Foto: DPRD Provinsi Bali menyetujui Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna Ke-37 DPRD Provinsi Bali pada Senin, 18 Mei 2026.

Denpasar, Metrobali.co.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menegaskan perhatian serius terhadap tata kelola layanan kesehatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Paripurna ke-37 yang digelar di Denpasar, Senin (18/5/2026). Salah satu sorotan utama adalah kepastian status aset Rumah Sakit Dharma Yadnya yang kini telah menjadi bagian dari sistem rumah sakit Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui Laporan Akhir Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DPRD Bali menilai bahwa integrasi RS Dharma Yadnya harus segera diikuti dengan kejelasan hukum dan pembenahan menyeluruh pada aspek pelayanan.

Laporan tersebut dibacakan oleh I Nyoman Budiutama mewakili Koordinator I Nyoman Suwirta. Dalam paparannya, DPRD Bali menekankan pentingnya standardisasi layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan berbasis digital di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi.

Menurut DPRD Bali, layanan kesehatan tidak hanya soal ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, modernisasi alat kesehatan, hingga penataan sistem pelayanan yang lebih efisien. Karena itu, transformasi digital dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Khusus untuk RS Dharma Yadnya, DPRD Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali segera menuntaskan kepastian status aset melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hingga kini, surat Gubernur Bali tertanggal 20 Januari 2025 terkait hibah aset tersebut masih belum mendapatkan respons.

“Saudara Gubernur diharapkan terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar aset RS Dharma Yadnya dapat segera dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Kukuhkan Pengurus Pesparawi Bali 2025–2029, Tekankan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Selain persoalan aset, DPRD Bali juga menyoroti pengembangan layanan di RSUD Bali Mandara, khususnya pada Instalasi Rawat Intensif Terpadu (IRIT). Peningkatan sarana-prasarana, penataan ruang layanan, serta penguatan kapasitas layanan rujukan dinilai penting untuk memperkuat keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan tingkat lanjut di Bali.

Di sisi lain, DPRD Bali juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis terkait optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai upaya memperkuat PAD. Salah satunya adalah dorongan kepada Pemprov Bali untuk melakukan standardisasi tarif dan layanan RS Dharma Yadnya agar selaras dengan sistem pelayanan rumah sakit pemerintah lainnya, termasuk berbasis digital dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

DPRD juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota dalam memetakan potensi objek retribusi baru. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang peningkatan pendapatan daerah tanpa mengabaikan batas kewenangan masing-masing wilayah.

Selain itu, inovasi investasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah turut menjadi perhatian. DPRD Bali mendorong agar aset-aset yang dimiliki pemerintah dapat dikelola secara lebih produktif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan visi Ekonomi Kerthi Bali.

“Penguatan sumber daya manusia yang visioner, termasuk di sektor kelautan, juga menjadi kunci dalam mendukung potensi bahari Bali ke depan,” tegas Budiutama dalam laporannya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack, serta turut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Suasana rapat menegaskan arah kebijakan DPRD Bali yang menitikberatkan pada penguatan layanan publik, kepastian aset, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. (dan)