Foto: Ilustrasi kisruh menara telekomunikasi (tower) di Badung.

Denpasar, Metrobali.co.id

Persidangan sengketa pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung kian memanas. Di tengah jalannya proses hukum, muncul dugaan pelanggaran dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang kini menjadi sorotan serius.

Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) Kamilov Sagala, menilai ada sejumlah kejanggalan serius yang tak bisa diabaikan. Salah satunya terkait jumlah pembangunan menara yang disebut melampaui angka 49 titik sebagaimana tertuang dalam PKS.

Menurut Kamilov, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar soal kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan awal. “Kalau sudah melebihi, tentu ada yang janggal. Siapa yang memberi perintah penambahan itu?” ujarnya, Selasa (7/4).

Ia menegaskan, dalam praktik kerja sama, setiap perubahan wajib melalui mekanisme amendemen kontrak. Tanpa itu, pembangunan di luar kesepakatan dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Sorotan juga diarahkan pada peran pemerintah daerah. Kamilov mempertanyakan penerbitan izin pembangunan yang tetap berjalan meski diduga melampaui ketentuan PKS. Jika benar demikian, ia menilai ada indikasi pembiaran dari pihak berwenang.

“Kalau izin tetap keluar, berarti ada yang sengaja menutup mata,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai fakta-fakta teknis sebenarnya dapat dibedah secara terang di ruang sidang. Mulai dari jumlah menara, lokasi pembangunan, hingga dokumen perizinan, semuanya bisa diverifikasi secara konkret oleh hakim.

Tak hanya soal legalitas, Kamilov juga menyoroti potensi kerugian daerah. Menurutnya, kerugian tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sudah nyata karena infrastruktur telah berdiri.

“Ini bukan potensi lagi. Menara sudah terbangun, artinya kerugian sudah terlihat,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyinggung adanya wilayah yang masih mengalami blank spot, meski pembangunan menara disebut telah mencapai sekitar 80 titik. Kondisi ini, kata dia, bisa saja terjadi karena menara belum dilengkapi perangkat pendukung seperti penguat sinyal.

Baca Juga  Perkuat Ideologi, Bangun Ekonomi: Gde Sumarjaya Linggih Jadikan UMKM Motor Ketahanan Bangsa

“Bisa saja menaranya berdiri, tapi belum berfungsi optimal karena perangkatnya belum ada,” ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Kamilov mendorong dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Ia menilai langkah ini penting agar fakta tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, melainkan benar-benar teruji di lapangan.

“Bahkan memungkinkan digelar sidang lapangan untuk memastikan kondisi riil,” katanya.

Terkait gugatan senilai Rp3,3 triliun yang diajukan PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Kamilov menilai angka tersebut masih harus diuji secara ketat. Ia menyebut nilai kerugian bisa mencakup aspek material maupun non-material, termasuk potensi bisnis yang hilang.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap klaim wajib dibuktikan dengan data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Ia juga mengingatkan, jika klaim tersebut dikabulkan tanpa verifikasi yang memadai, dampaknya bisa meluas hingga berpotensi merugikan keuangan negara, termasuk terkait pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau nilai kerugian itu diakui, maka ada implikasi terhadap potensi kerugian negara juga,” jelasnya.

Lebih dari sekadar persoalan hukum, Kamilov menilai kasus ini juga berpotensi merembet ke ranah politik. Jika ditemukan pelanggaran, pertanggungjawaban bisa saja menjangkau pihak-pihak di pemerintahan daerah sebelumnya.

Dengan berbagai kejanggalan yang mencuat, ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses persidangan. Menurutnya, hanya dengan membuka seluruh fakta secara utuh, kepastian hukum dapat ditegakkan sekaligus melindungi kepentingan publik dan keuangan negara. (ana)