Foto: Ketua Dirgahayu Ambara Swari (DAS) di bawah Yayasan Bangun Sastra, Gede Ngurah Ambara Putra, SH.

Denpasar, Metrobali.co.id

Penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150 ribu per wisatawan dinilai masih belum memberikan manfaat optimal bagi pelestarian adat, sastra, dan budaya Bali di tingkat akar rumput.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dirgahayu Ambara Swari (DAS) di bawah Yayasan Bangun Sastra, Gede Ngurah Ambara Putra, SH. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Bali memperkuat tata kelola dana PWA melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyempurnaan aturan pelaksana, serta penerapan sistem transparansi digital agar pemanfaatan dana lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Menurut Ngurah Ambara, kelemahan utama regulasi yang berlaku saat ini terletak pada belum adanya mekanisme yang mengunci alokasi anggaran (earmarking) serta belum tersedianya sistem distribusi dana yang transparan dalam Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana.

Ia menjelaskan, seluruh penerimaan PWA saat ini masuk ke Kas Umum Daerah sehingga berpotensi bercampur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat tidak ada kepastian mengenai besaran dana yang benar-benar dialokasikan untuk pelestarian adat, penguatan pasraman, maupun pembinaan generasi muda di desa adat.

“Perda dan Pergub yang ada belum mengatur persentase distribusi secara tegas. Akibatnya, dana berpotensi terserap untuk belanja birokrasi atau proyek fisik, sementara para pengempon adat, pasraman, dan yowana yang berprestasi masih berjuang secara mandiri dalam menjaga budaya Bali,” ujarnya.

Ngurah Ambara menegaskan bahwa sastra merupakan fondasi utama kebudayaan Bali. Berbagai bentuk seni pertunjukan, arsitektur tradisional, hingga pelaksanaan upacara keagamaan lahir dari warisan sastra klasik seperti lontar, tutur, dan kakawin.

Baca Juga  Kolaborasi Alumni ITB Lintas Generasi di Bali Dukung Bali Era Baru Karya Gubernur Koster

Karena itu, ia menilai dana yang dipungut dari wisatawan atas nama pelestarian budaya seharusnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga adat, sastra, dan budaya Bali.

Sebagai solusi, Yayasan Bangun Sastra bersama Dirgahayu Ambara Swari mengajukan tiga rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Pertama, membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus untuk mengelola dana PWA agar pengelolaan anggaran menjadi lebih fleksibel, profesional, dan responsif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, merevisi Peraturan Gubernur tentang PWA dengan menetapkan alokasi minimal penggunaan dana. Salah satu usulan yang diajukan adalah 50 persen penerimaan dialokasikan untuk beasiswa dan pendidikan Krama Bali, sedangkan 50 persen sisanya digunakan untuk pelestarian sastra, adat, dan budaya di desa adat.

Ketiga, membangun sistem public dashboard dan audit digital yang memungkinkan masyarakat memantau penerimaan PWA secara real time berdasarkan pintu masuk wisatawan, sekaligus mengetahui secara terbuka penyaluran dana ke masing-masing desa adat.

Sebagai pembanding, Ngurah Ambara menilai pengelolaan retribusi wisata di Raja Ampat dapat menjadi referensi. Menurutnya, mekanisme yang transparan dan terarah di daerah tersebut mampu memastikan manfaat dana dirasakan langsung oleh masyarakat adat sebagai penjaga kawasan wisata.

“Landasan hukumnya sebenarnya sudah tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen politik pemerintah daerah untuk memperkuat aturan pelaksana melalui revisi Peraturan Gubernur dan pembentukan BLUD agar dana PWA benar-benar kembali kepada masyarakat yang selama ini menjaga adat, sastra, dan kebudayaan Bali,” tegasnya. (rls)