Foto: Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (YLPK Bali), I Putu Armaya.

Denpasar, Metrobali.co.id

Perselisihan hukum antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk terkait pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi dinilai memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar persoalan kontrak. Kepentingan konsumen hingga kualitas layanan telekomunikasi masyarakat di Kabupaten Badung dinilai turut dipertaruhkan.

Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (YLPK Bali), I Putu Armaya, mengatakan proses hukum yang kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA) perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi.

Menurut Armaya, putusan pengadilan yang berkaitan dengan perpanjangan kerja sama penyediaan infrastruktur menara hingga 7 Mei 2047, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penerbitan izin kepada pihak lain, perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

“Perlindungan konsumen dan iklim persaingan usaha yang sehat harus tetap ditempatkan sebagai prioritas dalam penyelesaian sengketa strategis ini,” kata Putu Armaya kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Sengketa ini sebelumnya bergulir di Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan Nomor 200/PDT/2026/PT DPS. Dalam putusan banding tersebut, Pemkab Badung dinyatakan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Pemkab Badung kemudian diperintahkan memperpanjang kerja sama hingga 7 Mei 2047. Putusan tersebut juga berkaitan dengan penerbitan izin pengusahaan dan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung.

Namun, putusan banding tersebut belum menjadi akhir dari perkara. Pemkab Badung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 3 September 2026.

Armaya mengatakan, perkembangan perkara tersebut harus dilihat dari kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat. Meski konsumen tidak secara langsung memilih perusahaan penyedia menara telekomunikasi, kualitas infrastruktur yang digunakan operator akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Baca Juga  Tegas! Kanwil Sumut Pindahkan Napi Kasus Korupsi ke Pulau Nusakambangan

“Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dan hak untuk memilih barang maupun jasa sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang semestinya,” ujarnya.

Ketergantungan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi, lanjut dia, semakin besar. Infrastruktur tersebut menopang berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, layanan perbankan, kegiatan usaha hingga sektor pariwisata.

Karena itu, YLPK Bali memetakan sedikitnya enam potensi risiko yang perlu dicermati apabila pengelolaan infrastruktur menara dalam jangka panjang membatasi ruang bagi penyedia infrastruktur alternatif.

Pertama, berkurangnya pilihan infrastruktur bagi operator telekomunikasi yang hendak memperluas jangkauan layanan. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan di kawasan permukiman baru dan wilayah pariwisata yang terus berkembang di Badung.

Kedua, keterbatasan pilihan penyedia infrastruktur berpotensi meningkatkan biaya operasional jaringan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap efisiensi penyelenggaraan layanan telekomunikasi.

Ketiga, terdapat risiko terhadap kualitas jaringan apabila pertumbuhan infrastruktur tidak mampu mengimbangi peningkatan trafik data dan kebutuhan komunikasi masyarakat.

Keempat, keterbatasan akses terhadap infrastruktur juga berpotensi menghambat ekspansi jaringan yang dibutuhkan berbagai sektor, seperti transportasi, perbankan, perhotelan hingga ekonomi digital.

Kelima, Armaya menilai persaingan usaha yang sehat penting untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan sekaligus menciptakan efisiensi biaya. Karena itu, pembatasan ruang kompetisi dalam jangka panjang perlu menjadi perhatian.

Keenam, berpotensi muncul kesenjangan kualitas layanan digital antarwilayah apabila kebutuhan pembangunan maupun penambahan kapasitas jaringan tidak dapat dipenuhi dengan cepat melalui penyedia infrastruktur alternatif.

“Apabila suatu wilayah membutuhkan penambahan kapasitas jaringan secara mendesak, harus dipastikan tersedia mekanisme yang memungkinkan kebutuhan tersebut tetap dapat dipenuhi,” tegasnya.

YLPK Bali, kata Armaya, tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Di sisi lain, lembaganya mendukung langkah Pemkab Badung menempuh kasasi sebagai bagian dari upaya hukum yang tersedia.

Baca Juga  Kepala BPN Bali Lawan Status Tersangka Lewat Pra-Peradilan: Pelayanan Publik Jangan Berhenti

Menurutnya, kepentingan konsumen harus menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian perkara tersebut.

“Kami menghormati proses hukum dan putusan yang telah ada. Namun, hak-hak konsumen harus tetap menjadi perhatian dalam setiap penyelesaian persoalan ini,” katanya.

YLPK Bali juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencermati dampak kebijakan maupun pengaturan terkait pengelolaan infrastruktur menara dari sisi persaingan usaha.

Armaya menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan telekomunikasi yang berkualitas, terjangkau, aman dan berkelanjutan.

Jika terdapat pengaturan yang bersifat eksklusif, menurut dia, harus tersedia mekanisme pengawasan yang jelas. Hal itu termasuk standar pelayanan serta kemampuan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Kerja sama bisnis dengan korporasi harus tetap memastikan kepentingan publik terlindungi dan tidak menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Armaya menilai infrastruktur telekomunikasi kini telah menjadi bagian strategis dari kehidupan masyarakat sekaligus perekonomian daerah. Karena itu, penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dan pelaku usaha harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan investasi, kewenangan pemerintah dan perlindungan konsumen.

“Persoalan ini bukan sekadar sengketa antara pemerintah daerah dan badan usaha. Yang perlu dijaga adalah agar masyarakat Badung tidak menjadi pihak yang dirugikan,” pungkasnya. (dan)