Jakarta, (Metrobali.co.id)

Pemikiran sosialistik dan idealisme Presiden Prabowo untuk “membumikan” sosialisme sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, sudah patut didukung, karena merupakan keniscayaan sejarah.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Sabtu 21 Juni 2025.

“Sebut saja program: MBG, program: pendirian 80 ribu koperasi Merah – Putih di perdesaan, pendirian Sekolah Rakyat yang rencananya diselenggarakan oleh Departemen Sosial, tidak saja patut didukung, pantas diapresiasi tinggi, sebagai sebuah koreksi kebijakan selama ini, yang menganak-tirikan massa rakyat,” kata Jro Gde Sudibya.

Dikatakan, sudah tentu kebijakan itu dengan catatan, direncanakan dengan matang, didukung oleh perencanaan fiscal yang hati-hati, prudent sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sudah tentu tidak diinginkan, program sosialistik ini, banyak hambatan dan bahkan dengan risiko terancam macet karena: keterbatasan anggaran, perencanaan teknokrasi yang kurang matang.

Diberitakan, Danantara dengan dana sangat besar, diperkirakan sekitar Rp.1,600 T, jika menyimak total kekayaan BUMN yang digabungkan sebagai dana yang akan dikelola Danantara, untuk mengelola proyek seperti: produksi baterai listrik dengan bahan produk Nikel yang telah diolah, pembangunan beberapa kilang minyak, ambisi besar membangun industri pengolahan, sektor manufacturing dari produk: pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan dana ratusan triliun rupiah.

Menurutnya, dengan target tinggi pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun, melakukan koreksi terhadap proses deindustrialisasi yang telah berlangsung lama.

“Menggunakan Danantara sebagai ujung tombak cita-cita besar Presiden Prabowo untuk merealisasikan ide sosialistik dan idealisme Sosialisme,” katanya.

Dikatakan, tampaknya ada persoalan dan kontroversi dalam peran Danantara dalam konteks ini, jika kita merujuk salah satu paragraf dalam pasal 33 UUD 1945 yang terkenal itu. “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Termaktub nilai dan spirit di sini, negara baca BUMN berada di garda terdepan dalam mencapai cita-cita ideal konstitusi ydm.

Baca Juga  Satpol PP Kota Denpasar Koordinir Penertiban Media Promosi di Fasilitas Umum

“Sedangkan posisi Danantara dalam revisi UU yang melahirkannya, posisi hukumnya tidak jelas (“gabeng” dalam bahasa Bali), pengurusnya bukan pejabat negara, tidak perlu melaporkan kekayaannya, pengawasan Danantara tidak dilakukan oleh BPK, badan yang mempunyai peran jelas pengawasan keuangan negara menurut konstitusi,” katanya.

Dikatakan, karena besarnya peran Danantara dalam mendukung idealisme sosialistik Presiden, sudah semestinya Presiden “merapikan” peran Danantara sebagai instrument utama kebijakannya.

“Kalau di masa lalu BUMN belum sanggup menjalankan peran konstitusi yang dimaksud, tamsilnya: “jika rumah kita ada rayap, rayap yang mesti dibersihkan, bukan rumahnya yang harus dibakar”,” katanya.

Dalam konteks ini, lanjut Jro Gde Sudibya, kita bisa belajar banyak dari pengelolaan BUMN China yang cerdas dan “powerful” yang telah sukses mengantarkan China dalam transformasi besar perekonomiannya.

“Dalam konteks ini, menjadi menarik disimak kata bersayap Presiden Ziang Je Min, sediakan 100 peti mati, gunakan yang ke 99 untuk saya dan keluarga saya jika melakukan koreksi. Komitment negara yang sangat serius dalam pemberantasan korupsi,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.

Jurnalis Nyoman Sutiawan