Badung,  (Metrobali.co.id)

 

 

Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) XV di Hotel InterContinental Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026). Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat peran biro perjalanan wisata dalam mendorong pariwisata Bali yang berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat lokal.

MUSDA XV ASITA Bali dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster dengan mengusung tema “Repositioning the Future of Tourism”. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra menekankan pentingnya mengarahkan industri perjalanan wisata menuju pariwisata yang lebih bertanggung jawab, berkualitas, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Koster menyoroti persoalan ketertiban usaha akomodasi, khususnya vila yang belum memiliki izin. Ia meminta biro perjalanan wisata dan pelaku industri pariwisata tidak memasarkan fasilitas akomodasi yang belum memenuhi persyaratan perizinan.

Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra mengatakan, industri pariwisata perlu mengevaluasi manfaat kunjungan wisatawan, tidak hanya dari jumlah kedatangan, tetapi juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Winastra, ASITA memiliki posisi strategis karena anggotanya berhubungan langsung dengan perjalanan wisatawan, mulai dari pemilihan destinasi, aktivitas wisata, hingga produk dan pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung.

“ASITA bukan hanya dapat menjadi distributor wisatawan, tetapi juga dapat menjadi pengarah perjalanan menuju pariwisata yang lebih bertanggung jawab, lebih bermakna, dan lebih memberikan manfaat bagi destinasi,” ujarnya.

Melalui jaringan biro perjalanan wisata, ASITA dapat mendorong wisatawan mengunjungi desa wisata, membeli produk lokal, menghargai budaya setempat, menjaga lingkungan, serta memperpanjang masa tinggal di Bali.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi pariwisata sehingga tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau pelaku usaha tertentu, tetapi juga dirasakan masyarakat lokal.

Baca Juga  OSA Catering Gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru Bersama Staf dan Anak Yatim di Denpasar

Winastra juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, pelaku industri, masyarakat, akademisi, media, dan komunitas untuk menjawab berbagai tantangan pariwisata Bali.

“Pariwisata Bali tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Semua pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama,” katanya.

Untuk memperkuat promosi dan jejaring industri, ASITA Bali menjalankan sejumlah program, antara lain Bali and Beyond Travel Fair (BBTF), BALI Tourism Run, dan SAKIRA.

BBTF menjadi salah satu program strategis yang mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan pembeli dari 44 negara dan melibatkan lebih dari 1.000 peserta.

ASITA Bali juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah destinasi unggulan, termasuk Monkey Forest Ubud, Jatiluwih, dan Pura Besakih.

Winastra mengungkapkan, sekitar 63 persen kunjungan wisatawan secara offline ke Bali turut didorong melalui jaringan dan aktivitas anggota ASITA Bali. Angka tersebut menunjukkan kontribusi biro perjalanan dalam mendatangkan wisatawan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga kualitas destinasi.

Selain promosi dan pengembangan jaringan usaha, ASITA Bali menjalankan program ASITA Care untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekosistem pariwisata.

Menurut Winastra, perubahan pola perjalanan, perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan meningkatnya tuntutan wisatawan terhadap kualitas pengalaman menjadi alasan bagi industri perjalanan untuk terus beradaptasi.

Pariwisata berkualitas, kata dia, tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan juga harus menjadi perhatian.

Dalam kesempatan tersebut, Winastra menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi. Ia menyatakan kesiapan melanjutkan program yang telah berjalan, memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi, memperkuat persatuan anggota, serta meningkatkan kontribusi ASITA bagi industri pariwisata Bali.

Koster Soroti Vila Tanpa Izin di Bali

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti praktik usaha akomodasi yang tidak tertib, termasuk pemasaran vila yang belum memenuhi persyaratan perizinan.

