Koordinator Presidium MN KAHMI, Dr. K.H. Romo H.R. Muhammad Syafii, S.H.M.Hum

Jakarta, (Metrobali.co.id)-

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mengeluarkan sikap resmi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. MN KAHMI menilai kasus ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan mengarah pada tindakan makar.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung Koordinator Presidium MN KAHMI, Dr. K.H. Romo H.R. Muhammad Syafii, S.H.M.Hum., di Jakarta, Kamis (6/11/2026).

MN KAHMI memandang persoalan dugaan unlawful interception, akses tanpa izin, dan penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden sebagai pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara.

“Sikap resmi ini mendukung penuh pernyataan langsung dari pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sangat sensitif, berpotensi mengarah ke perbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan) serta membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan negara,” tulis MN KAHMI dalam siaran persnya.

Dalam pernyataannya, MN KAHMI menyampaikan empat poin sikap:

1. Dukung Langkah Tegas Presiden Prabowo
MN KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil keputusan strategis demi menjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitas pertahanan-keamanan negara.

2. Desak Polri Usut Tuntas Hingga Akar
MN KAHMI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh, transparan, dan objektif berbasis scientific crime investigation.

“Investigasi wajib menyasar seluruh oknum penghianat negara di dalam seluruh detasemen yang terlibat tanpa pandang bulu, termasuk pimpinannya, serta mengungkap motif dan aktor intelektual dibalik akses informasi sensitif kepresidenan tersebut,” tegas Romo Syafii.

3. Minta Jaminan Keamanan Informasi Negara
Mengingat sensitivitas informasi yang disasar dapat berdampak buruk pada keselamatan negara, MN KAHMI meminta pembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahan publik dan militer secara ketat.

Baca Juga  HUT RI Ke 81, Wabup Supriatna Pimpin Bagikan Ribuan Bendera Ke Masyarakat Penuh Suka Cita Di Taman Kota Singraja

4. Jaga Solidaritas Nasional
MN KAHMI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempercayakan penanganan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang.

“MN KAHMI berkomitmen mengawal penuh proses hukum ini demi tegaknya keadilan dan memastikan NKRI tetap tegak, aman, stabil, dan bersih dari tindakan makar yang merugikan kepentingan rakyat banyak,” tutupnya.

Editor: Metro Bali