Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Suahasil ekonom dari FEUI, kampus dari beberapa Menkeu sebelumnya, menyebut beberapa nama: Sri Mulyani Indrawati, Mar’ie Muhammad, JB Sumarlin, Ali Wardhana.

Ekonom ini punya kemiripan sebagai Menkeu, irit bicara, penyampaian kebijakan berbasis data ekonomi yang bisa ditelusuri oleh para pengamat ekonomi, tidak mudah diintervensi kekuasaan yang melanggar kaidah rasionalitas ekonomi, menjadi “palang pintu” bagi kebijakan fiscal yang hati-hati -prudent fiscal policies-.

Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi mengatakan, berangkat dari perspektif berpikir di atas tantangan bagi Menkeu baru dalam APBN yang cekak dan pelaku pasar dalam dan luar negeri yang terus merosot terhadap kebijakan fiscal dan postur ekonomi pada umumnya.

Dikatakan, meyakinkan Presiden untuk melakukan rasionalisasi anggaran MBG yang berjumlah Rp.280 T yang menjadi “biang kerok” dari kebijakan fiscal yang ngawur, mengorbankan anggaran pendidikan yang diatur dalam Konstitusi, memangkas dana transfer daerah 24 persen setara dengan Rp.200 T yang membuat sekitar 458 kabupaten dan kota megap-megap keuanganya.

Menurut Jro Gde Sudibya, Merevisi anggaran MBG berbasis data Susenas, hanya sekitar 17 persen dari kelompok sasaran yang berjumlah 82,5 juta, sehingga anggaran MBG bisa dipangkas Rp.230 T, karena dana yang diperlukan untuk kelompok sasaran berdasarkan Susenas hanya sekitar Rp.50 T.

Dikatakan, rasionalisasi anggaran MBG, sehingga dana Rp.230 T bisa dikembalikan ke sektor pendidikan, transfer dana dipulihkan, dan kegiatan ekonomi produktif dalam penciptaan kesempatan kerja baru dananya tersedia, yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurut Jro Gde Sudibya, Menkeu sebagai Ketua KKSK (Komite Kerja Stablitas Keuangan) yang terdiri dari: Menkeu, Gubernur BI, Ketua OJK(Otoritas Jasa Meuangan, Ketua LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan), menghadapi tantangan:
a. Melakukan sinergi terutama dengan Gubernur BI untuk lahirnya kombinasi antara kebijakan fiscal dan moneter dengan target terukur: ekonomi bertumbuh berbarengan dengan stabilitas mata uang terjamin dengan laju inflasi terkendali.
b.Mendorong OJK untuk menyelesaikan PR nya membenahi secara lebih serius pengelolaan Bursa Efek Jakarta, yang sedang mengalami krisis kepercayaan dari para pelaku pasar, yang membuat IHSG (Indeks Harga Sahsm Gabungan) tetap tertekan pada posisi yang rendah.
c.Meyakinkan Presiden, Danantara sebagai pelaku pasar dan pelaku usaha tidak perlu “cawe-cawe” terhadap KKSK, yang membuat Lembaga yang semestinya kredibel di hadapan para pelaku pasar menjadi tercela.

Baca Juga  Pemkab Klungkung Tancap Gas, Siapkan Tempat Relokasi Pedagang Pasar Mentigi

Dikatakan, persoalan akut dalam kebijakan pemungutan pajak harus dibenahi secara progresif dan serius, karena tax ratio yang rendah 9 persen dari GDP, melalui design kebijakan pemungutan pajak yang berkeadilan. Jangan memanjakan Wajib Pajak besar, menekan Wajib Pajak kecil yang merupakan jutaan para pelaku usaha UMKM.

” Menkeu jangan maunya mudah dan gampang dengan mengutak-atik pajak tak langsung -inderect taxes- berupa PPN dan sejenisnya yang pada dasarnya pemungutan pajak yang tidak adil,” kata Jro Gde Sudibya.

Singkat kata, lanjut Jro Gde Sudibya, tantangan terbesar Menkeu Suahasil Nazara, mengembalikan kepercayaan publik bahwa keuangan negara dilakukan secara prudent, hati-hati, tidak ugal-ugalan yang memberatkan: APBN, menekan pertumbuhan ekonomi, memicu inflasi dan mempersempit upaya penciptaan kesempatan kerja.

Jurnalis Nyoman Sutiawan