Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dinilai tidak sekadar menjadi persoalan pasar modal, tetapi juga mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Pelemahan nilai rupiah serta kenaikan suku bunga kredit berpotensi memperburuk kondisi dunia usaha, menekan kesempatan kerja, hingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ekonom dan pengamat ekonomi, Jro Gde Sudibya, menyoroti derasnya arus modal keluar atau “capital outflow” sebagai salah satu faktor yang memperburuk tekanan terhadap rupiah.

Dikatakan, kondisi tersebut terjadi ketika sebagian pelaku pasar menjual sahamnya dan investor menarik modal ke luar negeri. Tekanan juga berasal dari penjualan obligasi pemerintah yang terus meningkat.

Menurut Jro Gde Sudibya, meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat (AS) di tengah arus modal keluar turut menekan nilai tukar rupiah. Per 26 Oktober 2026, nilai dolar AS disebut telah mencapai Rp18.133.

“Situasi ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan pasar keuangan,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, untuk menahan pelemahan rupiah, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuannya. Namun, derasnya arus modal keluar dinilai membuat kebijakan tersebut belum cukup untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar.

“Kenaikan suku bunga acuan juga berdampak pada sektor perbankan, dengan sejumlah bank menaikkan suku bunga kredit kepada nasabah,” kata pengamat ekonomi itu.

Menurut Jro Gde Sudibya, pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga kredit berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian nasional.

“Pelemahan rupiah membuat harga barang impor yang dibutuhkan industri semakin mahal. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi, mendorong inflasi, serta menekan pertumbuhan industri manufaktur,” katanya.

Baca Juga  Karya Ngusaba Desa Adat Sempidi, Adi Arnawa Serahkan Bantuan Hibah dan Tandatangani Prasasti

Dikatakan, tekanan biaya tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerja.

“Jika kondisi berlanjut, kesempatan kerja berpotensi menyusut dan risiko PHK meningkat, terutama pada sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku maupun komponen impor,” kata Jro Gde Sudibya.

Di sisi lain, lanjut dia, kenaikan suku bunga kredit dapat menahan ekspansi dunia usaha ketika aktivitas ekonomi sedang melemah. Sektor properti juga berpotensi terdampak karena biaya pembiayaan yang semakin tinggi dapat menekan permintaan dan aktivitas investasi.

“Perlambatan di sektor-sektor tersebut kemudian dapat menjalar ke bidang usaha lain dan mempersempit peluang kerja masyarakat,” katanya.

Dikatakan, tekanan ekonomi dinilai semakin berat bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki cadangan keuangan memadai.

Menurut Jro Gde Sudibya, Kelas menengah bawah menjadi salah satu kelompok yang rentan karena harus menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

” Sebagian bahkan berisiko terjebak dalam utang berbunga tinggi ketika pendapatan tidak lagi mencukupi untuk menutup pengeluaran,” katanya.

Jro Gde Sudibya juga menyoroti kontradiksi antara capaian pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Di tengah kebanggaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, ia menilai manfaat pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut dia, kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tertinggi dinilai lebih banyak menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sekitar 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terbawah masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Adapun 40 persen kelompok menengah semakin terjepit oleh ketidakpastian aturan, tingginya korupsi, mahalnya birokrasi, serta praktik premanisme dan gangguan terhadap kegiatan investasi di lapangan,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya sekitar 10 juta warga kelas menengah yang disebut mengalami penurunan status ekonomi ke kelompok bawah.

Baca Juga  Trotoar Jalan A Yani Rusak

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terlihat baik dalam indikator makro belum tentu menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Situasi ini memunculkan kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika sebagian kelompok masyarakat mengeluhkan tekanan biaya hidup, ketidakpastian usaha, serta menurunnya daya beli, capaian pertumbuhan ekonomi justru kerap dipandang sebagai sebuah prestasi.

Jro Gde Sudibya menilai, krisis yang terlihat di pasar modal perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan ekonomi yang lebih luas. Pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga kredit, tekanan terhadap dunia usaha, dan memburuknya daya beli masyarakat merupakan persoalan yang saling berkaitan.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kepekaan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat, bukan hanya berpatokan pada angka pertumbuhan makro.

“Tanpa respons yang tepat terhadap tekanan yang dirasakan kelompok bawah dan kelas menengah, krisis di pasar keuangan berpotensi berkembang menjadi persoalan ekonomi yang semakin luas,” katanya.

Jurnalis Nyoman Sutiawan