Badung, (Metrobali.co.id)

 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, Bima Nata, yang dibacakan oleh Made Yudana, ST dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang I DPRD Kabupaten Badung, Jumat (11/9/2026).

Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan APBD diperlukan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan selama tahun anggaran berjalan sekaligus menyesuaikan target pendapatan dan belanja daerah sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Badung 2026, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp10,504 triliun, meningkat Rp170,116 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD induk 2026 yang sebesar Rp10,334 triliun.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp13,089 triliun, meningkat Rp1,562 triliun atau 13,56 persen dari APBD induk sebesar Rp11,527 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,192 triliun dan pinjaman daerah sebesar Rp1,971 triliun.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp300 miliar serta pembayaran utang daerah sebesar Rp279,095 miliar.

Setelah mencermati rancangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat memahami dan menerima Rancangan Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Rancangan tersebut selanjutnya diharapkan dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah terlebih dahulu memperoleh evaluasi dari Gubernur Bali.

Namun, dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah penataan kawasan pariwisata. Badung dinilai sebagai salah satu primadona daerah tujuan wisata di Bali sehingga kondisi lingkungan dan wajah kawasan harus terus dijaga agar tetap menarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.

Baca Juga  World Clean Up Day 2025, Ratusan Pegawai SKPD Buleleng Serbu Pasar Di Singaraja

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih adanya gubuk kumuh dan liar yang dinilai dapat merusak citra pariwisata Badung.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan penertiban. Jika di suatu desa atau kelurahan masih ditemukan gubuk kumuh dan liar, Bupati Badung diminta memberikan teguran kepada aparatur di bawahnya.

Fraksi PDI Perjuangan bahkan mengusulkan agar tunjangan kinerja (tukin) aparatur dapat dipotong apabila dinilai diperlukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja penataan wilayah.

Masukan berikutnya berkaitan dengan potensi kebakaran di tengah musim kemarau berkepanjangan.

Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan aturan yang mengatur penggunaan ilalang atau bahan sejenis sebagai atap bangunan yang mudah terbakar.

Aturan tersebut diharapkan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Fraksi juga mengusulkan agar perizinan dihentikan apabila masih ditemukan penggunaan material yang dinilai meningkatkan risiko kebakaran.

Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi belakangan ini, termasuk kebakaran lahan serta kebakaran Cafe/Restaurant Gado-Gado di wilayah Seminyak, Kuta.

Dalam bidang infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya peningkatan pengaspalan, penataan trotoar, serta pembenahan drainase di sepanjang Jalan Darmawangsa, dari kawasan Kampial menuju Ungasan, Kuta Selatan.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pembenahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus keamanan masyarakat dalam menggunakan jalan.

Persoalan kemacetan juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Raya Mengwitani, Kapal hingga Sempidi, fraksi tersebut mengusulkan agar pembangunan atau penanganan jalan dari Desa Kapal menuju Cica, Abianbase, Mengwi, dapat ditindaklanjuti dalam penganggaran.

Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki konektivitas jalan dan mengurai titik-titik kemacetan di wilayah Badung.

Baca Juga  Pertama Kali, Pemkab Jembrana Gelar Pekan Apresiasi Pertanian Tahun 2025

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan Perubahan APBD Badung 2026. Namun, dukungan tersebut juga disertai sejumlah catatan agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, menjaga wajah pariwisata, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan wilayah Kabupaten Badung.* (RED-MB)