Foto: PSI Bangli menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Pemerintah Kota Denpasar untuk merelokasi pembuangan sampah ke Kabupaten Bangli.

Bangli (Metrobali.co.id)-

Wacana Pemerintah Kota Denpasar untuk merelokasi pembuangan sampah ke Kabupaten Bangli memantik gelombang penolakan. Rencana pengiriman sekitar 190 truk sampah per hari ke TPA Landih yang dijadwalkan mulai Januari 2026 dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, dan budaya, khususnya bagi Bangli yang dikenal sebagai wilayah hulu Pulau Bali.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bangli menjadi partai politik pertama yang secara kelembagaan menyatakan penolakan tegas terhadap rencana tersebut. Ketua DPD PSI Bangli, Jro Gede Mangun, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat Bangli secara umum menolak keras adanya kiriman sampah dari luar daerah.

“Kami mendengar dan menerima aspirasi masyarakat Bangli yang sepenuhnya tidak menginginkan adanya pembuangan sampah dari daerah lain. PSI Bangli dengan tegas menolak relokasi pembuangan sampah dari Denpasar ke Bangli,” ujar Jro Mangun kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).

Didampingi jajaran pengurus DPD PSI Bangli, Jro Mangun mengungkapkan kekhawatiran masyarakat bahwa pengiriman sampah lintas wilayah berisiko menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, gangguan sosial, hingga potensi konflik di kemudian hari. Menurutnya, Bangli memiliki posisi strategis sebagai kawasan hulu Bali yang harus dijaga kesucian alam dan keseimbangannya.

“Bangli dikenal sebagai daerah yang sejuk dan suci. Isu pengiriman sampah ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekosistem. Ini menyangkut martabat daerah,” tegasnya.

Penolakan terhadap relokasi sampah ini, lanjut Jro Mangun, juga menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat Bangli atas sejumlah wacana sebelumnya yang dinilai berpotensi mencederai ruang hidup masyarakat, seperti rencana pemindahan lembaga pemasyarakatan ke Bangli hingga isu kapal pesiar di Danau Batur.

Baca Juga  Senantara Serukan Seluruh Kader NasDem di Bali Harus Bangkit, Suara Rakyat Jadi Kekuatan Utama

“Bangli seolah terus diarahkan menjadi tempat pembuangan berbagai persoalan. Ini yang memicu keresahan dan penolakan masyarakat,” katanya.

Dari perspektif nilai lokal, PSI menilai wacana tersebut tidak sejalan dengan kearifan Bali. Konsep sekala–niskala mengajarkan bahwa hal-hal yang bersifat kotor atau cemar semestinya dialirkan ke hilir, bukan justru dibawa ke kawasan hulu.

“Ini terbalik secara logika dan filosofi Bali. Kotoran dibuang ke hulu, ini jelas tidak sejalan dengan nilai luhur masyarakat Bali,” tandasnya.

PSI Bangli juga mendesak Bupati dan DPRD Bangli untuk bersikap terbuka dan tegas agar polemik ini tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Menurut PSI, kejelasan sikap pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial.

“Transparansi sangat penting. Jangan sampai masyarakat terbelah hanya karena minimnya informasi dan ketegasan dari para pemangku kebijakan,” ujar Jro Mangun.

Di balik sikap penolakan, PSI turut menawarkan solusi penanganan sampah yang dinilai lebih sistemik. Jro Mangun menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali bukan disebabkan ketiadaan teknologi, melainkan lemahnya tata kelola dan orkestrasi sistem pengolahan sampah.

“Masalahnya bukan teknis, tetapi sistem. Pemilahan di sumber, pengumpulan terpisah, fasilitas pengolahan, hingga penyerapan hasil daur ulang belum terhubung dengan baik,” jelasnya.

PSI mendorong pengelolaan sampah berbasis rantai terintegrasi, di mana TPA tidak lagi menjadi tempat pengolahan utama, melainkan hanya lokasi penimbunan residu akhir. Target yang dinilai realistis untuk Bali adalah 70–80 persen sampah dimanfaatkan, 15–25 persen diolah secara termal, dan hanya 5–10 persen yang masuk TPA.

“Kuncinya orkestrasi, bukan penemuan baru. Semua yang bisa dimanfaatkan harus diselesaikan di hulu, sedekat mungkin dengan sumber sampah,” tegas Jro Mangun.

Ia menambahkan, keberhasilan sistem ini harus bertumpu pada pemanfaatan potensi yang sudah ada, pemberian manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat melalui skema koperasi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel di bawah satu payung kelembagaan.

Baca Juga  Lansia Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Tukadaya

Dengan sikap tegas ini, PSI Bangli menegaskan posisinya sebagai representasi suara masyarakat yang menolak Bangli dijadikan lokasi penampungan persoalan lintas wilayah, sekaligus mendorong solusi pengelolaan sampah Bali yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. (dan)