Ilustrasi

 

Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Kontroversi Berlanjut KEK Kura-Kura Bali, Langkah Tegas Gubernur Bali Ditunggu Publik.

Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, penasehat For HATI Bali, Forum Pemerhati Pembangunan Bali, Kamis 6 Agustus 2026.

Dikatakan, jika dilakukan kilas balik, tanpa bermaksud membuka luka lama bagi masyarakat Serangan, pembebasan secara paksa tanah semenjak awal tahun 1990’an, reklamasi paksa yang lebih luas dari dataran Pulau Serangan yang asli, merusak bentang Alam, “ngeletehin” gumi, terbukti pengempon Pura Sakenan melakukan upakara “meprasyita” gumi.

“Biaya ekonomi, sosial kultural, spiritualnya sangat besar bagi masyarakat Pulau Serangan dan krama pengempon Pura Sakenan,” katanya.

Dikatakan, perubahan bentang alam di Pulau Sakenan, menurut para pakar lingkungan, membuat gelombang pasang berpindah ke Timur, sehingga garis pantai dari Segara Batu Klotok, Segara Lebih, Segara Purnama sampai Padang Galang rusak parah, kerusakan lingkungan maha dashyat.

“Belum Kita bicara kesucian. Pura Sakenan “keletehan” dari perspektif warisan kesucian yang ditinggalkan oleh Dang Hyang Dwijendra, Mpu Astapaka,” kata Jro Gde Sudibya.

Dikatakan, dalam catatan yang lebih tua, Prasasti Blanjong 914 tentang jejak kepemimpinan Cri Kesari Warmadewa dengan warisan Pura Dalem Pengembak, menggambarkan relasi kesucian Pulau Serangan dengan relasi kesucian Besakih dan Bukit Sinunggal.

” Semestinya semua pihak menahan diri untuk tidak bermain “api” ngeletehin Pulau Serangan,” katanya.

Gelesing cerita, dimana-mana di seluruh dunia, dalam negara dengan penegakan hukum lemah, kolusi pengusaha – penguasa, perusahaan oligarki targetnya untung tinggi, dengan mengorbankan: lingkungan, budaya dan meminggirkan masyarakat lokal.

“Kalaupun tercipta kesempatan kerja, ini hanya merupakan hasil ikutan saja dari prilaku keserakahan para oligarki. Semacam gimmick politik bagi masyarakat, tetapi tidak sebanding dengan pengorbanan lahir batin masyarakat lokal,” katanya.

Baca Juga  Wakil Bupati Toba Pukul Bedug Menandai Dimulainya Malam Takbiran

Menurut Jro Gde Sudibya, dalam design kebijakan KEK Kura-Kura Bali, Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar menjadi Ketua Dewan Pengarah dan Wakil Ketua dalam proyek ini, secara normatif dimaksudkan seluruh aturan hukum diikuti dan kepentingan masyarakat Bali dijaga dan terlindungi.

‘Kalau peran sebagai Dewan Pengarah ini nyaris tidak berfungsi, menjadi wajar publik krisis berprasangka wadah ini sebatas “boneka” dari oligarki,” katanya.

Dikatakan, inilah momentum bagi Gubernur untuk menjelaskan duduk perkara proyek ini, dengan merujuk Rekomendasi DPRD Bali ke Gubernur Bali, 29 Juni 2026. Semoga Gubernur Bali “jengah” nindihin gumi Bali sesuai janji kampanyenya.

Jurnalis Nyoman Sutiawan