Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan jilid III yang diajukan eks Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Made Daging dalam perkara melawan Polda Bali.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (SP3) dan surat pencabutan status tersangka terhadap I Made Daging tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan di Ruang Sari, PN Denpasar, Selasa (3/11/2026).

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Kadek Dedy Arcana menolak seluruh eksepsi termohon (red, Polda Bali). Selanjutnya, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Adapun amar putusan yang dibacakan meliputi:
1. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
3. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/35/8/RES.1.24/2026 Ditreskrimsus Polda Bali tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Surat Ketetapan Pencabutan Status Tersangka Nomor S.Tap/Cabut.Tsk/60.7/8/RES.1.24/2026 Ditreskrimsus Polda Bali tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Membebankan biaya perkara kepada termohon sesuai amar putusan.
6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.
Kuasa Hukum: Putusan Ini Bisa Menjadi Referensi Hukum
Menanggapi putusan tersebut, pihak Tim Pembela Administrasi Pertanahan/kuasa hukum I Made Daging yang dikoordinatori Gede Pasek Suardika (GPS) menyampaikan apresiasi kepada hakim dan seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan.
Menurutnya, perkara ini memiliki karakteristik baru karena menguji persoalan penghentian penyidikan yang dipersoalkan oleh pihak yang sebelumnya berstatus tersangka.
Ia berharap proses hukum tersebut dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum dan penanganan perkara serupa di masa mendatang.

“Ini kasus baru, kasus yang mungkin belum pernah ada. Mudah-mudahan dengan adanya persidangan seperti ini bisa menjadi referensi hukum atau yurisprudensi untuk kasus-kasus berikutnya,” ujarnya usai sidang di PN Denpasar, Selasa (3/11/2026).

Baca Juga  Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah, OJK Luncurkan Cetak Biru dan Gelar IIFS 2026 di Makassar

Kuasa hukum juga menyoroti konsekuensi hukum dari putusan praperadilan sebelumnya. Menurutnya, perkara yang melibatkan I Made Daging perlu memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.

Ia berpendapat, apabila perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan, jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang menjadi dasar sangkaan sebelumnya.

Kuasa hukum menilai Pasal 421 KUHP yang sebelumnya disangkakan sudah tidak berlaku, sedangkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dinilai telah kedaluwarsa.

Atas dasar argumentasi tersebut, ia berpendapat tuntutan bebas merupakan konsekuensi yang seharusnya dipertimbangkan demi kepastian hukum.
Soroti Dugaan Pelanggaran Asas Nebis in Idem
Selain persoalan penghentian penyidikan, GPS juga menyoroti proses hukum lain yang disebut masih berjalan di Polda Bali dengan penggunaan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP.

Menurutnya, penggunaan pasal berbeda terhadap objek perkara dan peristiwa yang sama berpotensi bertentangan dengan asas nebis in idem.

Asas tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan larangan seseorang diadili kembali atas perkara yang sama setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, penerapan asas tersebut tetap harus dilihat berdasarkan kesamaan subjek, objek, peristiwa, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kuasa hukum menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara.
Pihak Termohon Akan Melakukan Gelar Perkara
Sementara itu, pihak termohon dalam hal ini Polda Bali melalui Tim Bidang Hukum yang dikomandoi AKBP I Nyoman Gatra menyatakan menghormati dan menerima putusan hakim praperadilan.

Ia menjelaskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk bagian lainnya.

Menurutnya, salah satu hal yang dikabulkan hakim berkaitan dengan penghentian penyidikan, yang dalam pertimbangannya turut mempertimbangkan putusan praperadilan sebelumnya.

Baca Juga  Bhakti Penganyar IBTK Pemerintah Kabupaten Tabanan di Pura Agung Besakih

Terkait langkah selanjutnya, pihak termohon menyebut penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tindakan hukum berdasarkan putusan tersebut.

“Langkah selanjutnya nanti penyidik pasti melakukan gelar perkara untuk menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan putusan ini,” jelasnya.

Putusan praperadilan ini menjadi bagian penting dari rangkaian proses hukum yang melibatkan I Made Daging dan Polda Bali. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah yang diambil penyidik dengan tetap mengacu pada amar dan pertimbangan hukum hakim.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)