Jakarta, (Metrobali.co.id)

Larangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk Kadernya tidak Main “Proyek” MBG menunjukkan bukti PDIP memberikan keteladanan, kekuasaan yang tunduk pada konstitusi.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi politik, Jumat 27 Februari 2026.

Menurut Jro Gede Sudibya, larangan terbuka dengan “timing” tepat, untuk menghindarkan Proyek MBG senilai Rp.330 T tahun 2026 menjadi “bancakan” korupsi dari petualang politik yang tidak bertanggungjawab.

“Negara dirugikan, anak didik yang menjadi sasaran program bisa mengalami mala petaka, keracunan,” katanya.

Menurut anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, sebagai partai dengan janji politik membela “wong cilik”, langkah ini tepat, karena setiap korupsi kekuasaan akan membuat rakyat menderita terutama “wong cilik” yang lemah posisi tawarnya secara ekonomi politik.

Dikatakan, PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2024 dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, semestinya Ketua Umum Partai memerintahkan pimpinan fraksinya di DPR, untuk menggunakan hak konstitusional DPR mempertanyakan dan melakukan penolakan ke pemerintah, memindahkan anggaran pendidikan sekitar Rp.220 T ke program MBG.

“Dan, kebijakan ini jelas jelas telah melanggar aturan konstitusional, 20 persen anggaran dialokasikan ke Pendidikan. Sebagai pemenang Pemilu 2024, sudah sepantasnya mengingatkan semua pihak untuk taat atas dengan konstitusi,” kata putra Tajun Buleleng utara ini.

Dikatakan, sebagai Presiden ke 5 negeri ini, jika Megawati Soekarnoputri mampu mengembalikan dana pendidikan 20 persen berarti dia telah memberikan keteladanan, kekuasaan yang tunduk pada konstitusi.

Januari 2026 baru berjalan sebulan ketika angka-angka fiskal berbicara lebih keras dari pidato politik. APBN tercatat defisit Rp54,6 triliun, terdalam lima tahun terakhir, melampaui tekanan era pandemi yang disebut ujian terberat keuangan negara.

Baca Juga  Sekda Eddy Mulya Lepas Fun Walk Yayasan Pendidikan Karang Gede, Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Di tengah beban utang meningkat dan belanja negara terakselerasi, publik disuguhi klaim tak ada pemangkasan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintahan Prabowo menegaskan MBG bersumber dari efisiensi, bukan dana pendidikan.

Namun, PDI Perjuangan membuka dokumen anggaran dan menemukan fakta berbeda. Dari total Rp769 T dana pendidikan, Rp223 T disebut tersedot membiayai MBG, angka yang tak mungkin disebut sisa efisiensi.

Jika benar, ketentuan mandatory spending 20 persen APBN untuk pendidikan tidak terpenuhi. Artinya terjadi pergeseran anggaran dan potensi pelanggaran amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas negara.

PDIP menyebut klaim “tidak ada pemangkasan” runtuh oleh data. Dua poinnya jelas: MBG mengambil anggaran pendidikan dan porsi 20 persen pendidikan dalam APBN tak lagi utuh sesuai konstitusi.

Ironisnya, saat kementerian dan lembaga dipaksa diet—memangkas seremonial, kunker, kegiatan di hotel—anggaran MBG justru mengalir deras. Program sosial ini menjadi ladang proyek, dinikmati segelintir penguasa yang diduga meraup keuntungan besar.

Di lapangan, cerita bermunculan: makanan basi, distribusi tak layak, hingga kasus anak-anak keracunan yang disebut hanya 0,00017 persen. Ketika ratusan triliun berputar di pusat, kualitas di daerah dipertanyakan, seolah ada jarak antara niat dan praktik.

Defisit Rp54,6 T pada Januari 2026 menjadi latar polemik ini. Saat ruang fiskal menyempit dan utang membengkak, setiap rupiah semestinya dipertanggungjawabkan transparan.

Dengan membongkar data, PDIP menggeser perdebatan dari slogan ke fakta. Di tengah klaim tak ada pemangkasan pendidikan untuk MBG, pertanyaan publik: jika bukan dari dana pendidikan, dari pos mana Rp223 triliun itu berasal, dan mengapa jejaknya terlihat di sana?

Jurnalis Nyoman Sutiawan