Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Denpasar (Metrobali.co.id)-
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 melahirkan rekomendasi politik strategis: mendorong pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini diposisikan sebagai ikhtiar memperkuat kedaulatan rakyat secara substantif sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan kepemimpinan di daerah.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, rekomendasi tersebut bukan langkah mundur, melainkan upaya menata ulang demokrasi agar lebih bermakna. Golkar, kata dia, ingin memastikan partisipasi publik hadir secara utuh dalam keseluruhan proses politik, bukan semata di bilik suara.

Selain isu Pilkada, Rapimnas juga menaruh perhatian serius pada pembenahan sistem pemilu. Golkar merekomendasikan penyempurnaan sistem proporsional terbuka, dengan fokus pada perbaikan teknis penyelenggaraan, peningkatan kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Sikap tersebut mendapat dukungan dari daerah. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, menyatakan kesiapan Golkar Bali mengikuti arah kebijakan nasional partai.

“Apa pun kebijakan yang nanti diputuskan, kami siap. Yang terpenting, semua ini berangkat dari kepentingan rakyat,” tegas Demer.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali ini menjelaskan, sikap Golkar diambil setelah melakukan kajian menyeluruh terhadap Pilkada langsung, baik dari sisi proses maupun hasil.

“Setelah kami telaah secara komprehensif, baik proses maupun output Pilkada langsung, kami sepakat mengarah kembali pada amanat UUD 1945, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” ujarnya.

Menurut pengusaha asal Desa Tajun, Buleleng itu, keputusan tersebut memang sarat perdebatan. Namun Golkar menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas popularitas sesaat.

Baca Juga  Badung Jadikan Capaian PSBS Indikator Mangupura Award

“Keputusan ini bisa jadi tidak populer, baik di Bali maupun bagi Golkar sendiri. Tetapi demi kepentingan negara, demi kebaikan yang lebih besar, dan demi menghadirkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas, itulah pilihan Partai Golkar,” kata Demer.

Ia menegaskan, arah kebijakan ini sejalan dengan AD/ART Partai Golkar serta nilai-nilai ideologis yang tertanam dalam Mars Golkar. Jika muncul penurunan simpati publik, hal itu dinilai sebagai konsekuensi politik yang siap ditanggung.

“Jika simpati masyarakat berkurang, itu ekses yang harus diterima demi kepentingan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” ujarnya.

Demer juga membeberkan sejumlah alasan substantif. Pilkada langsung, menurutnya, kerap memicu gesekan sosial di masyarakat, menelan biaya politik sangat besar, serta melahirkan sikap permisif terhadap pelanggaran demi kemenangan.

“Gesekan sosial nyata terjadi, biaya politik sangat mahal—baik bagi negara maupun individu—dan sering muncul toleransi terhadap pelanggaran, terutama jika dilakukan secara kolektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, mekanisme Pilkada melalui DPRD bukan gagasan baru. Regulasi serupa pernah berlaku, meski kemudian dianulir melalui Perppu.

Meski demikian, Demer menegaskan rekomendasi Rapimnas masih berupa usulan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui proses legislasi di DPR dan bergantung pada dukungan politik lintas fraksi.

“Keputusannya nanti di paripurna DPR. Undang-undangnya sebenarnya sudah ada, tinggal diberlakukan kembali atau merevisi Perppu,” katanya.

Soal peluang politik Golkar, Demer mengaku optimistis. Meski DPRD Bali dikuasai PDI Perjuangan, menurutnya, banyak variabel yang masih bisa berubah.

“Belum tentu tertutup. Semua tergantung acuan pemilu yang digunakan, apakah hasil terakhir, pemilu berjalan, atau pemilu ke depan seperti 2029,” pungkasnya. (dan)