SUDAH menjadi rahasia publik bahwa aksi premanisme telah menjelma menjadi budaya salah kaprah yang cacat moral dan gaya hidup oportunis jalanan ataupun koruptor budaya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat saat ini. Bahkan sejak zaman reformasi bergulir praktik premanisme terkesan tumbuh subur dan semakin merajarela. Sangat jauh berbeda pada era orde baru. Di mana masyarakat merasa sangat nyaman dan aman dari ancaman praktik premanisme.

Kenapa? Ya, ini karena perilaku premanisme berbasis anarkisme global dalam konteks kekinian acapkali berlindung dalam lingkaran birokrasi elite penguasa pemangku kebijakan. Tak pelak, lembaga adat dan subak yang sangat disucikan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat paling terdepan dan termuliakan dalam desa pakraman di Bali bahkan seakan dibuat menjadi tak berdaya dan justru terjebak sebagai aktor utama dari perilaku premanisme tersebut.

 Salah satu faktanya, setiap perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB), misalnya, selama ini acapkali semarak dengan aksi premanisme yang disebut koruptor budaya jalanan. Mulai dari pengaplingan trotoar dan ruas jalan raya yang menjadi aksesbilitas khalayak publik, masyarakat luas sebagai arena parkir liar atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu yang berlindung dibalik kesucian nilai budaya adiluhung dalam tatanan birokrasi desa pakraman.

Bahkan, ironisnya lagi secara terus menerus di depan publik terjadi fenomena pemaksaan kehendak untuk mendapatkan akses tersendiri demi kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu dengan sengaja mengorbankan kepentingan khalayak publik dan sekaligus tatanan keluhuran nilai budaya bangsa secara universal dan global dengan berdalih demi desakan kebutuhan ritual ataupun upakara keagamaan. Inilah rahasia publik dari fenomena etik dan etika yang tidak beradab, serta tidak bermartabat dan tidak bermoral. Sungguh lucu sekaligus ironis bukan?

 

Selalu Dilecehkan

Anehnya lagi, para elite penguasa pemangku kebijakan terutama terkait di bidang keamanan seperti Pecalang, TNI-Polri, Dishub Kominfo, Desa Pakraman terdiri atas Camat, Lurah, Kepada Desa, Bendesa, serta Kelian Banjar/Dusun, dan lainnya seakan tak mampu berbuat apa-apa serta dicap publik selalu setia untuk dilecehkan. Bahkan, ironisnya justru terkesan menjadi bagian dari aksi premanisme budaya tersebut. Sungguh sangat menyedihkan sekaligus memprihatinkan sekali bukan?.

Padahal, sesuai peradaban sejarah panjang kehidupan masyarakat Bali keragaman seni budaya adiluhung dalam tatanan keindahan perilaku yang santun dan ramah-tamah telah diakui dunia sebagai aset paling utama bagi  pariwisata kebudayaan bangsa secara global. Bahkan, desa pakraman sebagai benteng utama dari denyut nadi kehidupan seni budaya Bali telah digelontorkan dana bantuan keuangan khusus hingga mencapai angka miliaran rupiah lebih secara terus menerus setiap tahunnya.

Baca Juga  Kabupaten Bangli Susun Strategi Masa Depan Lewat Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

Apabila aksi premanisme budaya ini dibiarkan terus-menerus bertumbuh dan berkembang setiap tahun secara kebablasan sudah dapat dipastikan semangat apreasiasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelestariaan dan pengembangan seni budaya berbasis kearifan budaya lokal khas Bali di ajang Pesta Kesenian Bali ke depannya akan semakin memudar dan merosot tajam. Bahkan, dapat dipastikan secara perlahan nilai adiluhung dari seni budaya Bali akan semakin kehilangan ruh dan taksunya sebagai kebudayaan bangsa secara global.

