Tiga Petani Menggugat Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan atas Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL terhadap Bisnis PT Tanaya Pesona Batur
Bangli, (Metrobali.co.id) –
Pada 5 Agustus 2025, tiga petani yang terdampak dan menolak proyek
pembangunan leisure park PT Tanaya Pesona Batur (PT TPB) bersama dengan Koalisi
Advokasi Petani Batur menggugat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan
Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan ini dilayangkan karena Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan menerbitkan surat
nomor: S.908/KSDAE/PJLHK/KSA3/11/2021 tertanggal 19 November 2021 yang memberikan
legitimasi berupa penetapan pengecualian wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) kepada PT TPB, dan menggantinya menjadi sebatas dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Surat
penetapan pengecualian wajib AMDAL ini pula yang turut menjadi legitimasi terbitnya
perizinan berusaha berbasis risiko atas pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam
(PB-PSWA) PT TPB.
Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, penerbitan penetapan pengecualian
wajib AMDAL oleh Dirjen KSDAE dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan,
melanggar prosedur, tidak partisipatif, substansinya melanggar sejumlah ketentuan
peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Koalisi Advokasi Petani Batur menilai bahwa Penerbitan Penetapan pengecualian wajib
AMDAL yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, proses yang ugal-ugalan dan
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada aspek formil, substansi, hingga
aspek teknis makin menegaskan bahwa proyek leisure park PT TPB merupakan proyek
bermasalah yang muara nya akan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Mengingat
proyek ini dilakukan dengan menabrak sejumlah ketentuan hukum, maka proyek ini patut
dicurigai sebagai proyek yang sarat akan kepentingan.
Merujuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 jo. Permen LHK No.4
Tahun 2021, menegaskan bahwa kewenangan untuk menerbitkan pengecualian Wajib
AMDAL dimiliki oleh Menteri. Apabila terdapat delegasi kewenangan, hanya dimungkinkan
dilakukan oleh pejabat yang secara khusus membidangi AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL,
sedangkan Dirjen KSDAE berdasarkan Permen LHK No.15 Tahun 2021 hanya memiliki
kewenangan secara terbatas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sehingga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Dirjen KSDAE Kementerian
Kehutanan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan penetapan
pengecualian wajib AMDAL.
Lebih lanjut, proses penerbitan penetapan pengecualian wajib AMDAL oleh Dirjen KSDAE
Kementerian Kehutanan juga melanggar sejumlah aspek prosedural sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021, serta
dilakukan dengan cara-cara yang tidak partisipatif sebagaimana dimandatkan oleh UU No.30
Tahun 2014.
Perlu diketahui bahwa Dirjen KSDAE tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat
sebelum menerbitkan penetapan pengecualian wajib AMDAL kepada PT TPB, kendati
penetapan pengecualian wajib AMDAL memiliki implikasi yang sangat serius bagi
kelangsungan hidup masyarakat, maupun kelangsungan sumber daya alam dan
ekosistemnya. Adapun proses sosialisasi baru dilakukan setelah PT TPB sudah memiliki
perizinan berusaha penyediaan sarana wisata alam (PB-PSWA), sedangkan proses sebelum
mendapatkan PB-PSWA tidak pernah melibatkan masyarakat sama sekali.
Pada aspek substansi, penerbitan penetapan pengecualian wajib AMDAL oleh Dirjen KSDAE
juga bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Pertama, Permen LHK
No.4 Tahun 2021 secara tegas mengklasifikasikan nomor KBLI:02209 dengan jenis
usaha/kegiatan berupa pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan
konservasi merupakan jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, bukan
dokumen UKL-UPL. Berdasarkan Lampiran Permen LHK No.4 Tahun 2021, kewajiban
melengkapi AMDAL pada kegiatan usaha sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan
konservasi didasarkan karena kegiatan usaha tersebut berpotensi menimbulkan gangguan
terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta berpotensi menyebabkan konflik
sosial.
Kedua, merujuk pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor
02202013614380001 atas Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) PT
TPB menunjukan bahwa kegiatan usaha tersebut masuk dalam kategori klasifikasi risiko
tinggi dan berada dalam kawasan lindung, sehingga berdasarkan ketentuan UU No.32 Tahun
2009 jo. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021, kegiatan usaha PT TPB wajib memiliki
dokumen AMDAL. Mengingat kegiatan usaha PT TPB memiliki risiko yang tinggi, maka proses
perencanaan pembangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serta harus melalui
AMDAL yang substansinya jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan dokumen UKL-UPL.
Disisi lain, ketentuan wajib AMDAL ini juga diatur dalam Permen LHK No.
P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki AMDAL.
Ketiga, kegiatan usaha penyediaan jasa pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam
pada kawasan konservasi berupa leisure park PT TPB merupakan kegiatan usaha yang
hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan
budaya serta potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dan
menimbulkan kemerosotan sumber daya alam, sehingga berdasarkan UU No.32 Tahun 2009
jo. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 jo. Permen LHK No.4 Tahun 2021 wajib memiliki
dokumen AMDAL.
