pernikahan dini

Senyum Yuni Amelia Putri (18) berkembang menjadi tawa melihat sosok bayi mungil berumur 13 bulan yang ada di pangkuannya. Rona bahagia cekikikan bayi laki-laki itu membuatnya gembira.

“Ini anak pertama saya. Namanya Hafiz,” kata istri Nursan (22), buruh bangunan, sumringah.

Yuni menikah dengan Nursan sekitar dua tahun lalu. Saat suaminya membaca ijab qobul tanda resminya hubungan mereka, statusnya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Setelah SMP sampai sekarang saya tidak sekolah dan tidak bekerja juga. Di rumah saja mengurus suami,” ujar perempuan yang tinggal di Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor itu.

Memiliki jalan hidup yang hampir sama dengan Yuni, Siti Maryati (18) juga menikah di usia yang sangat muda, 17 tahun.

Dia dan suaminya Gunawan (35) yang bekerja sebagai buruh bangunan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur empat bulan.

“Mungkin sudah jodoh kali ya,” ujar Siti diiringi derai tawa ketika ditanya mengapa dirinya memilih untuk menikah di usia muda.

Saat anak-anak lain pada umumnya sibuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, mereka harus bergelut dengan kewajiban sebagai orang tua.

“Yah kalau ruginya memang ‘gak’ bisa bermain dengan teman-teman, jarang bergaul,” katanya.

Namun begitu, bagi Yuni dan Siti pernikahan di usia muda adalah sesuatu yang sudah terjadi dan harus dijalani. Tetapi sifat pasrah ini tidak berlaku bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Mereka terus melawan praktik-praktik pernikahan usia muda.

“Memang tingkat pernikahan dini kecenderungannya semakin menurun, namun di beberapa provinsi masih tetap tinggi, seperti di Kalimantan karena faktor budaya setempat,” kata Kepala Sub Direktorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja BKKBN Edi Muin.

Baca Juga  Pagi yang Sehat, Sore yang Menggoda, Klub Bikini Atlas Telah Dibuka !

Dari jumlah total remaja-mahasiswa di Indonesia yang menurut data dari BKKBN adalah sekitar 64 juta orang (27,6 persen dari jumlah penduduk), tingkat perkawinan dini (<15 tahun) terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Selatan (9 persen).

Sementara perkawinan muda (15-24 tahun) mayoritas terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (52,1 persen).

“Terkadang ada tanggapan bahwa pernikahan di usia muda itu harus turun temurun, jadi sebagai anak yang baik harus mengikuti,” tutur Edi.

Menurut survei UNICEF pada tahun 2011 dalam hal pernikahan usia muda, Indonesia menempati peringkat 37 dunia. Sementara di ASEAN negara kita adalah peringkat kedua setelah Kamboja.

Sangat berisiko Perkawinan usia muda, menurut Edi, sangat berisiko terutama bagi perempuan yang mengandung dan melahirkan bayi.

Angka Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2010 menunjukkan jumlah perkawinan usia muda umur 15-19 tahun adalah 11,7 persen, lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan rentang umur yang sama (1,6 persen).

“Jika perempuan yang menikah di usia muda hamil dan melahirkan, risiko kematian ibu dan bayi tinggi karena alat-alat reproduksi mereka belum siap untuk hal itu,” kata Edi.

Selain hal tersebut, lanjut Edi, bayi yang dilahirkan dari ibu usia muda cenderung memiliki berat di bawah rata-rata. “Kecerdasan anak pun rendah,” ujar dia.

Senada dengan Edi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga menganggap perkawinan dini menyumbang berbagai permasalahan kesehatan di kemudian hari bagi perempuan, bahkan menyebabkan kematian ibu.

“Terlalu mudah menikah muda apalagi lulus SD atau SMP. Kawin dini menemui masalah kemudian cerai, nikah lagi dan cerai lagi. Ujung-ujungnya perempuan itu kena kanker serviks,” kata dia.

Selain masalah fisik, kondisi kejiwaan mempelai usia muda harus diperhatikan. Perceraian yang cukup tinggi di kalangan pasangan menikah usia muda juga sangat merugikan perempuan secara psikologis.

Baca Juga  Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Bangli Masa Bakti 2026-2031

“Stigma ‘janda’ itu lebih menegatifkan perempuan, daripada status laki-laki yang bercerai,” tutur Edi.

Ketidaksiapan mental lelaki dan perempuan yang menikah pada usia muda membuat pasangan ini sangat rentan mengalami perceraian.

“Apalagi setelah kehadiran anak yang membutuhkan tanggung jawab lebih. Jika tidak siap, mereka akan ‘kaget’ mengemban tanggung jawab yang begitu besar,” katanya.

Usia ideal BKKBN menyatakan usia perkawinan ideal untuk laki-laki dan perempuan adalah 25 dan 20 tahun, karena usia tersebut merupakan saat ideal ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kependudukan.

“Perempuan usia 15-19 tahun berisiko meninggal dua kali lebih tinggi saat hamil ataupun melahirkan dibandingkan dengan rentang umur 20-24 tahun,” tulis Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN.

Dalam laporannya mereka menambahkan pada umur ideal kondisi psikologis lebih stabil, berkesempatan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, dan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Namun, BKKBN menyayangkan undang-undang resmi pemerintah tentang perkawinan masih mensahkan pernikahan pria minimal berumur 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun.

“Kami terus memperjuangkan agar pemerintah merevisi undang-undang ini,” ujar Edi.

Ide ini pun disambut baik oleh Menteri Kesehatan di era Kabinet Kerja Nila Moeloek.

Nila mendorong revisi UU Pernikahan untuk mencegah pernikahan terlalu muda atau dini agar dapat menekan angka kematian ibu melahirkan lantaran belum matang secara fisik dan mental.

“Idealnya yang boleh menikah itu usia 20 tahun ke atas,” kata Nila. Menurut dia, UU Perkawinan saat ini membuka peluang terjadinya pernikahan terlalu dini.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Baca Juga  3.731 Lembar Uang Palsu Senilai Rp341,5 Juta Dimusnahkan

Namun ada beberapa pertentangan tentang definisi “dewasa” menurut undang-undang resmi.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka usia 16 tahun belum masuk usia dewasa.

Pasal tersebut berbunyi, “yang belum dewasa adalah adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Satu lagi yang menyatakan 18 tahun adalah belum usia dewasa adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Itu tertulis pada Pasal 1 Ayat 5. “Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Bahkan pemerintah yang menyusun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat 1 ini pun mengakui bahwa umur 18 tahun ke bawah harus mendapatkan pengawasan orang tua.

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, tertulis dalam UU tersebut.

Jadi masihkah relevan jika pemerintah tetap menggunakan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melegalkan pernikahan mereka “yang belum dewasa”? AN-MB