Lembaga Penyiaran Masih Setengah Hati Mengedukasi Pemirsa Dengan Siaran Iklannya
SALAH satu dari fungsi lembaga penyiaran adalah sebagai media informasi. maka sekecil apapun informasi harus sampai pada masyarakat pemirsa dan pendengarnya kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang menyangkut tentang keselamatan dan keamanan negara. Hal ini tentu sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Maka, setiap kegiatan penyiaran harus mampu menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah. Karena itu, perlu dibentuk sistim penyiaran nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengingat penyiaran merupakan media komonikasi massa, yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial ,budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.
Selain fungsinya tersebut, lembaga penyiaran baik televisi maupun radio juga kuat memberikan pengaruh dalam mengubah pola pikir dan prilaku pemirsa dan pendengarnya, maka fungsi utama dari lembaga penyiaran seharusnya dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan siaran yang sehat .
Dari beragam program acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran baik televisi maupuan radio saat ini, belum secara maksimal menyajikan program yang utuh dari sisi materi. Hampir 50% program siarannya mengacu pada program acara yang telah ada di stasiun TV dan radio yang telah ada. Hanya kemasan saja yang sedikit mampu mengelabui pemirsa dan pendengarnya. Hal itu tentu tidak dapat dilepaskan dari ratting. Ratting menjadi salah satu indikator bahwa program tersebut, digemari dan ditrima oleh pemirsa dan pendengarnya. Padahal yang terpenting, kwalitas programlah yang menjadi pengarus utamaan.
Untuk dapat menyajikan program yang berkwalitas , tentu tidak dapat dilepaskan dari sumber keuangan yang memang dipasok melalui iklan-iklan yang bersifat komersial. Karena iklan adalah nafas utama dari lembaga penyiaran. Maka tidak salah , setiap slot program harus mampu mendatangkan iklan agar keberlangsungan lembaga penyiaran tetap terjaga, dan berkesinambungan.Lantas, apakah setiap iklan yang masuk serta merta harus ditrima dan ditayangkan?
Jika di cermati dari sisi regulasi, sesuai dengan Pasal 46 poin (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Dalam pasal 46 point (7) di pertegas lagi, bahwa Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat. Maka, antara point (1 ) dan point (7) , dimana iklan yang bersifat komersial yang di tayangkan oleh lembaga penyiaran ada keberimbangan dengan iklan layanan masyarakat dari seluruh waktu siarannya . Sesuai dengan perintah undang-undang, bahwa Iklan layanan masyarakat untuk lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10% dari siaran iklan niaga ,sedangkan untuk lembaga penyiaran Publik paling sedikit 30% dari siaran iklannya.
Saat ini, banyak iklan-iklan yang jauh dari kesan mendidik, justru sebaliknya mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif. Bahkan ada indikasi membohongi, mengolok-ngolok dan mengesankan pembodohan. Belum lagi jam tayang iklan yang tidak singkronisasi dengan klasifikasi mata acara. Dan fakta lain yang turut serta berkontribusi terhadap lemahnya pemberdayaan untuk pemirsa dan pendengarnya adalah, sangat minimnya iklan layanan masyarakat sebagai pemandu yang menuntun masyarakat pemirsa dan pendengarnya untuk melek informasi yang tepat dan benar . kalaupun ada iklan layanan masyarakat, tak lebih dari iklan-iklan yang disampaikan oleh pemerintah maupun badan-badan usaha milik negara. Lalu dimana letak media penyiaran untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang notabena adalah pemilik frekwensi?
Salah satu dari iklan komersial yang saat ini menjadi keluhan masyarakat dan konsen menjadi pantauan dari KPID Bali ,bahkan pantauan dari KPID seluruh Indonesia adalah iklan –iklan pengobatan alternatif. Masyarakat disuguhi tayangan iklan yang menyesatkan. Dari aduan masyarakat dan pantauan khusus yang dilakukan oleh team monitoring KPID Bali, hampir 65% iklan pengobatan alternatif, merugikan dan membodohi masyarakat .
Fakta lapangan yang mengejutkan, justru dalam iklan-iklan yang menyesatkan tersebut tidak diimbangi dengan kajian-kajian medis maupun klinis dari dunia kesehatan. Sehingga masyarakat yang sudah terlanjur termakan iklan, seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Oleh karena itu, dalam menyajikan informasi apapun bentuknya,lembaga penyiaran mempunyai kewajiban moral untuk mencerdaskan masyarakat melalui siaran –siaran iklannya. Seperti berita ataupun informasi kasus yang terjadi di lapangan menunjukan, kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, isu penculikan anak , bahkan yang masih hangat menjadi perbincangan masyarakat Bali adalah kasus Lampung. Tak satupun media penyiaran yang menyajikan iklan layanan masyarakat untuk menyetop hal-hal yang berbau kekerasan dan anarkis. Justru sebaliknya, informasi maupun beritanya disajikan secara berulang-ulang (riran), tanpa disadari akan menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sama jika menghadapi kasus serupa. Patutkah hal ini berlanjut ?
PENULIS : NI NYOMAN SRI MUDANI,SH ( WKL-KPID BALI)


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.