Surat Terbuka Tuntutan Keadilan Pemuda Dayak ke Presiden Prabowo. Kapan Pemuda Bali Menyusul?
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Surat terbuka menuntut rasa keadilan Pemuda Dayak ke Presiden Prabowo begitu gamblang. Kehidupan adat dan budaya mereka didesak oleh masifnya perusakan hutan dijadikan tambang. Pemuda Bali Menyusul keberanian? (Sebuah Kilas Balik)
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya,ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Sabtu 28 Februari 2026.

Dikatakan, alam Kalimantan semasa reformasi mengalami proses penghancuran massif, jutaan lahan menjadi areal tambang dengan ratusan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikuasai belasan oligarki.
Merekalah yang menjadi orang terkaya negeri ini pada rangking 1 – 20.
Menurut Jro Gede Sudibya, berdasarkan publikasi dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), lahan ini rusak parah, dan tidak upaya pemulihan dari pemegang IUP. Lingkungan rusak, masyarakat lokal menjadi korbannya.
Menurut AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara), penambangan ini telah meminggirkan masyarakat adat. Sedangkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat nyaris tidak ada. Draft UU Masyarakat Adat terkatung-katung bertahun-tahun di DPR, tanpa kejelasan pembahasan.
Dikatakan, pemegang IUP melepaskan konsesinya, “dipindah-tangankan” ke sejumlah organisasi keagamaan. Ada potensi konflik, dan kemungkinan adu domba antara masyarakat adat dengan organisasi ini.

“Eksploitasi tambang pasca reformasi, merupakan kelanjutan saja dari eksploitasi hutan di era Orde Baru. Jutaan hektare hutan dibabat, diekspor berupa kayu glondongan dan atau diolah oleh industri kayu lapis -saw mill industry-, yang memberikan keuntungan besar bagi para konglomerat,” kata Jro Gede Sudibya.
Dikatakan, surat Pemuda Dayak ke Presiden memberikan penggambaran ambang batas kesabaran sosial masyarakat terlewati akibat lamanya ketidak-adilan.
“Kerusakan alam parah yang diderita Kalimantan, soal waktu saja akan melahirkan bencana ekologi dashyat seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,” katanya.
Menurut Jro Gede Sudibya, orang Bali punya potensi yang sama dengan masyarakat Dayak Kalimantan, ketidakadilan yang terus berlangsung akibat kapitalisme pariwisata dengan perencanaan wilayah yang lemah, penegakan hukum lingkungan yang “memble” dan sikap pragmatisme penguasa.
“Pejabat Bali cendrung tidak peduli, menutupi kegagalan dengan polesan citra, dengan dana negara sekitar Rp.225 M tahun 2026,” kata Jro Gde Sudibya,ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

