Foto: Belasan warga yang tinggal kawasan Danau Buyan Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, tengah berjuang mempertahankan tanah mereka.

Buleleng, (Metrobali.co.id)-

Sungguh miris ditengah Presiden Prabowo Subianto sedang gencar-gencarnya menyuarakan perlindungan terhadap rakyat kecil dan pemberantasan mafia tanah, justru di Bali muncul dugaan manuver ganjil di tingkat daerah yang mencederai semangat reformasi agraria.

Di kawasan Danau Buyan Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali diduga memberi ruang kepada investor PT Sarana Bali Handara (SBH) untuk merebut kembali lahan yang sudah kembali menjadi tanah negara setelah izin hak guna bangunan (HGB) mereka habis lebih dari sepuluh tahun lalu.

Investor Jakarta ini bahkan mengklaim lahan tersebut atas dasar perjanjian dengan seorang yang disebut sebagai penggarap. Namun pengakuan itu justru membuka kejanggalan lantaran dibuat setahun lalu, jauh hari setelah HGB mati. Parahnya lagi sebagian besar warga yang menempati lahan itu menolak disebut sebagai penggarap.

Berdasarkan informasi dapat digali dari salah satu warga yang disebut sebagai penggarap dihadirkan PT. SBH, yaitu Jro Mangku Sumarna, dengan polos mengatakan perjanjian penggarap baru dibuat sekitar setahun lalu.

“SK Penggarap tidak ada. Tapi perjanjian sebagai penggarap ada. Awalnya kita itu dikasih untuk menggarap dan hasilnya. Perjanjian baru dibuat sekitar 1 tahun yang lalu,” jelasnya singkat.

Fakta ini pun menimbulkan tanda tanya, mengapa BPN mau menanggapi sesuatu yang secara materiil cacat, secara hukum sudah gugur, dan secara sosial ditolak oleh sebagian besar warga yang telah menempati puluhan tahun di lahan yang hendak di caplok investor tersebut dilahan yang menjadi salah satu penyangga air di Bali.

“Sungguh parah kalau model begini dianggap sah, ini sangat berbahaya. Siapa pun nanti bisa datang, bikin surat sepihak, lalu klaim tanah negara,” kata Jro Komang Sutrisna, SH selaku kuasa hukum 11 warga yang selama ini mengelola lahan secara aktif untuk kepentingan masyarakat di lokasi sekitar Danau Buyan, Desa Pancasari, Selasa (17/05/2025).

Baca Juga  Kwarcab Badung Resmi Tutup Karya Bakti Pramuka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025

Jro Sutrisna menegaskan bahwa secara hukum, HGB yang mati dan tidak diperpanjang otomatis membuat tanah kembali menjadi milik negara. Semua hak turunan dari HGB, termasuk penggarap, gugur demi hukum. Maka, munculnya penggarap baru setelah lebih dari satu dekade HGB berakhir, patut disinyalir sebagai rekayasa.

“Saya analisis seperti ada skema baru yang dilakukan oleh pihak PT SBH untuk tetap meneruskan permohonannya. Surat pernyataan penggarap yang baru-baru ini diajukan sebagian sudah dicabut warga,” jelas Jro Sutrisna.

Pihak BPN Bali ketika diminta menjelaskan status hukum tanah tersebut, tak menjawab dengan lugas. Mereka justru menyebutnya sebagai tanah negara bekas hak berupa HGB PT SBH. Sebuah istilah abu-abu yang menyiratkan celah bagi perusahaan untuk kembali masuk, padahal secara hukum, tak ada lagi hak yang melekat.

“Ketentuan di PP 18 ini bahasanya tanah negara itu adalah salah satunya tanah hak yang berakhir jangka waktunya. Itu HGB kan ada jangka waktu, jadi ketika dia berakhir jangka waktunya jadi tanah negara. Dan itu bekas hak karena dulu adalah HGB,” jelas Hardiansyah SH MH sebagai Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali.

Hardiansyah berdalih berupaya menyeimbangkan kepentingan PT SBH dan warga yang menempati lahan tersebut. Ia menyebut kehadirannya di lokasi bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, supaya kepentingan warga tetap terakomodasi tanpa mengabaikan hak PT SBH.

“Jangan serta merta mengakomodir warga saja, harus melihat PT SBH juga. Karena SBH informasi dari Pak Perbekel mereka dulu membeli. Sehingga prosesnya harus dipikirkan dengan baik. PT SBH juga jangan terlalu ngotot karena ini kepentingan warga juga,” sebutnya.

Meski PT SBH tidak pernah memanfaatkan hak diberikan sebelumnya hingga lahan kembali jadi tanah negara namun BPN menyebut PT SBH masih memiliki hak prioritas untuk memohon. “Itu PT SBH punya hak prioritas untuk memohon,” ungkap salah satu pegawai BPN Buleleng yang juga hadir dalam pengecekan fisik.

Baca Juga  Rapat WHDI Provinsi Bali: Perkuat Peran Perempuan Hindu dalam Pelestarian Budaya dan Adat Bali

Disisi lain, PT SBH yang diwakili kuasa hukumnya Asep Jumarsa, SH mengaku pihaknya memohon kembali untuk menguasai tanah dikawasan Danau Buyan ini untuk sarana wisata seperti area camping atau Glamping. PT SBH, lanjut Asep Jumarsa berjanji akan selalu mengakomodir belasan warga melalui Perbekel Pancasari.

“Kalau warga berkebun kita akan akomodir, tidak semua jadi camping atau glamping ndak. Pokoknya kita sama Perbekel (Pancasari, red) akan selalu komunikasi,” dalihnya.

Upaya patgulipat PT SBH yang mencoba merebut kembali tanah negara melalui skema penggarap ini menimbulkan kecurigaan publik akan adanya permainan sistematis antara korporasi dan oknum pejabat.

“Pak Prabowo harus tahu. Di bawah ada gerakan melawan semangat reformasi agraria yang beliau gaungkan. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk,” ucap warga setempat yang tidak ingin namanya disebut.

Kini belasan warga miskin yang tinggal di lahan itu, mendesak agar pusat turun tangan. Mereka tak ingin tanah negara kembali dikuasai segelintir elite ataupun oligarki dengan mengatasnamakan aturan. Padahal dibalik ini tercium dugaan permainan sistematis antara oknum pejabat yang berselingkuh dengan oknum korporasi, sementara masyarakat yang sudah menjaga dan mengelola lahan itu justru hendak disingkirkan dan dipandang sebelah mata. (dan)