Neo-Orba Dalam Pusaran Partai Politik Tahun 2014

Jakarta (Metrobali.com)-
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 disebut-sebut sangat memengaruhi dinamika partai politik nasional, tidak hanya secara eksternal, tetapi juga internal.
Persaingan yang terjadi dalam pilpres, secara tidak langsung menyulut terbentuknya dua kekuatan politik, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri atas sejumlah partai pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang meliputi sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang terbagi di parlemen.
Menurut pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, persaingan dua kekuatan koalisi pada gilirannya menimbulkan gejala neo-Orde Baru yang merasuk di dalam internal partai politik.
“Jadi, pada tahun 2014 terjadi fenomena neo-Orde Baru atau istilahnya ‘the old wine in a new bottle’, anggurnya lama hanya botolnya saja yang baru,” kata Igor.
Fenomena neo-Orba yang melanda partai politik diindikasikan dengan adanya fenomena pemilihan ketua umum melalui jalan aklamasi yang terjadi pada partai-partai yang menyelenggarakan pemilihan ketua umum pada tahun 2014, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar.
Igor menakar aklamasi dilakukan untuk meloloskan ketua umum petahana sehingga tidak ada perlawanan politik berarti di semua tingkat pengurus parpol bersangkutan.
Aklamasi juga ditempuh demi menjaga soliditas parpol yang selalu mengandalkan figur kuat (kultus individu) agar terhindar dari perpecahan, serta agar proses regenerasi kader muda berjalan lebih lambat untuk bisa maju memimpin parpol.
Aklamasi disebutnya sebagai sarana titik temu antara yang dipilih dan yang memilih secara transaksional, serta dilakukan demi menghindari kompetisi yang sehat dalam berdemokrasi untuk tujuan-tujuan atau program politik tertentu.
“Akibatnya, proses regenerasi dalam tubuh parpol kuat pun juga masih tersendat dengan majunya kembali figur-figur lama, seperti Megawati (PDI Perjuangan), Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Hatta Rajasa (PAN), Prabowo (Partai Gerindra), dan Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat). Parpol cenderung ‘mengkultus individu’ demi alasan soliditas dan kepentingan pemilu berikutnya,” jelas dia.
Selain itu, aklamasi pemilihan ketua umum dilaksanakan pula untuk menghindari voting atau perbedaan dan kekalahan serta melanggengkan kekuasaan. Namun, ironisnya cenderung membawa parpol ke dalam perpecahan internal.
“Inilah yang disebut neo-Orde Baru dalam partai politik,” kata dia.
Secara umum Igor mengatakan bahwa sepanjang 2014 partai politik betul-betul dijadikan sarana memenangi suara rakyat dengan segala cara, misalnya dengan mengobral janji politik. Namun, kemudian memaksakan berlakunya kebijakan yang bertolak belakang dari yang dikampanyekan.
“Contohnya adalah janji program prorakyat oleh Jokowi. Akan tetapi, justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada saat minyak dunia turun. Kemudian, janji membentuk kabinet ramping tanpa syarat, faktanya kabinetnya gemuk dan transaksional, belum lagi posisi strategis kementerian yang diisi orang-orang parpol, seperti Jaksa Agung, Menkumham, dan Menkopolkam,” kata dia.
Igor juga mengatakan bahwa sejarah baru dunia politik sejatinya telah ditorehkan pada tahun 2014 karena untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia terbelah. Lembaga eksekutif dan legislatif dikuasai oleh koalisi partai politik berbeda.
Presiden Jokowi sendiri, kata dia, tidak mengontrol legislatif. Jokowi bahkan tidak mengontrol satu pun partai politik.
“Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan didominasi oleh Megawati, bukan Jokowi. Di sisi lain sekarang ada oposisi aktif di parlemen yang harus diantisipasi,” kata dia.
Kendati demikian, kata Igor, pemerintahan Jokowi beserta parpol pendukungnya (KIH) terus berupaya maksimal menekan semua ongkos politik yang mungkin bisa terjadi demi jalannya efektivitas kinerja pemerintahan.
