Denpasar, (Metrobali.co.id)-

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus membenahi dan mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Aset daerah dinilai harus memberikan manfaat nyata dan tidak boleh dibiarkan menganggur, tidak terurus, maupun dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali. Ia menekankan, optimalisasi aset daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendukung pembangunan Bali.

Menurut Koster, sejumlah aset strategis Pemprov Bali telah mulai dioptimalkan. Salah satunya aset di kawasan Padanggalak yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi sempat mangkrak selama puluhan tahun.
Kini, pengelolaan aset tersebut telah berjalan dan memberikan pemasukan sekitar Rp63 miliar ke kas daerah.

Selain Padanggalak, Pemprov Bali juga melakukan optimalisasi aset berupa lahan seluas 50 are di kawasan Renon, tepat di sebelah Gedung BPD Bali. Lahan tersebut dirancang untuk dioptimalkan melalui kerja sama dengan Bank BPD Bali, antara lain untuk mendukung proses rebranding serta pembangunan gedung baru BPD Bali.

Lahan tersebut sebelumnya hanya ditempati oleh BTB dan UPT Samsat sehingga dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Setelah melalui proses appraisal, nilai aset lahan 50 are tersebut mencapai sekitar Rp150 miliar. Aset itu kemudian menjadi bagian dari penyertaan modal Pemprov Bali pada BPD Bali.
Koster menyebut langkah tersebut memberikan manfaat berupa dividen lebih dari 30 persen.

Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan dividen sekitar Rp37 miliar hingga Rp40 miliar setiap tahun bagi Pemprov Bali.
Aset 39,8 Hektare di Nusa Dua Dioptimalkan
Optimalisasi juga dilakukan terhadap aset tanah Pemprov Bali seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua.

Baca Juga  Pelantikan IWO Bali Bukti Sinergi Media, Pemerintah, dan Sponsor

Koster mengungkapkan, sebelumnya aset tersebut hanya menghasilkan penerimaan sewa sekitar Rp6 miliar per tahun. Pada 2017, dilakukan evaluasi sehingga nilai sewanya meningkat menjadi sekitar Rp7 miliar per tahun.
Namun, dalam prosesnya diketahui pembayaran kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kondisi tersebut baru terungkap pada 2020.
Atas kondisi tersebut, Koster kemudian menugaskan pihak independen untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap data serta pengelolaan aset.

Hasil appraisal menunjukkan nilai pemanfaatan aset tersebut jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp51 miliar per tahun.

Dari periode 2017 hingga 2021, termasuk denda, Pemprov Bali berhasil memperoleh sekitar Rp41 miliar. Pemprov Bali kemudian mencari mitra baru karena mitra sebelumnya dinilai belum menyelesaikan kewajibannya dengan baik.
Setelah dilakukan appraisal kembali, nilai pemanfaatan aset tersebut meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun.
Dengan mitra baru, pembayaran dilakukan di muka sekitar Rp850 miliar, setelah memperhitungkan diskon rate hingga 2050.

Koster juga mengungkapkan, pada Desember 2025 Pemprov Bali menempatkan dana sebesar Rp300 miliar di BPD Bali yang bersumber dari hasil optimalisasi aset tersebut.

Penempatan modal tersebut diproyeksikan memberikan dividen minimal sekitar Rp108 miliar bagi Pemprov Bali.

Menurut Koster, optimalisasi aset daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Setiap aset yang dimiliki pemerintah, kata dia, harus mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster, Senin (7/9).

Koster juga mengutip pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa di negara maju aset negara bekerja untuk menghasilkan manfaat, sedangkan di negara berkembang masih banyak aset yang tidak produktif.
Karena itu, Pemprov Bali tidak ingin aset daerah hanya menjadi catatan dalam daftar kekayaan pemerintah tanpa memberikan manfaat ekonomi.

Baca Juga  TPA Suwung Tutup 23 Desember 2025, Gubernur Koster Minta Optimalkan Tebe Modern, TPS3R, TPST, dan Olah Sampah Berbasis Sumber

“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” ujar Koster.
Koster menambahkan, berbagai langkah optimalisasi aset tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Bali menggali sumber-sumber pendapatan secara inovatif, memperkuat kemandirian fiskal, serta memastikan setiap aset daerah memberikan nilai tambah bagi pembangunan Bali.

Ia juga menegaskan dukungan DPRD Provinsi Bali sangat dibutuhkan dalam proses penataan dan optimalisasi aset. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus diperkuat agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan maksimal dan turut memperkuat kemampuan fiskal Bali.(rls)