Becermin dari realitas itu sepertinya PKB memang sudah saatnya memiliki elite penguasa pemangku kebijakan atau pemimpin yang dituntut mampu bersikap, berpikir, bertindak layaknya kinerja kopassus dengan gerak cepat dan tegas, serta tuntas. Bahkan, bilamana perlu sudah semestinya dana bantuan keuangan khusus dari pemerintah untuk operasional desa adat, subak dan subak abian secara tegas dapat dicabut kembali ketika desa pakraman secara publik dengan sengaja melakukan tindakan pembiaran dan ataupun melindungi praktik premanisme atau koruptor budaya di tengah kehidupan masyarakatnya.

Langkah konkrit ini tentunya bertujuan mulia dalam upaya mengubur pendirian dan dasar hidup yang tidak sepadan dengan zaman dalam perilaku feodalisme yang ditaktor dan otoriter termasuk di dalamnya perasaan paling benar, paling mengetahui dan paling berkuasa dengan berlindung dibalik payung hukum negara atas dalil hak asasi manusia hanya sekadar untuk memuaskan kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu saja dalam kesadaran dan niat secara sengaja tanpa perasaan bersalah dan berdosa mengorbankan kemuliaan kepentingan dari kebenaran dan keadilan khalayak publik, masyarakat luas. Terutama para pelaku seni (seniman) yang selalu tampil terdepan dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa yang berbasis kearifan budaya lokal khas Bali.

Kadisbud Bali, Ketut Suastika, yang juga selaku penanggungjawab penyelenggaraan PKB dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa telah berupaya maksimal memberdayakan berbagai komponen kepanitiaan yang terlibat dalam perhelatan PKB selama ini guna mengatasi beragam persoalan klasik yang acapkali terjadi setiap tahunnya. Tapi, rupaya upaya tersebut masih belum mampu memenuhi keinginan serta harapan bersama, terutama khalayak publik, masyarakat luas. Bahkan, untuk perhelatan PKB ke-35 tahun ini, yang akan dimulai 15 Juni hingga 13 Juli mendatang dijanjikan akan lebih baik dari tahun lalu, sehingga apresiasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Baca Juga  Dua Korban Jatuh, Jaksa Banding Putusan Kasus Penembakan WNA di Badung

Lantas, akankah hal itu dapat terwujud dengan baik dan sesuai harapan?. Jika mengacu pada pemikiran tokoh dunia Stave Jobs berarti apapun dapat terjadi sepanjang ada niat baik untuk melakukannya. Karena memang tak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini.  Ya, jadi inilah tantangan dari pertaruhan besar para elite penguasa pemangku kebijakan termasuk para tokoh masyarakat di desa pakraman dalam menyelamatkan taksu Bali secara mendunia.

 

Citra Pemimpin

Dalam konteks ini, integritas publik terutama para elite penguasa pemangku kebijakan atau pemimpin termasuk dalam penyelenggaraan PKB sudah seharusnya menjadi persoalan paling strategis dari ujian terberat dalam proses berdemokrasi saat ini. Karena pemimpin sejati tidak sekadar diseleksi dan dipilih secara demokratis serta hanya dipahami secara prosedural, tapi seharusnya betul-betul berkomitmen secara nyata mengabdi kepada kepentingan khalayak publik, masyarakat luas dan berani mengambil keputusan terbaik demi menegakkan kebenaran dan keadilan publik meskipun harus melawan opini dalam sosial media, yang cenderung bersifat sesaat dan hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu.

Bahkan, gubernur Bali, Made Mangku Pastika di setiap kesempatan acapkali menegaskan bahwa semangatnya senantiasa mengabdi untuk kepentingan khalayak publik, terutama kalangan seniman yang dianggap menjadi warga masyarakat paling unggul sebagai manusia setengah dewa, karena memiliki kewajiban utama dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Di antaranya mengonstruksi beragam program berbasis kerakyatan yang disebut Bali Mandara. Hanya saja, paradoksnya progam tersebut cenderung terkesan sekadar sebagai upaya pencitraan publik bernuansa politik.

