Teluk Benoa12

Jakarta (Metrobali.com)-

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menuding proyek reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta (NCICD) yang mencakup pembangunan Tanggul Laut Raksasa hanyalah upaya akal-akalan investor dan mengabaikan nasib nelayan.

Siaran pers Kiara yang diterima di Jakarta, Senin (24/11), menyebutkan proyek NCICD tak ubahnya akal-akalan investor seperti proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura yang dicekal oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2003.

Kiara mengingatkan, menurut Keputusan MenLH No 14 tahun 2003, proyek reklamasi dan revitalisasi teluk Jakarta tidak layak secara lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya serta teknik.

Namun, para investor ketika itu tidak menyerah dan balik menggugat Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kemennterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan beberapa LSM lingkungan.

Kiara berpendapat bahwa proyek itu lemah dari sudut pandang hukum lingkungan dan terindikasi kuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan investor, yaitu guna melindungi properti yang telah dibangun dalam lahan reklamasi sekaligus menaikkan nilai investasi yang dimiliki para investor.

Sebelumnya, Kiara juga menginginkan Tanggul Laut Raksasa Jakarta yang termasuk program Pembangunan Pesisir Terintegrasi Nasional (NCICD) tidak dilanjutkan karena dinilai tidak transparan.

Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim menyatakan, Tanggul Laut Raksasa Laut adalah kontroversial karena akan memakan biaya hingga Rp600 triliun serta tidak layak dari berbagai aspek antara lain aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pemerintah selama ini, menurut dia, juga terindikasi tidak membuka informasi kepada publik, bahkan masyarakat nelayan di Jakarta Utara yang nantinya akan terdampak oleh proyek itu tidak pernah diajak berdiskusi atau diberikan informasi.

Ia mengemukakan, keterbukaan informasi dan diskusi seharusnya dilakukan secara terbuka karena program NCICD tersebut masih diragukan efektivitasnya dalam menjawab permasalahan banjir dan berkurangnya ketersediaan bahan baku air minum di Jakarta.

Baca Juga  Ada Apa Dengan Ketua MAKI Jatim Sehingga Batalkan Demo Rp780 Miliar, Se Usai Bertemu Bupati Jember

Kiara pada 21 Oktober 2014 juga telah mengirimkan surat permohonan kepada BPLHD DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi publik terkait KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) program NCICD.

“Tanpa kajian tersebut, dipastikan proyek Giant Sea Wall tidak layak dan harus dihentikan,” ucapnya dan menambahkan, proyek Tanggul Laut Raksasa potensial menggusur 16.855 nelayan Jakarta baik yang menetap maupun pendatang. AN-MB