Taman Edukasi Landfill Hill NTB Sulap Gunung Sampah Menjadi Gunung Harapan dan Tempat Edukasi, Humas DPRD Bali Bawa Inspirasi Sukseskan Gerakan Bali Bersih Sampah
Foto: Humas Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan para jurnalis dari Pulau Dewata melakukan studi tiru ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan meninjau Taman Edukasi Landfill Hill di ke bekas TPA Regional Kebon Kongok pada Kamis 17 Juli 2025.
Mataram, (Metrobali.co.id)-
Siapa yang menyangka, di balik bau menyengat dan pemandangan yang biasa dianggap menjijikkan dari sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tersembunyi secercah keindahan dan harapan?
Itulah yang dirasakan rombongan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan para jurnalis dari Pulau Dewata saat berkunjung ke bekas TPA Regional Kebon Kongok, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di sana, mereka tak sekadar melihat gunung sampah, tapi juga menyaksikan bagaimana tumpukan limbah itu disulap menjadi taman edukasi yang menyentuh hati: Taman Edukasi Landfill Hill.
Perjalanan pada Kamis, 17 Juli 2025 itu bukanlah sekadar studi tiru. Di balik kunjungan itu terselip misi mulia: mencari inspirasi untuk menata ulang cara kita memandang dan menangani sampah, khususnya dalam konteks pengolahan anorganik menjadi ecobrick dan Refuse Derived Fuel (RDF).
Dipimpin oleh Kadek Suantara Putra, S.STP., M.AP., Kabag Umum Setwan DPRD Bali, rombongan disambut hangat oleh Burhan, yang akrab disapa BNTB selaku Kabid Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Taman Edukasi Landfill Hill di TPA Kebon Kongok ini menandai transformasi besar mengubah “luka ekologis” menjadi taman yang menyejukkan jiwa dan membuka mata
“Kami punya Taman Edukasi Landfill Hill. Masyarakat bisa berwisata kesana sambil melihat bagaimana pengolahan sampah ini sebagai edukasi. Jadi sambil melihat view Kota Mataram para pengunjung juga sadar tentang persoalan sampah dan tergerak ikut mengelola sampahnya,” ujar Bono.
“Kalau semua sampah dipindahkan ke TPA maka teman-teman di sekitar sana akan menghadapi persoalan serius,” imbuhnya.
Gunung sampah setinggi 40 meter yang selama 31 tahun menjadi simbol kegagalan sistem pengelolaan limbah, kini telah ditutup sejak September 2023. Di atasnya, tumbuh harapan baru: taman dengan spot swafoto yang menawarkan panorama indah Kota Mataram, hamparan sawah, dan pesisir pantai yang memukau.
Taman Edukasi Landfill Hill bukan sekadar tempat bersantai. Ia adalah ruang belajar, ruang refleksi, ruang perubahan. Di sinilah masyarakat diajak memahami dampak dari sistem “kumpul-angkut-buang” yang selama ini menjadi paradigma utama. Sebuah pola lama yang menciptakan gunung sampah, alih-alih solusi.
Kolaborasi antara Dinas LHK NTB dan PT Pegadaian Wilayah VII Denpasar dalam Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) menjadi kunci sukses dari proyek ini. Tak hanya memberikan manfaat ekologis, taman ini juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi bagi warga sekitar. Pemerintah bahkan memberikan kompensasi tahunan kepada desa-desa terdekat, dengan total mencapai Rp 680 juta pada tahun 2024.
Selain itu, Bono menambahkan program NTB Zero Waste terus dioptimalkan. Gerakan Zero Waste yang digaungkan oleh Pemprov NTB selama beberapa tahun terakhir telah membawa angin perubahan dalam pengelolaan sampah di bumi Gora.
Mataram menjadi contoh paling nyata. Dua tahun terakhir, kota ini telah membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai bagian dari komitmennya terhadap lingkungan. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Respons positif juga terlihat dari berbagai kabupaten dan kota lain yang mulai menerbitkan peraturan bupati (Perbup) dan wali kota (Perwali) yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di ritel-ritel modern. Kebijakan ini pelan-pelan memangkas gunungan sampah plastik yang selama ini menjadi momok di TPA.
Tapi Zero Waste bukan sekadar pengurangan sampah. Ia adalah cara hidup, semacam janji sunyi untuk lebih peduli pada bumi, setiap hari. Bagi NTB, gerakan ini bukan mimpi utopis. Ia nyata dan mungkin tercapai, jika semua pihak mau berjalan bersama.
