Denpasar (Metrobali.co.id) —

Pengadilan Negeri Denpasar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Bali, Made Daging, dalam putusan yang dibacakan Senin (9/2/2026).

Hakim menyatakan penetapan tersangka Made Daging dalam perkara kearsipan di BPN Badung sah menurut hukum.

Hakim tunggal I Ketut Somanasa menegaskan bahwa praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menguji keberlakuan pasal pidana yang digunakan penyidik. Menurutnya, kewenangan praperadilan terbatas pada pengujian prosedur penetapan tersangka, termasuk terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah.

“Praperadilan tidak masuk ke substansi pasal. Yang diuji adalah prosedur dan kecukupan alat bukti,” tegas hakim dalam pertimbangannya.

Meski permohonan ditolak, tim kuasa hukum Made Daging menyatakan tetap menghormati putusan pengadilan. Namun demikian, mereka menyampaikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait dasar hukum penetapan tersangka.

Advokat Gede Pasek Suardika menyebut penetapan tersangka kliennya dilakukan dengan menggunakan Pasal 421 KUHP lama serta Pasal 83 yang dinilai sudah tidak berlaku dan telah kedaluwarsa. Fakta tersebut, menurutnya, telah diakui baik oleh penyidik maupun oleh para ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

“Jika pasal-pasal itu diakui sudah tidak berlaku, maka secara logika hukum seharusnya prosesnya dihentikan,” ujar Pasek.

Ia menegaskan bahwa timnya tetap berpegang pada asas legalitas sebagai asas fundamental hukum pidana. Asas tersebut menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan pidana yang masih berlaku dan mengaturnya secara jelas.

Tim kuasa hukum juga menyoroti Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang tidak lagi berlaku harus “dihentikan demi hukum”.

Menurut mereka, frasa tersebut memiliki makna imperatif, yakni proses hukum wajib berhenti dan tidak dapat dilanjutkan. Namun dalam putusan PN Denpasar, frasa tersebut justru ditafsirkan seolah-olah proses dapat terus berjalan.

Baca Juga  Penguatan Kewaspadaan Tsunami Berbasis Riset dan Teknologi CCTV

“Kami memahami ada masa transisi penerapan undang-undang, tetapi setiap kata dalam undang-undang memiliki makna hukum yang tidak bisa ditafsirkan terbalik,” tegas Pasek.

Ia juga mempertanyakan kapan pengujian terhadap pasal-pasal yang telah dicabut itu akan dilakukan, apabila sejak awal pengadilan menyatakan tidak berwenang mengujinya dalam praperadilan.

Sementara itu, tim Bidang Hukum Polda Bali menegaskan bahwa penetapan Made Daging sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perwakilan Bidkum Polda Bali, Wayan Kota dan Nyoman Gatra, menyatakan seluruh dalil pemohon tidak dapat dibuktikan di persidangan. Putusan pengadilan, menurut mereka, menegaskan bahwa tindakan penyidik pada tahap penyidikan telah sah.
“Kami menghormati putusan pengadilan sebagai bentuk supremasi hukum. Selanjutnya kami akan melaksanakan dan menindaklanjuti seluruh isi putusan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Polda Bali juga mengakui adanya perbedaan pandangan hukum di tengah masa transisi penerapan KUHP baru. Namun perbedaan tersebut, kata mereka, telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim dalam putusan praperadilan.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)