Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Sidang praperadilan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, kembali bergulir di Ruang Sidang Kartika, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (7/10/2026).

Sidang kali ini memasuki agenda jawaban Polda Bali selaku termohon atas permohonan praperadilan yang diajukan Made Daging.

Usai persidangan, tim kuasa hukum Made Daging menilai jawaban Polda Bali belum menyentuh substansi utama yang mereka persoalkan, khususnya mengenai penetapan tersangka untuk kedua kalinya dalam perkara yang dinilai memiliki objek, peristiwa, tempus delicti dan locus delicti yang sama.

Kuasa hukum dari Berdikari Law Office, Gede Pasek Suardika, mengatakan pihaknya telah mencermati jawaban termohon. Namun, menurutnya, Polda Bali lebih banyak menguraikan aspek normatif dan teknis terkait jumlah saksi, ahli serta alat bukti surat.

“Tidak disinggung yang sebelumnya, padahal yang kami singgung kan itu esensi permasalahan ini. Sudah di-SP3, sudah menang praperadilan, tidak bisa bersidang dan sebagainya, kok muncul lagi,” ujar Pasek, Rabu (7/10).

Menurut Pasek, persoalan utama yang seharusnya dijawab adalah bagaimana seseorang yang sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam objek dan rangkaian peristiwa yang sama, kemudian penetapan tersangkanya dicabut setelah perkara tidak berlanjut ke persidangan, kembali ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang berbeda.

“Orang yang sudah pernah ditetapkan tersangka untuk objek yang sama, peristiwa yang sama, tempus delicti yang sama, locus delicti yang sama, lalu kemudian tidak mampu oleh termohon dibawa ke persidangan, lalu di-SP3, penetapan pencabutan tersangka, lalu ditersangkakan lagi dengan pasal yang baru. Itu sebenarnya esensi praperadilan ini,” tegasnya.

Kuasa Hukum: Jawaban Polda Bali Terlalu Normatif
Pasek menilai jawaban termohon yang hanya menekankan terpenuhinya minimal dua alat bukti belum menjawab persoalan keadilan yang dipersoalkan pihaknya.

Menurutnya, praperadilan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi teknis apakah penyidik telah memiliki dua alat bukti atau tidak.

“Kalau begini cara berpikirnya, itu sangat teknikal dan tidak substansial soal keadilan,” katanya.

Ia menambahkan, perkara sebelumnya juga pernah masuk dalam proses hukum. Bahkan, menurut pihak kuasa hukum, pernah ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Made Daging sah.
Namun, Pasek mempertanyakan konsekuensi dari putusan tersebut karena perkara tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana yang diharapkan.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Hadiri Kirab Bangga Kencana Sambut Harganas ke-32, Wujud Komitmen Bangun Keluarga Berkualitas

“Kalau penetapan tersangka sah, konsekuensinya berlanjutlah dia dalam persidangan pokok perkara. Nyatanya tidak lanjut,” ujarnya.

Made Daging Diminta Hadir Saat Pemeriksaan Saksi
Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum juga meminta agar Made Daging dihadirkan langsung pada agenda pemeriksaan saksi.
Menurut Pasek, hakim tunggal yang menangani perkara telah menyampaikan agar Made Daging dihadirkan pada persidangan Jumat mendatang.

“Kami memohon agar Pak Daging bisa dihadirkan di persidangan. Tadi hakim tunggal sudah menyampaikan agar dihadirkan hari Jumat pada saat pemeriksaan saksi,” kata Pasek.

Kehadiran Made Daging, lanjutnya, diperlukan untuk memperdalam keterangan para saksi yang nantinya dihadirkan baik oleh termohon maupun pihak pemohon.

“Tujuannya untuk memperdalam penjelasan atau keterangan saksi yang dihadirkan termohon maupun dari kami,” jelasnya.

Soroti “Kepalsuan Intelektual”
Sorotan lain dari tim kuasa hukum adalah penggunaan istilah “kepalsuan intelektual” dalam jawaban termohon.

Pasek mengaku mempertanyakan istilah tersebut, terutama karena perkara yang dihadapi Made Daging berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat.

“Katanya pemalsuan ini tidak mesti ada sandingan karena sifatnya pemalsuan intelektual. Ini istilah baru yang saya tahu. Saya penasaran sama ahlinya,” ujarnya.

Menurut Pasek, pihaknya juga mempertanyakan dasar penggunaan istilah tersebut. Terlebih, ia menyebut kata “drone” disebut berulang dalam uraian perkara.

“Kami punya bukti, punya hasilnya, ada fotonya. Itu ada,” katanya.

Pasek bahkan menilai, dari perspektif pihaknya, justru terdapat persoalan yang disebutnya sebagai “pemalsuan intelektual” dalam proses penyidikan karena menurutnya perkara tersebut dibangun berdasarkan alat bukti surat yang mereka persoalkan keasliannya.

Ia juga mengaku pihaknya mengalami kesulitan ketika hendak membuat laporan lain ke SPKT Polda Bali.

“Untuk mendidiknya mereka bisa datang ke sini ramai-ramai, tetapi untuk mengantar kami untuk mendaftar melapor tidak bisa,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Made Daging dari LABHI Bali, I Made Ariel Suardana, mengatakan pihaknya tidak mengalami kesulitan untuk menyusun replik terhadap jawaban termohon.
Menurut Ariel, sekitar 50 persen isi jawaban termohon berisi norma hukum yang sebenarnya sudah diatur dalam hukum acara pidana.