Baca Juga  Bupati Sutjidra Ajak ASN Peduli Lingkungan Di Tengah Cuaca Ekstrem

Koster menilai, pembiaran terhadap usaha yang tidak tertib dapat menciptakan persaingan tidak sehat antara pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan dan mereka yang belum tertib.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko mendorong pelaku usaha yang semula taat aturan ikut mengabaikan ketentuan apabila tidak ada penegakan yang konsisten.

Koster mengibaratkan kondisi itu seperti petani yang tidak memiliki lahan, tidak menanam, tidak merawat tanaman, tetapi ikut menikmati hasil panen. Analogi tersebut menggambarkan ketimpangan antara pihak yang berinvestasi dan bekerja membangun usaha dengan pihak yang menikmati manfaat tanpa menjalankan kewajiban secara seimbang.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik usaha akomodasi yang tidak sehat dapat mengancam keberlanjutan pariwisata Bali. Jika kualitas destinasi menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Bali, tetapi juga pelaku usaha yang menggantungkan pendapatan pada industri pariwisata.

Karena itu, Koster meminta biro perjalanan wisata dan pelaku industri memastikan legalitas akomodasi sebelum memasarkannya.

Ia menegaskan, fasilitas vila dan akomodasi lainnya yang belum memiliki izin tidak seharusnya masuk ke dalam sistem pemasaran. Pemilik usaha perlu terlebih dahulu mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lima Ribu Perizinan Baru Diproses pada 2024–2026

Koster mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 5.000 perizinan baru telah berproses sepanjang 2024 hingga 2026.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pengajuan tidak otomatis berarti seluruh permohonan dapat disetujui. Setiap usaha tetap harus diperiksa berdasarkan persyaratan perizinan, tata ruang, serta ketentuan lahan yang berlaku, termasuk kemungkinan berada di kawasan lahan sawah dilindungi.

Menurut Koster, penertiban tersebut mulai menunjukkan dampak terhadap kondisi industri pariwisata. Ia menyebut tingkat hunian hotel mengalami peningkatan dan mengaitkannya dengan perbaikan ketertiban usaha.

Koster juga menyampaikan bahwa hingga 30 September 2026, nilai produk domestik bruto (PDB) Bali yang disebutnya dalam sambutan mencapai sekitar Rp5,92 triliun, dibandingkan Rp5,42 triliun pada periode yang sama pada 2025.

Baca Juga  Dikeluhkan Warga, Tim Gabungan Datangi Lokasi Pembuangan Limbah Bulu Ayam

Ia menilai perkembangan tingkat hunian, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi perlu dipantau bersama untuk melihat kondisi riil industri pariwisata.

Pada 2025, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,82 persen. Koster menekankan bahwa karakter ekonomi Bali berbasis pada banyak sektor usaha yang tersebar, mulai dari hotel, restoran, hingga biro perjalanan wisata.

Karena itu, pemerataan pembangunan menjadi penting agar manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Bali.

Koster menyebut sektor pariwisata menyumbang lebih dari 60 persen perekonomian Bali. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kualitas dan keberlanjutan pariwisata harus dijaga karena gangguan terhadap sektor ini dapat berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

Pariwisata Bali Harus Sejalan dengan Pelestarian Lingkungan

Selain persoalan perizinan usaha, Koster menyoroti pentingnya tanggung jawab pelaku industri terhadap lingkungan, termasuk penanganan sampah.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menjalankan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ditargetkan selesai pada Oktober 2027. Fasilitas tersebut direncanakan mengolah 1.500 ton sampah per hari.

Koster meminta pelaku pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan Bali.

Menurutnya, keberlanjutan industri pariwisata memerlukan tanggung jawab bersama dari pemerintah, biro perjalanan, pemilik hotel, pemilik vila, serta organisasi industri seperti ASITA dan PHRI.

MUSDA XV ASITA Bali menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut. Melalui penataan usaha, penguatan jejaring perjalanan, dan pengembangan pengalaman wisata yang lebih bermakna, industri pariwisata diharapkan mampu menjaga daya saing Bali sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.

 

(jurnalis : Tri Widiyanti)