Jembrana (Metrobali.com)-

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Pemkab Jembrana, Selasa (25/11) kemarin malam menjadi bulan-bulanan anggota DPRD Jembrana saat rapat kerja pembahasan rancangan APBD 2015.

Pemicunya, pihak dinas tidak juga memasang anggaran untuk guru abdi SD yang selama ini telah membantu mengajar akibat kekurangan tenaga pengajar. Padahal sebelumnya dalam KUA-PPAS, dewan sudah ngotot mengusulkan agar anggaran itu dimasukan.  

Rapat yang baru usai hingga pukul 23.00 wita kemarin awalnya berlangsung normal. Namun, suasana berubah ketika Ketua Komisi B, I Nyoman Sutengsu Kusumayasa dan Wakil Komisi A, I Putu Dwita tidak menemukan upah untuk 391 guru abdi yang diusulkan dewan. “Dimana anggaran untuk para guru abdi itu?Kenapa tida ada? Dari awal sudah kami tekankan agar mereka (guru abdi) diperhatikan” tegas Suheng.

Mengetahui tak dianggarkan, Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa dan Putu Kamawijaya langsung naik pitam. Bahkan Sugiasa mengaku sangat kecewa, pasalnya saat pembahasan KUA-PPAS lalu dirinya sudah menekankan agar insentif bagi guru abdi ini bisa dianggarkan. “Saya ingat, waktu itu (pembahasan) saya sampai masuk rumah sakit. Tapi kenapa sekarang tidak dipasang?,” tandas Sugiasa geram.

Putu Kamawijaya menambahkan pihaknya bahkan rela tidak memasang jatah bansos (bantuan sosial) dan mengalihkan anggaran itu ke sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Semestinya Dinas memperhatikan para pengajar di sekolah dasar itu dalam membantu kekurangan guru kelas. Selama ini, para guru abdi itu dibantu oleh sekolah dari BOS (bantuan operasional sekolah), dan itupun kalau ada sisa.

Dewan kembali mendesak agar mengutamakan bantuan untuk para guru abdi itu, walaupun jumlahnya sedikit. Saat itu, disepakati setiap guru abdi diberikan Rp 350 ribu dan diutamakan terlebih dahulu guru abdi SD. Untuk pembiayaan itu, diperlukan anggaran Rp 1,3 Miliar.

Baca Juga  Habiskan Libur Panjang, Wisdom Mulai Serbu Bali

Sementara itu Sekda Jembrana I Gede Gunadnya didampingi Kadis Dikporabudpar I Nengah Alit dan Kepala Bappeda, I Ketut Swijana mengaku akan mengupayakan anggaran itu bisa masuk apalagi sebelumnya sudah dirancang masuk KUA-PPAS. “Kami akan usahakan dan beri kami waktu untuk memasang anggaran ini” ujar Ketut Swijana. MT-MB