Oleh: Hastowo Broto Laksito, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta

 

Kabar meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih saat mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan dalam rangka Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mengejutkan publik. Di tengah semangat pemerintah membangun koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, peristiwa tersebut justru menghadirkan duka sekaligus pertanyaan yang tidak sederhana.

Bagaimana mungkin sebuah program yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia bagi pengelolaan koperasi justru memunculkan korban jiwa?

Pertanyaan tersebut tentu tidak boleh dijawab dengan tergesa-gesa. Penyebab meninggalnya para peserta masih dalam proses investigasi. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan penyelidikan. Hasil awal menyebutkan adanya sejumlah faktor, mulai dari kondisi kesehatan peserta, kelelahan, perubahan pola hidup, hingga cuaca ekstrem. Sebagai tindak lanjut, format pelatihan juga diubah dengan menghilangkan latihan taktis militer dan lebih menekankan pembekalan bela negara serta kemampuan manajerial.

Namun, di luar hasil investigasi tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu mengenai tanggung jawab hukum negara dalam menjamin keselamatan setiap warga negara yang mengikuti program resmi pemerintah.

Dalam negara hukum, setiap kebijakan publik tidak hanya diukur dari tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebuah program yang baik sekalipun harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keselamatan peserta, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Baca Juga  Update Imbas Perang : 3.197 Penumpang Terdampak Pembatalan Penerbangan Timur Tengah di Bandara Ngurah Rai

Ketika negara menyelenggarakan suatu pendidikan, pelatihan, atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, negara memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung dengan standar keselamatan yang memadai.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, hubungan antara pemerintah dan peserta program bukan hanya hubungan administratif. Hubungan tersebut juga melahirkan kewajiban hukum bagi penyelenggara untuk memberikan perlindungan kepada peserta selama mengikuti kegiatan. Prinsip ini dikenal dalam berbagai sistem hukum sebagai duty of care, yaitu kewajiban penyelenggara untuk bertindak hati-hati dan mengambil langkah yang wajar guna mencegah timbulnya risiko yang dapat membahayakan peserta.

Prinsip tersebut sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kecermatan mengharuskan setiap keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang matang. Asas kemanfaatan menuntut agar kebijakan memberikan manfaat lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Sementara asas akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam konteks inilah, evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan menjadi sangat penting.

Pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata apakah terjadi kesalahan prosedur, melainkan apakah seluruh mekanisme pengamanan telah dirancang secara memadai sejak awal.

Apakah pemeriksaan kesehatan peserta dilakukan secara komprehensif?

Apakah intensitas latihan disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing peserta?

Apakah tersedia tenaga medis dan sistem tanggap darurat yang mampu merespons keadaan darurat secara cepat?

Apakah setiap risiko telah dipetakan sebelum pelatihan dimulai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bertujuan mencari kambing hitam. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi yang lazim dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar kejadian serupa tidak terulang. Peristiwa ini juga membuka ruang diskusi mengenai kesesuaian metode pelatihan dengan tujuan program.

Baca Juga  Bangkitkan Geliat Seni Daerah, Badung Gelar Festival Seni dan Budaya Selama 13 Hari

Calon manajer koperasi pada hakikatnya akan menjalankan fungsi pengelolaan organisasi, administrasi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha. Kompetensi tersebut tentu memerlukan pembekalan mengenai kepemimpinan, tata kelola koperasi, manajemen risiko, akuntansi, digitalisasi usaha, pelayanan masyarakat, dan etika organisasi.

Apabila terdapat unsur pembinaan kedisiplinan dan bela negara, hal tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan karakter. Namun desain pelatihan harus selalu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan risiko yang mungkin timbul bagi peserta.

Dalam hukum administrasi modern, setiap tindakan pemerintah harus memenuhi prinsip necessity dan proportionality. Kebijakan yang diambil harus benar-benar diperlukan dan cara yang dipilih tidak boleh menimbulkan risiko yang berlebihan dibandingkan manfaat yang ingin dicapai.

Perubahan format pelatihan yang dilakukan pemerintah setelah peristiwa ini dapat dipandang sebagai langkah evaluatif. Namun, evaluasi tersebut seharusnya tidak berhenti pada perubahan kurikulum semata. Yang lebih penting adalah membangun sistem pengelolaan risiko yang lebih kuat, mulai dari seleksi kesehatan, pemantauan kondisi peserta selama pelatihan, prosedur evakuasi medis, hingga mekanisme audit keselamatan terhadap setiap program pemerintah yang melibatkan masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui permintaan maaf atau pemberian santunan kepada keluarga korban. Akuntabilitas juga menuntut adanya keterbukaan mengenai hasil investigasi, evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan, serta perbaikan sistem yang dapat diukur secara nyata. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun bukan karena tidak pernah terjadi kesalahan, melainkan karena setiap kesalahan ditangani secara terbuka, profesional, dan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan ruang bagi proses investigasi untuk berjalan secara objektif. Menyimpulkan penyebab kematian sebelum seluruh fakta terungkap hanya akan memperkeruh keadaan. Negara hukum mengajarkan bahwa setiap peristiwa harus dinilai berdasarkan bukti, bukan dugaan.

Baca Juga  WHDI Denpasar Gelar Pelatihan Pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu di Banjar Lantang Bejuh Sesetan

Lima peserta yang meninggal dunia bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah warga negara yang mengikuti program resmi dengan harapan memperoleh kesempatan mengabdi dan berkontribusi bagi pembangunan desa. Kehilangan mereka harus menjadi pelajaran berharga bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya diukur dari target yang tercapai, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Setiap kebijakan publik selalu membawa risiko. Namun tugas negara adalah memastikan bahwa risiko tersebut telah diantisipasi semaksimal mungkin melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan sistem keselamatan yang memadai. Ukuran keberhasilan sebuah program bukan hanya seberapa besar manfaat yang dihasilkan, tetapi juga seberapa baik negara menjaga keselamatan warganya selama program itu dijalankan.