Jro Gde Sudibya

 

Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Tax Ratio, perbandingan penerimaan negara terhadap pendapatan nasional, PDB (Product Domestic Bruto) sekitar 9 persen, padahal ekonomi tumbuh di era Presiden Jokowi rata-rata per tahun 4,2 persen, dengan tambahan utang sekitar 5,000 T. Ini berarti ekonomi bertumbuh, utang bertambah ratio penerimaan pajak tidak naik. Ada persoalan serius dalam kebijakan perpajakan dari sisi penerimaan negara.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Minggu 13 September 2026.

Dikatakan, Studi Bank Dunia menyatakan, jika efektivitas pemungutan pajak diperbaiki akan menambah penerimaan negara sekitar Rp.1,400 T per tahun.

Menurut Jro Gde Sudibya, Pemerintah permisif terhadap wajib besar, tetapi begitu galak terhadap wajib pajak kecil yang merupakan puluhan juta pelaku usaha UMKM. Kebijakan fiscal yang super blunder, karena bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan fiscal yang berkeadilan.

Dari sisi pengeluaran negara dalam APBN.

Dikatakan, kebijakan pemerintah pusat dengan “label” efisiensi, dengan memotong dana transfer daerah tahun anggaran 2026 yakni 24 persen setara dengan sekitar Rp.200 triliun untuk proyek MBG, membuat ratusan kabupaten/kota “megap-megap” mengelola anggaran daerah, sehingga menjadi korban penghasilan P3K, pegawai pemerintah pekerja kontrak seperti: guru honorer, pegawai pelayanan kesehatan, serta proyek infrastruktur perdesaan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dengan menggunakan dana desa sebagai jaminan kredit Kopdes Merah Putih Rp.240 T, jaminan selama 4 tahun, membawa risiko dana desa tidak bisa dicairkan, jika kredit Kopdes Merah Putih menunggak angsuran dan bahkan bangkrut. Transfer dana desa yang tersendat, akan menekan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

Baca Juga  Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan, Pemkab Buleleng Dan KPK RI Perkuat Sinergi Cegah Korupsi