Terkait pendanaan dari pelaksanaan PKB selama ini, misalnya. Memang acapkali masih sangat jauh dari kesan memadai, meskipun dianggap relatif lebih baik dari sebelumnya berkat beragam terobosan birokrasi dari elite penguasa pemangku kebijakan, tapi ironisnya seniman acapkali tak pernah dapat menikmati berkah dari terobosan birokrasi tersebut. Bahkan, cenderung terkesan semakin terabaikan, dan kehilangan semangat imajinatif dari proses kreatif inovatif dari daya saingnya secara global. Kalau realitas ini dibiarkan secara terus menerus tentunya akan berdampak kontra-produktif terhadap upaya revitalisasi kehidupan berkesenian di tengah masyarakat ke depannya.

Baca Juga  Ungkap Data Pemilih Terbaru! Hak Pilih Warga Dipastikan Tetap Aman dan Tercatat

Atas dasar itulah, integritas publik dituntut mampu mencetak pemimpin yang sesuai dengan standar etika, yakni senantiasa jujur, bersikap adil, responsif terhadap kebutuhan publik dan kompeten untuk menempati janji. Dalam upaya menciptakan integritas budaya, yakni pemimpin yang setia menjaga, melestarikan dan mengembangkan tatanan nilai adiluhung kebudayaan bangsa berbasis kearifan budaya lokal khas Bali. Sehingga, para elite penguasa pemangku kebijakan tidak selalu terhipnotis dengan budaya pencitraan publik hanya untuk keindahan perilaku demi kepentingan personal atau pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu semata-mata.

 Komitmen Publik

Sungguh menjadi ironis di tengah upaya pemberantasan korupsi peran para elite penguasa kebijakan atau pemimpin dalam pemerintahan justru terkoptasi keindahan perilaku dari praktik premanisme (koruptor budaya) yang terstruktur dalam ekologi organisasi kemasyarakatan dari kehidupan birokrasi desa pakraman. Terlebih lagi, segala keindahan perilakunya cenderung terkesan hanya untuk memperkaya diri sendiri dengan sesuka hati secara koruktif.

Dalam semangat reformasi birokrasi dari cengkraman aktor intelektual para koruptor budaya sudah saatnya melakukan gerakan pembaharuan terhadap komitmen publik dalam menciptakan kesederhanaan hidup yang berkualitas, harmonis dan dinamis secara beradab, dan bermartabat. Sehingga semangat meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya bangsa terutama dalam PKB dapat terwujud dengan lebih baik secara berkelanjutan, berkeadilan dan menyejahterakan. Intinya, publik harus berkomitmen menjadi agen perubahan dalam semangat Mahatma Gandhi yang membangkitkan gerakan Ahimsa, mengendalikan diri kembali pada keasrian hidup secukupnya dalam pola kehidupan global kekinian.

Jadi segala bentuk praktik premanisme (koruptor budaya) yang telah menjadi parasit atau benalu dalam pelaksanaan PKB tahun ini harus diberangus secara tuntas sampai keakar-akarnya melalui proses penegakan hukum yang holistik dan komprehensif tanpa pandang bulu. Sehingga kekuatan ruh dan taksu budaya adiluhung bangsa berbasis kearifan budaya lokal khas Bali tetap lestari dan mendunia selamanya. Demi terciptanya pola hidup sederhana yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan menyejahterakan secara berkelanjutan di masa depan.

Di samping itu, beragam informasi publik yang dikontruksi dalam sosial media dituntut harus tetap transparan, akuntabel serta independen dan selalu terbebas dari tekanan kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu dari para elite penguasa pemangku kebijakan. Sehingga terwujud kehidupan yang penuh abad dalam pola hidup solidaritas gotong-royong yang otentik sekaligus kebebasan pers yang berbudaya. WB-MB