Oleh : Surya Anom – Pengurus PHDI Pemurnian / Tokoh Hindu Bali

Bergulirnya rekonsiliasi yang didasari niat baik oleh dua tokoh nasional asal Bali — Marsekal TNI (Purn.) Ida Bagus Putu Dunia selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pemurnian Pusat dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat hasil Mahasabha XIII — membawa secercah harapan baru.

Jalan terang untuk merealisasikan rekonsiliasi tersebut tampak semakin nyata ketika kedua belah pihak sepakat mengenai akar permasalahan yang memicu dualisme di tubuh PHDI, yakni infiltrasi sampradaya asing.

Sampradaya asing yang melabeli diri sebagai aliran spiritual sejatinya tidak lebih dari kelompok dengan keyakinan yang sangat spesifik dan bertentangan dengan fondasi keyakinan Umat Hindu Dharma, yaitu Panca Sradha. Mereka sengaja memperluas pengaruh demi mencari pengikut sebanyak-banyaknya dengan menunggangi berbagai isu serta melakukan kamuflase. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, Hare Krishna secara tegas menyatakan diri sebagai “We are not Hindu” dan di sana dikategorikan sebagai agama tersendiri. Namun, di Bali dan wilayah Indonesia lainnya, mereka masuk dengan berkamuflase sebagai bagian dari umat Hindu serta mempropagandakan slogan “back to Veda”.

Dua fakta yang kontradiktif ini memperjelas bahwa kelompok tersebut bukanlah aliran spiritual, bukan pula agama, dan sama sekali bukan bagian dari Hindu Dharma. Mereka murni merupakan organisasi yang dibentuk untuk kepentingan tertentu dengan cara menunggangi hal-hal yang menarik minat publik.

Selain itu, berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan Gurukula di luar negeri membuktikan bahwa keindahan retorika ajaran mereka hanyalah kedok belaka. Hal ini tidak dapat disederhanakan sebagai ulah “oknum”, mengingat International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) telah memikul tanggung jawab hukum atas gugatan pelecehan seksual yang berujung pada kesepakatan damai dengan kompensasi senilai puluhan juta dolar AS.

Baca Juga  Wali Kota Jaya Hadiri Upacara Melaspas Balai Banjar dan Piodalan di Banjar Batan Buah Kesiman Petilan

Hal serupa juga terjadi pada gerakan yang didirikan oleh Sri Sathya Sai Baba. Meskipun menempuh jalur dan menempatkan aspek ketuhanan (istha dewata) yang berbeda, pola yang digunakan tidak jauh berbeda. Terlepas dari berbagai klaim kemukjizatan yang memukau jutaan pengikut di seluruh dunia, kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan figur pendirinya kerap tertutup dari publik akibat rasa ewuh pakewuh di negara tempat ia beraktivitas.

Kembali pada proses rekonsiliasi yang sempat menemui titik terang, disayangkan masih terdapat sejumlah mantan pengurus PHDI Pusat periode 2021–2026 yang menunjukkan sikap keberatan. Mereka tampaknya belum sepenuhnya memahami esensi “rumah besar” bagi umat Hindu Dharma atau Hindu Nusantara.

Cara pandang mereka masih terjebak pada nuansa Hindu India dengan segala keragaman sektenya. Kendati secara lisan menyatakan tidak tertarik masuk sampradaya serta rutin melaksanakan Tri Sandya dan ritual lainnya, namun melalui sikap pembiaran terhadap perusakan Hindu Dharma dan praktik konversi umat, siapa pun — bahkan anak-anak — dapat melihat bahwa keyakinan mendasar mereka terhadap Hindu Dharma patut dipertanyakan.

Ironisnya, pembelaan yang mereka sampaikan sering kali tidak nyambung dengan pokok persoalan, bahkan sampai mengutip ungkapan filsuf Prancis, Voltaire, yang sama sekali tidak relevan dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi.

Mereka berargumen atas nama penghormatan dan pembelaan terhadap kebebasan berkeyakinan seseorang. Di sinilah letak kerancuan cara berpikir mereka.

PHDI Pemurnian tidak pernah melarang atau menghalangi siapa pun untuk memiliki keyakinan yang berbeda dari Panca Sradha. Akan tetapi, PHDI Pemurnian berdiri sebagai garda terdepan untuk menjaga kemurnian ajaran Hindu Dharma dari rongrongan pihak manapun, termasuk sampradaya asing.

Hal inilah yang perlu dicatat dan direnungkan bersama: PHDI Pemurnian hadir untuk melindungi agama dan umatnya, bukan melarang kebebasan berkeyakinan pihak lain. Perlu diingat pula bahwa di Indonesia, setiap agama dijamin serta dilindungi oleh negara, dan setiap pemeluk agama yang berdaulat senantiasa memahami prinsip untuk tidak saling mengonversi umat agama lain.

Baca Juga  Kerja Pansus TRAP DPRD Bali Patut Diacungi Jempol, Langkah Penegakan Hukum di Tunggu Publik

Satyam Eva Jayate — kebenaran pada akhirnya akan menang. Namun, kemenangan itu mustahil terwujud apabila pembiaran terhadap infiltrasi sampradaya asing terus dibiarkan terjadi.

Ong Santih, Santih, Santih Ong.

Oleh Surya Anom
Pengurus PHDI Pemurnian