Sidak DPRD Bali ke Bea Cukai Ngurah Rai Diwarnai Minimnya Keterbukaan, Daftar Barang Sitaan Tak Diberikan
Badung, (Metrobali.co.id) –
Inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Provinsi Bali ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean I Gusti Ngurah Rai, Selasa (4/8/2026) lalu, memunculkan sorotan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan instansi tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD mengaku tidak memperoleh daftar rinci barang sitaan yang diminta untuk memastikan pengelolaan barang hasil penindakan dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.M., didampingi anggota Komisi I Dr. Somvir dan Zulfikar. Rombongan diterima Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPPBC I Gusti Ngurah Rai, Hasmi R. Karim, beserta jajaran.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya terkait mekanisme penindakan barang kena cukai ilegal, penyitaan, penyimpanan barang bukti, hingga tata kelola penyelesaian barang hasil penindakan.
Dalam sidak itu, Komisi I meninjau langsung gudang penyimpanan barang bukti dan melihat ratusan botol minuman beralkohol berbagai merek premium yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Barang-barang tersebut merupakan bagian dari hasil penindakan Bea Cukai yang masih berada dalam proses hukum.
Namun, ketika meminta daftar rinci barang sitaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD mengaku tidak memperoleh data yang dimaksud.
Pihak Bea Cukai menjelaskan data tersebut belum dapat diberikan karena proses penyidikan masih berlangsung. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai status keaslian barang yang masih harus dibuktikan dalam proses penyidikan maupun persidangan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, menegaskan bahwa permintaan data tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan pengelolaan barang sitaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, transparansi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama ketika menyangkut barang hasil penindakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Kami datang menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana barang sitaan negara dikelola. Karena itu kami meminta data sebagai bentuk akuntabilitas, bukan untuk mengganggu proses penyidikan,” tegasnya.
Komisi I mengingatkan bahwa badan publik pada prinsipnya memiliki kewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meski demikian, DPRD juga memahami terdapat informasi tertentu yang memang dapat dikecualikan apabila pembukaannya berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Sorotan juga datang dari anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. Somvir. Ia menekankan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penyidikan.
Menurutnya, barang yang disita masih berstatus barang bukti sehingga penetapan mengenai keaslian maupun pelanggaran yang terjadi harus menunggu pembuktian di pengadilan.
“Saya mempertanyakan apa jaminannya. Barang bukti berupa botol-botol itu masih merupakan dugaan. Bisa saja benar, bisa juga tidak benar. Lalu bagaimana bisa langsung dinyatakan sebagai barang palsu sebelum ada pembuktian di pengadilan?” ujar Dr. Somvir.
Ia menegaskan seluruh proses penanganan barang bukti harus tetap mengedepankan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Sidak tersebut dilakukan beberapa hari setelah Bea Cukai bersama BAIS TNI mengungkap dugaan peredaran 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang diduga menggunakan pita cukai palsu di Bali. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp12,55 miliar, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp2,14 miliar. Operasi gabungan itu dilaksanakan pada 23 Juli 2026 oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Bea Cukai Denpasar, serta BAIS TNI.
Komisi I DPRD Bali memastikan akan terus mengawal penanganan barang hasil penindakan tersebut. DPRD berharap koordinasi antara lembaga pengawas dan aparat penegak hukum dapat diperkuat sehingga prinsip transparansi tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
Bagi DPRD, keseimbangan antara kerahasiaan penyidikan dan hak publik untuk memperoleh informasi menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan barang sitaan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(IVN)