Pemerintahan Jokowi beserta parpol pendukung dinilai bakal atau telah melakukan intervensi secara “halus” terhadap parpol dalam KMP untuk mengamankan roda pemerintah sampai 2019.
Arogansi Parpol Lembaga penelitian Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) berpendapat bahwa 2014 sebagai tahun arogansi politik yang diawali dengan perselisihan antara parpol KIH dan KMP di parlemen.
“Perselisihan ini episode persaingan politik lanjutan dari kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,” ujar peneliti SSS Toto Sugiarto di Jakarta.
Perseteruan dua kekuatan politik KIH dan KMP di parlemen berlanjut ke dalam internal partai politik, khususnya terhadap partai yang berada di luar pemerintahan.
Contohnya, kata Toto, dengan terbelahnya kepengurusan sejumlah partai politik, seperti PPP dan Partai Golkar. Di PPP dua kubu yang bersaing dari kelompok Romuharmuziy dan Djan Faridz, sementara di tubuh Partai Golkar terjadi perebutan legitimasi antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Chairman SSS Sukardi Rinakit menyebutkan ada empat hal yang menyebabkan terjadi arogansi politik pada tahun 2014.
Pertama, mengenai keberadaan konglomerasi politik, yakni bersatunya kekuatan modal atau uang dengan politik. Hal ini terlihat dari langkah ketua umum partai politik yang maju kembali atau menguasai partai.
Konglomerasi politik itu menimbulkan faktor penyebab arogansi politik yang kedua, yakni patronasi politik–lahir seseorang yang merasa dihormati dan omongannya selalu didengar.
Faktor ketiga, karena tokoh-tokoh politik konglomerasi yang tidak mau dikalahkan oleh orang-orang baru. Contohnya, kata dia, KMP tidak mau menerima Jokowi karena merasa tidak mau kalah dari sosok Jokowi yang berasal dari kampung.
“Di sini ada egopersonal politik merasa lebih pandai. Pengusaha level konglomerat, kok, dikalahkan tukang kayu, tinggal di pinggir sungai dan kurus,” nilai dia.
Faktor keempat, yakni politikus yang menjadi arogan karena merasa mendapatkan dukungan publik yang kuat.
Sukardi memperkirakan arogansi politik ini akan sirna pada tahun depan karena peta politik mulai berubah akibat penyelenggaraan pilkada. Seluruh partai politik akan fokus bertarung memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya.
Strategi KMP 2015 Di sisi lain partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan tetap akan solid selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Sebagai bukti soliditasnya, partai-partai KMP berniat menyelenggarakan rakernas KMP awal tahun depan.
Pada rakernas yang bakal diikuti seluruh kader partai KMP dari tingkat pusat hingga daerah itu, partai KMP akan merundingkan strateginya dalam menghadapi dinamika politik tahun 2015. Salah satu hal yang menjadi fokus pembahasan adalah strategi menghadapi pilkada.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengungkapkan bahwa partai KMP akan berbagi kekuatan untuk memenangkan pilkada tahun depan.
Apabila memungkinkan, kata dia, pada saatnya partai-partai KMP akan mengusung satu calon kepala daerah untuk masing-masing daerah. Kader partai KMP yang dinilai terbaik dan bisa diterima masyarakat di suatu daerah akan didaulat untuk maju.
“Kader bagus di daerah akan menjadi prioritas. Kalau bisa hanya satu calon (untuk masing-masing daerah),” beber Tjatur.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai apa yang akan dilakukan Koalisi Merah Putih di pilkada tahun depan bukan jaminan untuk meraih kemenangan. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan selaku bagian Koalisi Indonesia Hebat tidak akan meniru langkah tersebut.
“Pilkada tergantung figur yang dijual, mau diusung banyak partai seperti di pilkada DKI tidak jaminan menang. KIH tidak akan melakukan strategi tersebut,” jelas Eva.
Ia menekankan bahwa KIH dibentuk untuk pilpres dan DPR RI. Tidak akan ada pelembagaan KIH di tingkat politik lokal. AN-MB


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.