​Denpasar, (Metrobali.co.id) 

 

Kasus dugaan menghilangkan asal-usul orang atau anak yang menjerat Dokter Karina Candra bersama ibunya di Polresta Denpasar kini memasuki babak baru.

Kuasa hukum tersangka, Siti Sapura yang akrab disapa Ipung, resmi melaporkan penyidik Polresta Denpasar ke Divisi Propam Mabes Polri pada awal Oktober 2026.

​Sebagai tindak lanjut, pemeriksaan terhadap Ipung sebagai pelapor digelar di Propam Polda Bali pada Jumat, 13 November 2026.

​Saat dikonfirmasi awak media, Ipung membenarkan bahwa dirinya telah mengirimkan laporan tertulis melalui ekspedisi kepada Kadiv Propam Mabes Polri. Pemeriksaan hari ini dilakukan setelah Propam Polda Bali menerima disposisi untuk menggali keterangan lebih lanjut.

​”Propam Polda Bali menerima disposisi untuk meminta keterangan atas laporan saya ke Propam Mabes Polri tersebut,” ujar Ipung.

​Ipung mengungkapkan, pokok aduan yang dilayangkan berkaitan dengan proses penyelidikan hingga penetapan tersangka yang dinilai terlampau cepat dan tidak prosedural.

​”Yang saya laporkan adalah terlalu cepat prosesnya. Dari Dumas (Pengaduan Masyarakat) ke Laporan Polisi (LP) tidak sampai 3 bulan, dari LP ke tersangka juga tidak sampai 3 bulan,” terangnya.

​Selain persoalan durasi, Ipung menyoroti tindakan penyidik yang dinilai menolak alat bukti yang diajukan oleh pihak terlapor. Selama pemeriksaan sebagai saksi terlapor, kliennya tidak pernah ditanya terkait hak untuk menghadirkan saksi meringankan (a de charge) maupun saksi ahli.

​Bahkan, alat bukti tambahan yang dikirimkan saat status naik menjadi tersangka justru ditolak oleh penyidik dan diarahkan untuk dikirimkan langsung kepada Kapolresta Denpasar.

Sepanjang kariernya beracara selama kurang lebih 20 tahun, Ipung mengaku baru kali ini menemukan penyidik yang menolak penyerahan alat bukti dari pihak calon tersangka.

Baca Juga  Meresahkan Warga, Balap Liar di Seputaran Jalan Raya Persil Melaya Dibubarkan Polisi

​Ipung menilai kasus ini tidak akan berujung pada ranah pidana andai penyidik memberikan ruang mediasi atau mempertemukan pihak terlapor dengan pelapor, yakni suami Dokter Karina Candra bernama Reiner Sugata Liman.

​Menurutnya, seluruh polemik bermula dari penguasaan akta perkawinan oleh Reiner Sugata Liman berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Desember 2025. Akibatnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus “Kawin” milik Dokter Karina tidak dapat dicetak karena dokumen otentik tersebut berada di tangan sang suami hingga dilaporkan ke Dukcapil.

​Akta perkawinan baru dikembalikan pada 2 Oktober 2026 setelah dilayangkan somasi oleh kuasa hukum tersangka pada 28 September 2026. Setelah dokumen tersebut di tangan, pihak keluarga langsung mengurus akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar.

​Dalam akta kelahiran yang diterbitkan, tercantum secara jelas nama ibu yaitu Karina Chandra dan nama ayah yaitu Reiner Sugata Liman. Dengan demikian, Ipung menegaskan bahwa sangkaan Pasal 401 KUHP tentang menghilangkan asal-usul anak sudah gugur dan tidak berdasar.

​”Nama ibunya Karina Chandra, nama bapaknya Reiner Sugata Liman. Apalagi yang mau dipersoalkan? Sudah tidak bisa lagi membuktikan Pasal 401 KUHP,” tegasnya.

​Di sisi lain, Ipung menduga laporan pidana ini merupakan bagian dari skenario untuk menjerat dan menahan kliennya agar bayi yang baru dilahirkan dapat direbut secara paksa. Terlebih, ancaman hukuman dalam pasal tersebut mencapai 6 tahun, yang membuka peluang penahanan.

​Padahal, secara keperdataan, sengketa perceraian serta hak asuh anak telah melalui proses hukum dan dimenangkan oleh Dokter Karina Candra pada tingkat pertama dan banding, sementara pihak suami baru saja mengajukan upaya kasasi.

​Pihak kuasa hukum kini berencana membawa akta kelahiran resmi anak tersebut ke Kapolresta Denpasar guna memohon penghentian penyidikan (SP3) karena dinilai sudah tidak cukup bukti. Ipung berharap Propam Polda Bali dapat menelusuri secara obyektif apakah proses penyidikan yang berjalan telah memenuhi asas equality before the law dan SOP yang berlaku.

Baca Juga  Jelang Arus Mudik Lebaran, Penataan Area Parkir Kargo Gilimanuk Dikebut

(Jurnalis : Tri Widiyanti)