NEGARA NGOS-NGOSAN CARI UTANG, RAKYAT YANG DISURUH BAYAR MAHAL
Ada satu kalimat yang paling jujur di tahun 2026 ini, dan itu bukan datang dari pemerintah. Kalimat itu datang dari Majalah Tempo: “Berutang pun Sudah Sulit.”
Ekonom, pengamat ekonomi politik Jro Gde Sudibya membedah kalimat itu dengan pisau yang sangat tajam. Dan hasil bedahannya mengerikan.
1. PASAR SUDAH TIDAK PERCAYA, TAPI PEMERINTAH MASIH PEDE
Lelang surat utang 27 dan 31 Oktober 2026, tawaran masuk Rp64,85 triliun. Kedengarannya besar. Tapi penjualan akhir bulan obligasi anjlok 52,1 persen.
Imbal hasil obligasi 10 tahun tembus 7,7 persen. Naik 151,2 basis point dari awal tahun.
Terjemahan bebasnya begini: Investor sudah malas membiayai negara ini. Kalaupun mau, mereka minta bunga selangit.
Ini adalah bentuk ketidakpercayaan yang paling telanjang. Pasar tidak bisa disogok dengan pidato optimis. Pasar hanya percaya pada angka. Dan angka sekarang berkata: pemerintah kita sedang kesulitan uang, dan semakin mahal harga untuk meminjamnya.
Di saat yang sama, APBN semakin cekak karena angsuran utang plus bunga terus menaik. Ini bukan lagi defisit biasa. Ini adalah negara yang bekerja hanya untuk membayar utang lama dengan utang baru yang lebih mahal.
Jro Gde benar: ini adalah jalan menuju krisis fiskal yang dibuat sendiri.
2. INVESTOR KABUR BUKAN KARENA ISENG, TAPI KARENA TAKUT
Pada 2 November 2026 saja, net sales asing Rp375,54 miliar. Sepanjang 2026 sampai 19 Oktober 2026, penjualan bersih asing sudah US$4,98 miliar.
Itu bukan koreksi pasar. Itu eksodus.
Capital outflow yang deras ini membuat rupiah semakin fragile, mudah pecah, terus tertekan.
Mengapa mereka kabur? Karena mereka membaca apa yang tidak mau dibaca pemerintah: arah kebijakan kita tidak meyakinkan, proyek-proyek besar tidak transparan, dan risiko politik semakin tinggi.
Investor itu seperti burung. Mereka tidak akan bersarang di pohon yang goyang. Dan hari ini, pohon ekonomi Indonesia sedang goyang keras karena diguncang oleh ambisi yang tidak terkendali.
3. “MAJU TAK GENTAR” TAPI DOMPET NEGARA YANG GENTAR
Ini bagian paling pedas dari pendapat Jro Gde Sudibya.
Di tengah uang susah, pemerintah justru menghamburkan uang untuk proyek boros nan korup berlabel “Maju Tak Gentar”.
MBG Rp280 triliun. KDMP memotong dana desa 58 persen, setara Rp35 triliun. Kredit Himbara Rp240 triliun dengan jaminan dana desa 6 tahun ke depan.
Mari kita sebut apa adanya: ini adalah perampokan legal terhadap desa.
Dana desa yang seharusnya membangun jalan desa, irigasi, dan ekonomi rakyat kecil, digadaikan 6 tahun ke depan demi proyek pusat yang belum jelas hasilnya.
Dana transfer daerah dipangkas Rp200 triliun. Anggaran pendidikan dikorbankan. Operasional daerah dicekik.
Jadi, “Maju Tak Gentar” itu majunya siapa? Yang maju proyeknya, yang gentar dompet negara dan perut rakyat desa.
Jro Gde Sudibya tidak sedang melebih-lebihkan. Ia sedang menyebut penyakitnya dengan nama yang sebenarnya: proyek boros yang mengorbankan masa depan demi pencitraan masa kini.
4. SOLUSINYA BUKAN GANTI MENTERI, TAPI PASANG REM DI ISTANA
Dan di sinilah analisis Jro Gde Sudibya menjadi paling berani.
Ia tidak meminta reshuffle. Ia meminta Wakil Presiden baru yang powerful.
Nanti Wapres yang punya posisi tawar politik tinggi kepada Presiden, sehingga Presiden mau mengoreksi kebijakannya dan mengerem gaya kepemimpinannya yang otoriter.
Ini adalah kritik paling fundamental. Karena akar masalahnya bukan di Kementerian Keuangan atau di Bank Indonesia. Akar masalahnya ada di gaya kepemimpinan yang tidak mau dikoreksi, tidak mau direm, dan merasa semua program ambisius harus jalan meski APBN sudah menjerit.
Kita butuh Wapres yang bukan sekadar pelengkap. Butuh Wapres teknokrat yang punya nyali. Nyali untuk mengawasi MBG, mengawasi KDMP, bahkan mengawasi program ketahanan pangan ambisius Presiden yang dijalankan dengan nafsu besar tapi perhitungan kecil.
Tanpa rem seperti itu, Indonesia akan terus melaju seperti mobil tanpa rem di jalan menurun: gasnya penuh, utangnya mahal, investornya lompat keluar, dan yang akan menabrak tembok pertama kali adalah rakyat kecil di desa.
KESIMPULAN
Di tahun 2026 bukan tahun krisis karena dunia sedang krisis. 2026 adalah tahun krisis karena kita sendiri yang menciptakan krisis itu dengan gaya “Maju Tak Gentar”.
Berutang sudah sulit. Bunga sudah mahal. Investor sudah kabur. Desa sudah digadaikan.
Kalau masih ada yang bilang semua baik-baik saja, maka ia sedang tidak membaca angka, ia sedang membaca naskah pencitraan.
Dan seperti kata Jro Gde Sudibya, negara ini butuh seseorang yang berani bilang: “Cukup, Pak Presiden. Rem dulu. Negara ini bukan milik ambisi, tapi milik rakyat.”
Redaksi Metro Bali

