Oleh: Jro Gde Sudibya Ekonom, Pengamat Ekonomi dan Kecenderungan Masa Depan

Ada ironi yang ditampilkan di Lapangan Niti Mandala Renon, Minggu (15/11) kemarin. Gubernur Wayan Koster mengibaskan bendera Jalan Sehat 1 Juta Langkah. Ribuan warga Bali berlari, berkeringat, merayakan tubuh yang sehat.

Di saat yang sama, di luar Renon, tubuh Pulau Bali sendiri sedang tidak sehat.

TPA Suwung kembali terbakar dan kelebihan beban 1.100 ton per hari. Status Siaga Kekeringan di Bali Selatan, 28 hotel di Badung dan Denpasar terpaksa beli air tangki Rp 1,2 juta per hari karena air tanah anjlok. Sawah produktif hilang 622 hektar per tahun dalam 5 tahun terakhir menurut data BPS. Dan di pesisir, proyek reklamasi dan KEK mengintai.

Kita merayakan kesehatan fisik warga, tapi lupa mendiagnosis kesehatan ekologis dan ekonomi pulau ini yang sedang sekarat. Inilah mengapa saya menyebut, Ekonomi Bali Kerthi butuh Tobat Ekologis.

Bukan tobat seremoni menanam 1000 bibit mangrove untuk foto. Tapi tobat cara berpikir kekuasaan. Saya pinjam kacamata Mahatma Gandhi, yang jauh lebih relevan untuk Bali hari ini daripada teori ekonomi Harvard.

Gandhi meletakkan 4 syarat tobat ekologis:

1. Self Control to Limitless Wants and Greedy: Pengendalian diri pejabat publik dari keserakahan tanpa batas. Hari ini, syahwat itu bernama syahwat alih fungsi lahan dan syahwat proyek raksasa.

2. Earth Provides Enough for Everybody’s Need, But Not for Everybody’s Greed: Bumi cukup untuk kebutuhan, tidak untuk keserakahan. Bali dengan 6,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara 2025 sudah melampaui daya dukung ekologis. Satu wisatawan menghabiskan 300 liter air per hari, 3 kali lipat warga lokal.

3. Politic Based on Morality: Politik berbasis moral, bukan moral berbasis politik proyek.

4. Sarva Daya Economy vs Greedy & Casino Economy: Ekonomi untuk kesejahteraan semua makhluk, bukan ekonomi serakah yang menumpuk keuntungan di 10% pemilik modal, dan bukan ekonomi kasino yang menjadikan tanah, air, dan budaya Bali sebagai chip judi investor global.

Baca Juga  Langkah Strategis Mempercepat Infrastruktur, Bupati Adi Arnawa Matangkan Pinjaman Daerah Bersama 3 Kementerian

Jujur saja, realitas Bali hari ini adalah antitesis dari empat pilar itu. Kita sedang menjalankan Greedy Economy dan Casino Economy dengan bungkus retorika Kerthi.

Gubernur Koster telah benar dengan melahirkan konsep Ekonomi Bali Kerthi. Sebagai turunan dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali, itu adalah koreksi ideologis yang berani terhadap pariwisata massal yang ugal-ugalan. Saya apresiasi.

Tapi visi besar tanpa keberanian membedah implementasi adalah ilusi. Saya melihat lima simpul mati yang harus dipotong dengan tobat ekologis:

SIMPUL 1: KEBOHONGAN APBD – EKONOMI KERTHI DI ATAS KERTAS

Lihat APBD Semesta Berencana Bali 2026 Rp 12,7 Triliun. Berapa porsi untuk Ekonomi Kerthi yang sesungguhnya?

Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM hanya sekitar Rp 45 Miliar (0,35% APBD). Anggaran Pertanian dan Ketahanan Pangan sekitar Rp 210 Miliar (1,6%). Sementara belanja pegawai, hibah yang tidak terukur dampaknya, dan belanja infrastruktur beton masih mendominasi 70% lebih.

Kita bicara Pasar Tenten, pasar yang tumbuh dari bawah, dari desa, dari perajin. Tapi mana keberpihakan anggarannya? UMKM kita masih disuruh kredit KUR bunga 6% yang mencekik, sementara hotel bintang 5 dapat insentif pajak dan kemudahan HGB di atas tanah negara.

Jika Ekonomi Bali Kerthi serius, APBD harus dibalik. Minimal 7% untuk pertanian sesuai standar ketahanan pangan FAO. Dan minimal 10% untuk penguatan ekonomi lokal (LPD, BumDes, Koperasi). Tanpa itu, Kerthi hanya jadi slogan.

SIMPUL 2: BPD BALI – DARI BANK PEMBANGUNAN DESA MENJADI BANK PEMBANGUN DIVIDEN

Ini yang paling menyakitkan. BPD Bali milik kita semua, milik krama Bali. Laba 2025 tembus Rp 750 Miliar. Publik tepuk tangan.

Tapi coba audit: dari mana laba itu? 62% dari kredit konsumtif ASN dan kredit korporasi pariwisata besar. Kredit ke LPD yang kolaps? Macet. Kredit ke BumDes? Hanya 2,1% dari total portofolio kredit.

BPD Bali hari ini berperilaku seperti BCA atau Mandiri versi kecil, mengejar laba dan dividen untuk Pemprov. Padahal mandat historisnya adalah sebagai agent of development.

