Foto: Ilustrasi proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG di kawasan Sidakarya.

Denpasar (Metrobali.com)-

Isu penolakan terhadap proyek strategis nasional Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG di kawasan Sidakarya terbukti tak berdasar. Sejumlah tokoh masyarakat, bendesa adat, hingga pemangku kepentingan secara tegas membantah adanya penolakan resmi dari wilayah adat. Mereka meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi menyesatkan yang kerap beredar di media maupun ruang digital.

Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka, menegaskan bahwa masyarakat adat tidak pernah menyatakan menolak, melainkan selalu mengedepankan harapan agar setiap kebijakan membawa manfaat bagi lingkungan dan masa depan Bali. “Titiang sebagai masyarakat bawah pastika mengharapkan yang terbaik dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan Bali umumnya. Jikapun ada yang bermain untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan yang lain, biar mereka menerima buah karmanya,” ujarnya tegas.

Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan tidak menyebarkan opini yang membingungkan masyarakat. Menurutnya, proyek FSRU telah melalui proses sosialiasi dan diskusi di tingkat adat, sehingga semua pihak semestinya sudah memahami substansi proyek.

Tokoh masyarakat Sanur, I Wayan Supriatna, juga menyoroti maraknya komentar-komentar publik yang tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. “Intinya, jangan ada orang-orang yang merasa dirinya tokoh tapi justru tidak konsekuen dan asal bicara tanpa mengetahui secara detail baik data teknis, regulasi, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” ucapnya.

Ia menegaskan, proyek FSRU LNG bukanlah proyek yang datang tiba-tiba. Seluruh prosesnya sudah melalui harmonisasi antara Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali, dengan keterlibatan aktif desa adat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. “Desa adat justru menjadi aktor utama dalam menyampaikan aspirasi. Jadi ketika ada yang bicara soal kesucian pura, mangrove, atau alur kapal pariwisata tanpa memahami data teknis terbaru, berarti mereka tidak mengikuti perkembangan,” ujarnya.

Baca Juga  PWI Bali Gelar OKK PWI Buleleng, Di Buka Bupati Buleleng Sutjidra Meminta Wartawan Buleleng Tingkatkan Kompetensi

Lebih jauh, Supriatna mengingatkan bahwa Bali tengah menghadapi krisis energi yang nyata. Ketergantungan pada pasokan listrik dari Jawa sangat rentan, dan blackout bisa kembali terjadi sewaktu-waktu. “Sekarang asap hitam dari cerobong PLTU Pesanggaran makin sering. Sementara Bali sudah dicanangkan sebagai daerah energi bersih. FSRU ini adalah bagian dari solusi jangka panjang,” tegasnya.

Menurutnya, proyek FSRU tidak hanya bermanfaat secara strategis, tapi juga memberikan dampak langsung ke masyarakat adat. “Desa Adat Intaran justru paling banyak menerima manfaat. Ada sekitar empat hektar hasil pengerukan (dredging) yang akan digunakan untuk menata Pantai Muntig Siokan. Begitu juga di Sidakarya dan Serangan. Itu manfaat nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung), memperkuat pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa penolakan tanpa data dan solusi rasional hanya akan menghambat upaya Bali menuju kemandirian energi. “Bali butuh listrik bersih yang terjangkau. Jangan terjebak teori tanpa realita. Masyarakat yang akan menanggung dampaknya kalau krisis energi tidak segera ditangani,” ucapnya.

Gus Agung juga menjelaskan bahwa proyek FSRU tidak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang kerap dituduhkan. “Tidak ada padang lamun atau terumbu karang aktif yang terdampak langsung. Teknologi pengeboran bawah tanah (HDD) digunakan agar tidak mengganggu hutan mangrove. Semua ini sudah dikaji dan disosialisasikan berulang kali,” tegasnya.

Ketua BUPDA Intaran, Anak Agung Ketut Gede Aryateja, turut meluruskan pemberitaan yang memelintir pernyataannya. “Saya tidak pernah berkata menolak. Saya hanya menjelaskan kronologi dan dinamika yang terjadi. Tidak ada satu pun kata ‘menolak’ yang saya ucapkan,” ungkapnya.

Aryateja mengajak semua pihak mengedepankan dialog, bukan menebar disinformasi. “Jangan sampai kesalahpahaman ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain. Proyek ini bukan soal siapa setuju atau tidak, tapi soal bagaimana kita memastikan manfaat dan dampaknya benar-benar dikawal,” tegasnya.

Baca Juga  10 Siswa Klungkung Siap Ikuti Seleksi Parkibraka Provinsi dan Nasional

Seluruh klarifikasi ini memperjelas bahwa tidak pernah ada keputusan resmi dari komunitas adat yang menolak proyek FSRU LNG Sidakarya. Justru banyak pihak telah menunjukkan komitmen untuk mengawal proyek ini agar sejalan dengan prinsip energi bersih dan pelestarian lingkungan, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan ketersediaan energi yang berkelanjutan di Bali. (dan)