Kuasa Hukum Warga Datangi Desa Sidomulyo Usai Eksekusi PN Jember, Pertanyakan Status Tanah dan Sertifikat
Jember, (Metrobali.co.id)
Persoalan tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, kembali menjadi perhatian setelah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember pada 20 Agustus 2026.
Untuk mencari kejelasan mengenai persoalan tersebut, kuasa hukum warga yang merasa dirugikan, Winarsih /Bunda Bali, bersama suaminya ( Bi’is) dengan sejumlah perwakilan warga mendatangi Kantor Desa Sidomulyo pada Jumat (28/8/2026).
Kedatangan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa terkait riwayat tanah, dokumen pertanahan, serta proses peralihan hak yang menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Winarsih menyampaikan bahwa pihaknya masih berupaya memahami secara utuh persoalan yang terjadi, termasuk hubungan antara jual beli tanah dengan keberadaan sertifikat yang disebut telah diagunkan.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang diterima, terdapat dugaan bahwa sejumlah sertifikat tanah telah dijadikan agunan, sementara objek tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut kemudian diperjualbelikan.
“Yang menjadi persoalan, sertifikatnya diagunkan, tetapi objek tanahnya dijual. Ini yang perlu kita lihat secara jelas prosesnya,” ujar Winarsih dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin langsung menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Namun, apabila benar terdapat dokumen yang digunakan sebagai dasar transaksi sementara objek tanahnya telah dijaminkan, menurutnya hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kalau dokumennya merupakan produk negara, tentu kita tidak bisa serta-merta mengatakan sertifikatnya palsu. Yang harus dilihat adalah prosesnya, bagaimana sertifikat tersebut diterbitkan, dijaminkan, kemudian objek tanahnya diperjualbelikan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut juga muncul pembahasan mengenai riwayat tanah dan dokumen pertanahan yang ada di tingkat desa.
Pihak desa memberikan penjelasan mengenai keberadaan dokumen seperti Buku C dan SPPT. Dalam pembahasan itu disebutkan terdapat objek tanah yang menurut keterangan pihak desa tidak memiliki Buku C, sementara sebagian tanah lainnya berkaitan dengan tanah negara dan proses peralihannya.
Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan riwayat penerbitan dokumen pertanahan pada periode sebelumnya, termasuk program administrasi pertanahan yang berlangsung pada tahun 1991
Winarsih juga mempertanyakan bagaimana seseorang dapat tercatat dalam dokumen pertanahan apabila sebelumnya tidak pernah menguasai atau mengelola secara langsung objek tanah tersebut.
Menurutnya, persoalan tersebut penting untuk ditelusuri karena berkaitan dengan asal-usul hak atas tanah dan proses penerbitan sertifikat.
Dalam pertemuan itu juga disampaikan dugaan adanya beberapa sertifikat yang telah diagunkan, sementara tanah yang menjadi objek sertifikat tersebut disebut telah diperjualbelikan kepada pihak lain.
Bahkan, menurut keterangan yang muncul dalam pertemuan, terdapat beberapa bidang tanah yang telah berpindah tangan kepada sejumlah pihak.
“Kalau benar sertifikat diagunkan kemudian objek tanahnya dijual kepada orang lain, ini yang harus dibuktikan prosesnya. Siapa yang menguasai tanah, siapa yang menjual, kapan sertifikat dijaminkan, dan kepada siapa,” kata Winarsih.
Ia menilai seluruh rangkaian tersebut harus diperiksa berdasarkan dokumen dan bukti yang ada, sehingga tidak terjadi kesimpulan sepihak
Warga yang hadir berharap persoalan tanah tersebut dapat segera mendapatkan titik terang. Mereka meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penerbitan dokumen, jual beli, maupun agunan dapat memberikan keterangan sesuai fakta dan dokumen yang dimiliki.
Winarsih mengatakan, pihaknya akan mempelajari kembali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek tanah tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Yang penting sekarang kita kumpulkan dulu semua keterangan dan dokumen. Kita ingin mengetahui riwayat tanahnya secara jelas, proses peralihannya bagaimana, kemudian proses sertifikatnya seperti apa,” ujarnya.
Terkait dugaan pemalsuan dokumen maupun dugaan penipuan yang disebut dalam pertemuan, Winarsih menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan dugaan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Sementara itu, mengenai eksekusi yang telah dilakukan PN Jember pada 20 Agustus 2026, pihak warga berharap seluruh proses dan dasar hukum eksekusi dapat dipahami secara transparan oleh para pihak yang berkepentingan.
Hingga berita ini ditulis, berbagai dugaan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang disebut dalam persoalan tanah, perbankan/lembaga penerima agunan, BPN, serta Pengadilan Negeri Jember. (Bam)