Baca Juga  Dorong Seluruh Belanja Pemerintah Nontunai, Bupati Sutjidra Luncurkan KILAT DENBUKIT

Tolok ukur BPD Bali harus diubah total. Bukan ROA dan ROE. Tapi:
– Berapa LPD sehat yang diselamatkan dari 1.400 LPD yang kini sakit?
– Berapa BumDes yang omsetnya naik 100% karena akses modal BPD?
– Berapa ribu petani yang dapat Kredit Alsintan 0%?

Jika tidak, bubarkan saja kata “Pembangunan” di BPD. Ganti jadi Bank Pengejar Dividen.

SIMPUL 3: PERTANIAN SEBAGAI BUDAK PARIWISATA

Gubernur sudah keluarkan Surat Edaran Wajib Beli Produk Lokal bagi hotel dan restoran. Pergub No. 99/2018 tentang Pemasaran Produk Pertanian Lokal.

Saya cek lapangan: Di 15 hotel bintang 5 di Nusa Dua yang saya survei bersama mahasiswa, hanya 18% bahan pangan berasal dari petani Bali. 82% masih dari Bromo, Bandung, bahkan impor Australia. Kenapa? Rantai pasok putus, kualitas tidak standar, dan tidak ada cold chain.

Petani kita dibiarkan bertarung sendiri melawan tengkulak, sementara hotel dimanjakan importir.

Ekonomi Kerthi harus memaksa: bangun BUMD Pangan Bali yang menjadi off-taker tunggal hasil petani dengan harga layak, lalu distribusikan ke hotel. Tiru model Food Hub di Ubud yang berhasil. Jika tidak, petani akan terus jual sawah, karena lebih untung jual tanah untuk villa daripada menanam padi.

SIMPUL 4: KEK SANUR DAN SERANGAN – KERTHI ATAU KOLONIALISME BARU?

Ini ujian moral. KEK Kesehatan Sanur investasi Rp 10,2 Triliun dan KEK Kura Kura Bali di Pulau Serangan investasi Rp 29 Triliun.

Pertanyaan Gandhian: Apakah ini untuk kesejahteraan semua makhluk (Sarva Daya) atau untuk segelintir pemodal?

Kajian AMDAL KEK Serangan jelas menyebutkan potensi kerusakan terumbu karang 15 hektar dan perpindahan 200 nelayan tradisional. Mana desain kompensasi ekologisnya? Mana jaminan 70% tenaga kerja lokal level manajer ke atas, bukan hanya sekuriti dan cleaning service?

Jika KEK hanya menciptakan enclave ekonomi eksklusif – rumah sakit mewah untuk orang kaya Jakarta yang berobat, resort mewah di atas reklamasi yang airnya disedot dari sumur dalam – maka itu bukan Kerthi. Itu adalah Casino Economy: Bali dipertaruhkan di meja judi investor.

Baca Juga  Bali Jadi Pionir Industri Kendaraan Listrik dan Energi Bersih, Gubernur Koster Dorong Percepatan Ekosistem e-Mobility

Gubernur harus berani mengendalikan, bukan hanya meresmikan.

SIMPUL 5: EKONOMITRI – DARI 1 DOLAR WISATA, BERAPA RUPIAH TINGGAL DI DESA?

Ini yang belum pernah dihitung Pemprov. Studi UNEP 2023 menyebut tingkat kebocoran ekonomi pariwisata Bali (tourism leakage) mencapai 65-70%. Artinya dari setiap 1 Dolar yang dibelanjakan turis, 70 sen terbang kembali ke Jakarta dan ke luar negeri untuk bayar impor, royalti brand hotel, dan keuntungan investor. Hanya 30 sen tinggal di Bali, dan itu pun menumpuk di Badung Selatan.

Ekonomi Kerthi harus mendesain ulang kebijakan fiskal: Pajak Hotel Restoran (PHR) Badung yang Rp 5,2 Triliun per tahun, berapa yang didistribusikan kembali untuk membangun embung di Karangasem dan perbaiki subak di Tabanan?

Belajar dari Jepang. Sejak 1974, Jepang menerapkan Fisheries Cooperative System di mana setiap industri besar wajib membeli 40% bahan baku dari koperasi lokal dan menyisihkan 5% laba untuk dana abadi desa. Hasilnya desa nelayan tetap kaya.

Bali bisa. Syaratnya: keberanian politik untuk melawan keserakahan.

Penutup: Sehat Fisik, Sakit Tanah, Untuk Apa?

Jalan sehat sejuta langkah di Renon kemarin penting. Tapi jutaan langkah itu akan sia-sia jika kita hanya sehat untuk mengantri menjadi penonton di tanah kita sendiri yang sudah sakit.

Ekonomi Bali Kerthi tidak butuh seminar lagi. Ia butuh tobat ekologis: tobat dari APBD yang tidak berpihak, tobat dari BPD yang lupa jati diri, tobat dari pertanian yang dianaktirikan, tobat dari proyek raksasa yang merusak, dan tobat dari ekonomi bocor yang memiskinkan desa.

Tanpa tobat itu, kita hanya merayakan kesehatan tubuh di atas pulau yang sedang sekarat.

Jro Gde Sudibya adalah ekonom, mantan anggota DPD RI, dan pengamat kecenderungan masa depan. Tinggal di Denpasar.