Pakar Hukum Soroti Gugatan Bali Tower di Badung, Monopoli Berbahaya bagi Iklim Usaha, BTS Tak Boleh Dimonopoli Swasta
Foto: Ilustrasi persoalan menara telekomunikasi di Badung.
Badung, Metrobali.co.id
Polemik gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk terhadap Pemerintah Kabupaten Badung kembali menuai sorotan. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani, menilai dugaan praktik monopoli dalam pembangunan menara telekomunikasi berpotensi merusak tatanan ekonomi serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Menurut Andi, dalam prinsip hukum ekonomi, praktik monopoli pada dasarnya dilarang karena dapat menutup ruang kompetisi dan merugikan ekosistem bisnis. Monopoli hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas dan umumnya dijalankan oleh negara untuk sektor strategis.
Ia mencontohkan pengelolaan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai bentuk monopoli yang dilegalkan oleh negara karena menyangkut kepentingan publik yang luas.
“Secara prinsip monopoli itu dilarang karena merusak tatanan ekonomi. Yang diperbolehkan hanya monopoli tertentu oleh negara, seperti pengelolaan listrik oleh PLN. Sementara pembangunan BTS bukan sektor yang layak dimonopoli, terlebih jika dilakukan oleh pihak swasta,” ujar Andi kepada wartawan, Senin (9/3).
Karena itu, ia menilai dugaan penguasaan pembangunan menara telekomunikasi oleh satu perusahaan swasta dapat menimbulkan persoalan hukum sekaligus memicu praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia mengingatkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Tugas hakim adalah memutus perkara secara adil berdasarkan fakta dan hukum. Karena itu kita percayakan sepenuhnya kepada hakim untuk menjalankan tugasnya sesuai aturan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kekuatan pembuktian menjadi faktor utama dalam proses persidangan. Setiap pihak harus mampu membuktikan dalil yang diajukan melalui alat bukti yang sah di hadapan majelis hakim.
“Dalam persidangan, yang paling menentukan adalah pembuktian. Para pihak harus bisa membuktikan dalilnya masing-masing, dan hakim akan memutus berdasarkan bukti-bukti tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi mengingatkan bahwa keadilan dalam perkara semacam ini tidak hanya dilihat dari teks hukum semata. Hakim juga diharapkan mampu menggali substansi dan semangat hukum, termasuk mempertimbangkan kepentingan publik serta tujuan dibentuknya aturan.
“Keadilan tidak hanya soal teks hukum, tetapi juga roh hukum yang menyangkut kepentingan publik dan tujuan substansial dari aturan tersebut. Hakim harus mampu menggali substansi hukum lebih dalam, tidak sekadar terjebak pada aspek formal,” tegasnya.
Sementara itu, perkara gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk terhadap Pemerintah Kabupaten Badung terkait dugaan wanprestasi dalam kerja sama pembangunan menara telekomunikasi tahun 2007 kini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.
Sebelumnya, upaya mediasi yang dilakukan kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Sidang yang digelar pada Senin (9/3) pun telah memasuki agenda pembuktian, di mana masing-masing pihak menyampaikan dokumen melalui sistem e-court kepada majelis hakim.
Pihak tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara telah lebih dulu menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut secara daring. Dalam dokumen jawabannya, Pemerintah Kabupaten Badung menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat.
Pemkab Badung menegaskan bahwa perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 masih berlaku hingga tahun 2027.
Di sisi lain, pihak perusahaan menilai pemerintah daerah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah tidak dilakukannya pembongkaran menara telekomunikasi milik perusahaan lain yang telah berdiri sebelum kesepakatan tahun 2007 ditandatangani.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Pemkab Badung menyatakan langkah pembongkaran tower milik perusahaan lain tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jika dipaksakan, kebijakan itu justru berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Jika Pemkab Badung menertibkan atau membongkar tower milik perusahaan lain, justru bisa dianggap melakukan praktik monopoli bisnis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999,” ujar salah satu Jaksa Pengacara Negara. (dan)