Menurut Para Petani, setidaknya terdapat beberapa potensi pencemaran, kerusakan dan
kemerosotan sumber daya alam, serta potensi pengaruh terhadap lingkungan buatan, sosial
dan budaya akibat penetapan pengecualian wajib AMDAL yang diterbitkan oleh Dirjen
KSDAE Kementerian Kehutanan:
1. Proyek leisure park PT TPB berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan dan/atau
mempengaruhi lingkungan di Danau Batur, sebagai sumber terbesar air tawar di Bali
yang turut menjadi induk mata air dari 11 sungai-sungai besar di Bali seperti Tirtha
Telaga Waja, Tirtha Mas Mempeh, Tirtha Pura Jati, dan lainnya. Kemudian,
keberadaan Danau Batur berfungsi sebagai tempat penampungan air atau water
reservoir yang menciptakan ekosistem spesifik menjaga keberlangsungan daur
hidrologi bagi Bali secara keseluruhan. Terlebih, Danau Batur termasuk dalam 15
Danau Prioritas Nasional yang harus dilindungi dan dipulihkan karena telah
mengalami tekanan dan degradasi lingkungan.
2. Danau Batur juga tidak memiliki saluran air, baik permukaan yang masuk (inlet)
maupun saluran air yang keluar (outlet). Kondisi tersebut mengakibatkan perairan
danau menjadi rentan terhadap pencemaran, karena pencemar yang masuk ke
dalam danau tidak segera dapat dikeluarkan. Pembangunan leisure park di pesisir
Danau Batur dengan berbasis beton akan mengurangi vegetasi di Hutan Batur secara
masif. Penyempitan areal hutan ditambah lagi oleh pengaruh pemanasan global yang
mengurangi intensitas hujan, akan mengakibatkan tingkat pengisian air Danau Batur
berkurang sedangkan penggunaan airnya cenderung meningkat sehingga permukaan
air danau akan cenderung menurun.
3. Proyek Leisure park PT TPB yang berada di lokasi Pegunungan Batur berpotensi
menciptakan kerusakan lingkungan, mengingat Pegunungan Batur (Tumpuhyang)
merupakan kawasan yang menjadi tulang punggung Bali atau disebut tulang giling
Bali. Hal ini karena Pegunungan Batur memiliki cadangan air yang sangat besar. Air
bawah tanah yang mengaliri sebagian besar persawahan di Bali salah satunya berasal
dari Gunung Batur, dan menjadikan pegunungan ini berperan penting dalam
keberlanjutan kehidupan ekosistem Bali.
4. Proyek leisure park yang berada di lokasi Pegunungan Batur berpotensi menciptakan
kerusakan lingkungan dan/atau mempengaruhi lingkungan alam dan situs purbakala,
serta beragam jenis flora dan fauna satwa liar yang terdapat di Kawasan Batur
UNESCO Global Geopark.
5. Proyek Leisure park PT TPB berpotensi mengganggu bahkan merusak simbol suci
yang harus dijaga dan dilestarikan karena dianggap sebagai berstananya Hyang
Niskala, seperti pohon-pohon hutan, dan bebatuan Rejeng. Apabila PT TPB tetap
melanjutkan proyek pembangunannya dan apabila Para Petani menyerahkan
lahannya terhadap perusahaan, maka pohon dan batu sebagai ritus suci tersebut
berpotensi akan hilang karena batunya diratakan, dan pohonnya ditebang untuk
kepentingan pembangunan.
Lebih lanjut, Para Petani juga menilai bahwa penerbitan penetapan pengecualian wajib
AMDAL oleh Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan, merupakan langkah keliru yang dapat
membahayakan kelangsungan hidup manusia, maupun sumber daya alam dan ekosistem
Batur, di masa kini maupun masa yang akan datang. Terlebih, Dirjen KSDAE tanpa
mempertimbangkan aspek-aspek terhadap dampak dan bahaya, justru menggantikan
AMDAL menjadi UKL-UPL, yang secara proses maupun substansi tidak lebih komprehensif
dibanding AMDAL.
Selain itu, Implikasi lain dari dikecualikannya wajib AMDAL atas bisnis PT TPB adalah
kerugian hukum, ekonomi, dan sosial yang secara langsung dialami oleh masyarakat yang
terdampak pembangunan usaha bisnis PT TPB.
Atas sejumlah kerugian dan sebagai upaya penyelamatan terhadap sumber daya alam dan
ekosistem dari potensi kerusakan dan pencemaran, serta bagi generasi yang akan datang,
tiga petani penggugat menuntut:
1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan atas Surat Dirjen Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem Nomor S.908/KSDAE/PJLHK/KSA3/11/2021 tertanggal 19
November 2021
2. Mewajibkan Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan untuk mencabut Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem Nomor S.908/KSDAE/PJLHK/KSA3/11/2021 tertanggal 19 November 2021

