Denpasar, (Metrobali.co.id)

Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali, mengadakan aksi penolakan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang berlokasi di depan monumen Bajra Sandhi Denpasar. (Rabu,6 Agustus 2025.)

I Wayan Sathya Tirtayasa selaku koordinator aksi, menuturkan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena melakukan pembahasan RKUHAP yang didalamnya penuh dengan pasal-pasal bermasalah yang mengacam kebebasan rakyat dan mencedari nilai-nilai demokrasi. “Banyak pasal-pasal karet dalam RKUHAP”. Ucapnya.

Ditambah dalam kebijakan tersebut memberikan ruang kepada para aparat dan penegak hukum untuk menangkap, membungkam dan melakukan intidimasi kepada rakyat, bahkan hingga penyadapan tanpa ada surat izin dari pihak Pengadilan, seperti halnya pada pasal 112 ayat 2 dan 124 ayat 3 yang mengakomodir hal tersebut dalam RKUHAP. Selain itu terdapat pasal 90 ayat 2 yang memberikan kewenangan absolut kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan lebih dari satu hari, tentunya hal ini menyebabkan banyak korban salah tangkap. “Hal ini berpotensi digunakan sebagai alat pembungkam bagi rakyat yang kritis terhadap kebijakan Penguasa”. Tungkasnya.

Yang paling parah menurutnya terletak pada pasal pasal 7 ayat 5, pasal 87 ayat 4 dan pasal 92 ayat 4 pada RKUHAP yang memberikan kewenangan kepada pihak aparat terutama TNI untuk melakukan intidimasi hingga penangkapan kepada rakyat, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan tupoksi yang dipunyai oleh TNI dan melanggar dari asas peradilan sipil. “Pasal tersebut menjadi tumpang tindih antara peradilan sipil dan militer, dimana militer diberikan kewenangan untuk menyidik rakyat sipil” Tungkasnya.

Ia juga menambahkan jika kebijakan ini tetap disahkan maka, pemerintah secara terang-terangan melanggar konstitusi negara yang tertuang dalam undang-undang dasar (UUD) pasal 28 dan UU No.9 Tahun 1998 tentang kebebasan untuk berpendapat. “DPR RI sudah melanggar konstitusi jika kebijakan ini tetap disahkan”. Tambahnya.

Baca Juga  Sidang Ijazah Akan Hadirkan Jokowi, PN Jakarta Timur Antisipasi Pengunjung Membeludak

Anak Agung Gede Surya Sentana selaku sekjen FRONTIER Bali menyayangkan sikap DPR RI yang telah membahas kebijakan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan partisipasi publik secara terbuka, hingga menyebabkan keresahan dikalangan masyarakat. “Pembahsanya terlalu tergesa-gesa tanpa melibatkan partisipasi publik yang jelas” ucapnya.

Dalam aksi tersebut juga berisikan teatrikal sebagai bentuk sindiran kepada para penguasa yang acap kali membungkam suara rakyat yang lantang menyuarakan aspirasinya. (Rls)