti akan melemah, lantas menurun, dan hancur dengan sendirinya. Harus diakui budaya telah mengantarkan orang-orang Bali sampai pada puncak pariwisata budaya, seperti terlihat dari meningkatnya kesejahteraan individu-individu. Tapi prestasi harus dikonversi dengan biaya sosial yang sangat mahal, yakni persoalan lalu lintas dan kerusakan lingkungan seperti sudah disebutkan di atas.

Jika sudah sadar hukum sejarah akan berlaku di Bali, karena itu tirulah pohon salak yang selalu meremajakan diri demi bertahan hidup. Mengadopsi model pariwisata Singapura, sambil merenovasi model pariwisata budaya yang sudah keropos, saya rasa sangat perlu. Jika berhasil,  akan muncul iklan “di Bali ada Singapura dan di Singapura tidak ada Bali.”  

Baca Juga  Bank Pembangunan Daerah Tetap Tumbuh Solid Di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional

Demi mencapai tujuan itu, bila perlu seperlima wilayah Pulau Bali diolah jadi Singapura. Jika kurang rela, karena akan merusak hutan, tentu tidak ada salahnya melakukan reklamasi, asalkan memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli independen, bukan yang penuh kepentingan politik dan maklar.

Kalau para ahli sudah mengatakan wilayah Bali Selatan dan Timur rawan abrasi secara alami, mengapa ditambahkan lagi dengan yang buatan manusia. Bukankah lebih baik ciptakan tiruan pariwisata Singapura di Bali Utara? Dan itu akan bisa dicapai tanpa perlu reklamasi. Sekalipun sampai terpaksa reklamasi, tentu resikonya tidak akan sebahaya di Bali Selatan dan Timur.

Secara mentalitas, orang-orang Bali Utara yang lebih lama berkenalan dengan budaya Barat akan lebih siap ketimbang Bali Selatan atau Timur. Kesiapan mental memang sangat diperlukan jika memang Bali ingin membuat model pariwisata ala Singapura. Sebab di dalamnya akan penuh dengan infra dan suprastruktur pariwisata antara lain ada hotel, bank, rumah sakit, universitas, mall, menara, dan lain sebagainya yang serba modern dan berkualitas internasional.

Salah satu infrastruktur, tempat mentalitas manusia terujikan adalah jalan-jalan layang dan rel monorel, suatu yang belum mungkin dilakukan di Bali Selatan, karena banyak orang merasa tidak boleh masulub, berjalan atau berada ditempat yang menjadikan kepala dilangkapi orang lain. Akan lebih tidak boleh lagi, apalagi berjalan sambil membawa benda-benda sakral, karena akan menjadikan roh-roh suci tidak lagi suci akibat terkena aib.

Kalau pariwisata Bali Selatan masih dikelola dengan mindset seperti itu, biarlah. Tapi sebagai antisipasi robohnya pola pengembangan pariwisata peninggalan zaman kolonial itu, Bali harus membangun model pariwisata post-kolonial yang mampu memberikan perlawanan terhadap keterbatasan model pariwisata kolonial, sehingga Bali akan bisa seperti pohon salak, bukan pohon pisang yang sekali berbuah harus ditebang.

Karena itu demi masa depan Bali, biarlah Bali Utara menjual pariwisata modern model Singapura, dan Bali Selatan yang klasik. Kebetulan sekarang sudah akan diambil keputusan untuk membangun bandara internasional di Bali Utara, lalu apa salahnya bersiap diri menjadi Singaraja sebagai saingan Singapura, ayolah Bapak Bupati Buleleng. Bangkitkan Gumi Panji Saktiné, tarik investor reklamasi Teluk Benoa ke Buleleng[]

Oleh

Nyoman Wijaya

Staf Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana

Direktur Kantor Sejarawan Profesional Tri Sadhana Putra

 

Tinggal di [email protected]