Perbedaan hukum pidana dengan perdata

Jakarta,  (Metrobali.com) –

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP yang di dalamnya mengatur pasal antipenyiksaan.

“Berdasarkan data yang kami himpun dari pengaduan langsung ke LBH Jakarta, kami menyimpulkan bahwa praktik penyiksaan masih sering dilakukan oleh aparat penegak hukum namun hingga kini tidak ada regulasi yang jelas untuk mengatur penindakan bagi para pelaku penyiksaan itu,” ujar salah satu pengacara publik LBH Jakarta Revan Tambunan saat acara “Korban Penyiksaan Menggugat Negara” dalam memperingati Hari Anti Penyiksaan Sedunia di Jakarta, Jumat (26/6).

Meskipun beberapa pasal yakni Pasal 351 sampai Pasal 357 dan Pasal 421 sampai Pasal 422 KUHP sudah mengatur sanksi bagi pelaku penyiksaan, kata Revan, namun belum cukup untuk mengecam para pelaku penyiksaan yang masih didominasi oleh aparat kepolisian.

“Praktik pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan masih dilakukan dengan metode militerisme dimana penyidik melakukan penyiksaan hanya untuk mengejar pengakuan dari tersangka agar sebuah kasus bisa diungkap,” tuturnya.

Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Internasional Anti Kekerasan (UNICAT) pada 1998, namun isi konvensi tersebut tidak dijalankan secara maksimal sehingga perlu ada perubahan kebijakan untuk memaksimalkan perlindungan terhadap korban penyiksaan dan hukuman yang pantas bagi pelakunya.

Oleh karena itu, LBH Jakarta merekomendasikan pemerintah untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT) serta mengatur adanya mekanisme internal guna pemulihan hak-hak korban penyiksaan.

OPCAT merupakan perangkat hukum yang dinilai efektif untuk mencegah penyiksaan karena mengatur tentang mekanisme pencegahan yang komprehensif.

“Indonesia memang sudah meratifikasi UNICAT tapi kenapa aturan teknisnya (OPCAT) tidak diratifikasi sekalian?,” ujar salah satu pengacara publik LBH Jakarta Ichsan Zikry dalam acara yang sama.

Baca Juga  Pemilik MR Glamping and Vila Pancasari Dipanggil Sat Pol PP Buleleng Terkait Ijin Usaha

Selain itu, LBH Jakarta juga mendesak Kapolri untuk menciptakan sebuah kebijakan dalam institusi Polri untuk menindak tegas aparatnya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan tindak penyiksaan, yang nantinya akan berujung pada penghapusan praktik penyiksaan di instansi kepolisian.

“Selama ini polisi menganggap penyiksaan adalah hal yang wajar karena mereka beranggapan bahwa orang yang mereka tangkap adalah penjahat sehingga wajib diperlakukan seperti penjahat,” ujar Ichsan.

LBH Jakarta selama 2013-2015 telah menangani 13 kasus penyiksaan dengan korban berjumlah 18 orang yang lima di antaranya masih anak-anak.

Salah satu kasus yang ditangani LBH Jakarta adalah kasus salah tangkap pengamen Cipulir bernama Andro dan Nurdin.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mereka berdua mengaku melakukan tindak pembunuhan namun setelah ditelusuri lebih lanjut rupanya pengakuan tersebut diperoleh setelah keduanya mengalami penyiksaan oleh penyidik kepolisian yakni ditendang, dipukul, disetrum, ditodong senjata, ditelanjangi, dan diminta lari keliling lapangan. AN-MB