Baca Juga  Satpol PP Buleleng Sidak Dan Hentikan Sementara TPA Di Desa Pangkungparuk

“Sebagian 50 persen adalah norma hukum yang diterapkan. Sebenarnya tidak perlu ditulis karena sudah ada di dalam KUHAP,” kata Ariel.

Sementara sisanya, menurut Ariel, lebih banyak menguraikan kronologi penetapan Made Daging sebagai tersangka.

Ia menilai terdapat bagian dalam jawaban termohon yang justru menguatkan argumentasi pihak pemohon, yakni terkait objek perkara berupa surat yang dibuat Made Daging pada 2020 untuk atasannya.

Menurut Ariel, surat tersebut berisi kronologi, saran dan rekomendasi yang dibuat Made Daging dalam kapasitasnya saat itu.

“Dia membuat pengakuan bahwa objeknya sama, yaitu surat yang dibuat untuk atasannya Pak Daging sendiri. Ada surat yang dibuat Daging tahun 2020 yang ditujukan kepada atasannya, yang memuat kronologis dan membuat saran dan rekomendasi. Ini yang dipidana,” ujarnya.
Ariel kemudian kembali menyoroti istilah “kepalsuan intelektual”.

Ia mengingatkan agar konsep tersebut tidak digunakan secara serampangan karena, menurutnya, dapat menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum.

“Kalau ini dipakai pegangan, ini akan membahayakan. Alam pikiran kita pun bisa dipidana. Belum apa-apa kita bisa dipidana,” tegas Ariel.

Karena itu, Ariel meminta ahli yang dihadirkan dalam persidangan benar-benar memiliki kompetensi dan mampu menjelaskan konsep tersebut secara akademis serta hukum.

“Saya tegaskan agar dihadirkan ahli-ahli yang betul-betul memiliki intelektual. Jangan menghadirkan ahli yang malah sesat. Ini bahaya,” katanya.

Selain penetapan tersangka, Ariel mengungkapkan bahwa permohonan praperadilan pihaknya juga menguji tindakan penahanan terhadap Made Daging.
Menurut dia, terdapat dua upaya paksa yang diuji dalam permohonan tersebut, yakni penetapan tersangka dan penahanan.

Namun, Ariel menilai jawaban termohon hanya membahas penetapan tersangka, sementara dalil mengenai penahanan tidak dijawab secara substansial.

“Kami mengajukan praperadilan itu dua upaya paksa, satu penetapan tersangka, yang kedua penahanan. Di dalam jawaban ini hanya soal penetapan tersangka. Soal penahanan tidak ada jawaban sama sekali,” ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Harap Tahun Depan Jangkauan BBTF Lebih Luas

Ia menilai pihak termohon juga tidak memberikan jawaban terhadap argumentasi pihaknya mengenai mekanisme penahanan yang dikaitkan dengan Pasal 100 ayat (5) KUHAP.

“Dalil-dalil kami tentang penahanan itu tidak terbantahkan karena tidak dijawab sama sekali. Artinya dalil kami sudah benar untuk urusan penahanan,” katanya.

Ariel menegaskan bahwa praperadilan menurut pandangan pihaknya tidak semata-mata menguji aspek teknis proses penyidikan.

Menurut dia, hakim perlu melihat apakah proses hukum terhadap seseorang memang layak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Tujuan praperadilan ini bukan hanya bicara teknis. Bagaimana menyelidiki orang, kapan dia dipanggil, bukan begitu. Tetapi menilai esensinya. Apakah dengan perkara model begini dia layak diteruskan ke dalam tahapan berikutnya atau tidak,” jelasnya.

Ia mengatakan pihaknya telah memasukkan argumentasi mengenai persoalan hukum yang lebih luas dalam permohonan praperadilan.

“Kami sudah menyebutkan ada kejahatan yang perlu dibongkar melalui praktik praperadilan ini yang harus dibuka seluas-luasnya,” pungkas Ariel.

Pertanyakan Tim Penyidik yang Menangani Perkara
Pasek juga mempertanyakan tim penyidik yang saat ini menangani perkara Made Daging.
Ia mempertanyakan apakah tim tersebut merupakan tim penyidik profesional dari Polda Bali atau tim khusus yang menangani perkara yang sebelumnya dilaporkan oleh pihak tertentu.

Menurut Pasek, perkara sebelumnya pernah ditangani penyidik berbeda dan tidak berhasil membawa perkara hingga persidangan.

“Dulu sudah pernah ditangani penyidik lain, ditarik lagi ke beliau. Sebenarnya yang dulu hasil kerja beliau itu gagal menetapkan Daging jadi tersangka, tetapi gagal menghadirkan di persidangan,” ujarnya.

Ia menyebut perkara sebelumnya berkaitan dengan dugaan penghilangan arsip dan penyalahgunaan wewenang. Kini, menurut dia, perkara tersebut kembali diarahkan dengan pasal yang berbeda.
Namun, seluruh tudingan dan penilaian tersebut masih menjadi bagian dari argumentasi tim kuasa hukum dalam persidangan praperadilan dan belum merupakan kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap.

Sidang praperadilan Made Daging selanjutnya yang beragendakan pemeriksaan saksi pada Jumat (9/10/2026), tim kuasa hukum berharap Made Daging dapat hadir langsung sebagaimana arahan hakim tunggal.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)