Lebih dari itu, gerakan ini bahkan telah melahirkan inovasi. Julmansyah, salah satu penggerak, mencontohkan bagaimana pengelolaan sampah organik bisa berkontribusi dalam penanganan stunting. Sebuah pendekatan cerdas yang menghubungkan antara lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Tak hanya pemerintah daerah, dukungan juga datang dari dunia usaha. Pemprov NTB bersinergi dengan PT Pegadaian melalui program tanggung jawab sosial lingkungan. Salah satunya adalah pengolahan sampah organik menggunakan metode biokonversi maggot—larva yang rakus memakan limbah organik namun menghasilkan pupuk dan pakan berkualitas tinggi.
Di tanah yang keras dan penuh tantangan ini, gerakan Zero Waste menjadi nyala kecil yang membakar semangat. Bukan sekadar soal sampah, tapi tentang martabat manusia, tentang warisan bagi anak cucu.
NTB sedang menulis kisahnya sendiri: dari daratan gersang menuju peradaban yang bersih dan berkelanjutan. Sebuah kisah yang mungkin akan dikenang sebagai tonggak perubahan, bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan tindakan nyata.
Bagi rombongan dari Bali, pengalaman ini menyentuh nurani. Mereka sepakat: TPA seharusnya bukan tempat akhir, tapi titik lanjutan dari proses yang telah dimulai dengan pemilahan dan pengolahan. Residunya yang tertinggal pun harus dikelola dengan bijak.
Taman Edukasi Landfill Hill adalah pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengubah cara pandang. Ia bukan hanya simbol keberhasilan teknis, tapi juga kemenangan jiwa atas keputusasaan ekologis.
Saatnya Gotong Royong Sukseskan Bali Bersih Sampah
Kadek Suantara Putra S.STP., M.AP., selaku Kabag Umum Setwan DPRD Bali menegaskan yang paling penting adalah bagaimana komitmen bersama dalam pengelolaan dan penanganan sampah. “Pemerintah dari sisi regulasi tentunya sudah membuat regulasi. Namun tanpa didukung oleh komitmen bersama masyarakat, hal itu tidak akan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
“Jadi yang terbaik adalah bagaimana pengelolaan sampah di sumber, di rumah tangga. Yang bisa diolah atau didaur ulang yang dilakukan.Dengan begitu yang masuk ke TPA hanya sampah residu dan pemerintah bisa fokus menangani sampah residu,” imbuhnya.
Dia menambah studi tiru ini bukan hanya soal belajar teknologi, tapi juga soal membangun komitmen kolektif. “Kami ingin memastikan bahwa solusi pengelolaan sampah benar-benar bisa diterapkan dari tingkat hulu hingga hilir,” ujar Kadek Suantara.
Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat peran Humas DPRD Bali dalam menjalin komunikasi produktif dengan insan media, sehingga agenda-agenda pembangunan Bali, termasuk isu krusial seperti penanganan sampah, bisa tersampaikan secara luas dan utuh ke masyarakat.
Sebagai informasi, Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Melalui surat edaran ini, pemerintah provinsi menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
Kebijakan ini diterapkan pada enam sektor utama, yaitu kantor pemerintah dan swasta; desa, kelurahan, dan desa adat; pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran, kafe); lembaga pendidikan (perguruan tinggi, sekolah, lembaga pelatihan); pasar; serta tempat ibadah.
“Masalah sampah ini masalah seksi dan terus berlarut-larut. Yang perlu disadari masalah sampah bukan hanya tugas pemerintah, harus ada dukungan masyarakat,” ujar Kadek Suantara.
Sebelum terbitnya Pergub 09/2025, di Bali telah ada berbagai regulasi pengelolaan sampah. Pertama, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengatur tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan, khususnya di Bali yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata.
Kedua, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pergub ini menekankan pentingnya pengurangan sampah di sumbernya, pemanfaatan kembali sampah, dan daur ulang sampah, serta penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga tidak semua di TPS karena sampah organik bisa diolah,” ujar Kadek Suantara.
Karena itu rombongan Humas Setwan DPRD Bali dan wartawan berkunjung ke Mataram untuk mendapatkan sharing knowledge tentang terobosan pengelolaan sampah. “Hal-hal positif bisa jadi referensi dan masukan bagi Pemprov Bali dan DPRD Bali jadi bahan kajian dan diterapkan di Bali,” pungkas Suantara.
Studi tiru ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Bagi para insan pers dan birokrat Bali, ini adalah wake-up call yang membangkitkan kesadaran akan pentingnya inovasi pengelolaan sampah. Bali yang dikenal sebagai pulau pariwisata dunia, justru menghadapi krisis sampah yang genting.
Kini, harapan itu menyeberang ke Bali. Semangat gotong royong, inovasi, dan cinta lingkungan di Lombok bisa menjadi nyala baru bagi Gerakan Bali Bersih Sampah. Sebab di balik setiap tumpukan sampah, selalu ada potensi menjadi taman kehidupan, jika kita mau menyingsingkan lengan dan bekerja bersama. (dan)

