Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Kontroversi Kebijakan Keuangan Baru Pemerintah, Korporasi yang Membeli Patriot Bond dan Obligasi Merah Putih Dibebaskan dari Tuntutan Hukum.

Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 25 Juli 2026.

Menurut Jro Gde Sudibya, kebijakan Keuangan ini sarat kontroversi dan memunculkan sejumlah pertanyaan dari kalangan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan persepsi publik. Ada kesan bahwa Pemerintah melegitimasi praktek pencucian uang.

” Dana tidak lagi “haram” dan bahkan menjadi “halal”jika dipergunakan membeli Obligasi di atas yang diterbitkan Danantara,” kata Jro Gde Sudibya.

Kebijakan ini, lanjut dia juga bisa melahirkan ketidak-pastian hukum baru, kejahatan korporasi boleh saja terjadi, kemudian diputihkan dengan membeli Patriot Bond dan Obligasi Merah Putih.

Dikatakan, kebijakan Keuangan ini sarat kontroversi, melorotkan kepercayaan terhadap pasar Indonesia, karena ketidak-pastian hukum semakin menjadi-jadi.

“Kondisi ini akan semakin menekan nilai Rupiah, pencarian utang luar negeri semakin sulit dan atau bunga utang semakin tinggi,” ujarnya.

Menurut Jro Gde Sudibya, dari etika moral publik, menjadi tanda tanya, proyek pemerintah dibelanjakan dari dana gelap, yang menimbulkan pro kontra berkepanjangan.

“Publik setuju Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi sumber pendanaanya jangan sampai menelikung aturan hukum yang standar dan tidak cacat secara etika publik,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

Baca Juga  Bali Event Group Hadirkan “Winter Wonderland”, Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Panti Asuhan