Oleh : Wan Fachruddin

Diprovinsi Sumatera utara Budaya Batak sangat kental dengan nilai-nilai sistem gotong royong, yang menekankan kerja secara kolektif, saling bantu, dan tanggung jawab bersama. Nilai ini tidak hanya membentuk interaksi sosial semata, akan tetapi juga dapat mempengaruhi praktik ekonomi lokal, termasuk pengelolaan keuangan desa, koperasi, dan usaha mikro secara terintegrasi.

Di sisi lain, sistem penganggaran modern baik di tingkat desa maupun organisasi sering menekankan alokasi anggaran berbasis prosedur formal dan moneter, kadang mengabaikan kontribusi non-finansial dari masyarakat. Integrasi nilai gotong royong ke dalam sistem penganggaran menjadi penting agar pengelolaan keuangan lebih efektif, adil, dan partisipatif.

Gotong Royong Batak dan Dampaknya pada Ekonomi Lokal antara lain:

  1. Kolektif kerja dalam Proyek Desa: Proyek infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan atau irigasi, sering dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat; Kontribusi tenaga kerja, bahan lokal, atau dukungan logistik biasanya tidak dicatat dalam sistem penganggaran formal, padahal memiliki nilai ekonomi nyata.
  2. Konsep Timbal Balik dan Keadilan Sosial: Sistem sosial Batak menekankan bahwa setiap kontribusi harus diakui dan memberi manfaat timbal balik. Jika anggaran desa atau koperasi hanya mengakui nilai finansial/ angka-angka, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi partisipasi masyarakat.

Integrasi Nilai Gotong Royong dalam Sistem Penganggaran

  1. Pencatatan Kontribusi Non-Monetaris: Sistem penganggaran desa perlu mengadaptasi metode untuk mencatat kontribusi tenaga kerja, material lokal, atau jasa sukarela. Contohnya: menggunakan unit nilai tenaga kerja atau estimasi biaya material lokal untuk masuk dalam laporan anggaran.
  2. Penganggaran Partisipatif Berbasis Budaya: Masyarakat diajak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran, sehingga nilai gotong royong tetap terjaga. Metode ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek desa.
  3. Audit dan Pertanggungjawaban Sosial: Selain audit finansial formal, dilakukan audit sosial atau partisipatif untuk menilai kontribusi gotong royong dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Hal ini memperkuat legitimasi pengelolaan anggaran dan mendorong kepatuhan budaya.
Baca Juga  Siap Berkontribusi, 48 Pramuka Penggalang Jembrana Dilepas ke Jambore Daerah Bali 2025

Manfaat Integrasi Nilai Gotong Royong dalam budaya ini yakni:

  • Efisiensi Anggaran: Kontribusi non-moneter mengurangi kebutuhan pengeluaran kas.
  • Keterlibatan Masyarakat: Tingkat partisipasi meningkat karena masyarakat merasa diakui dan dihargai.
  • Keberlanjutan Proyek: Proyek lebih mudah dijaga karena adanya tanggung jawab kolektif.
  • Keadilan Sosial: Kontribusi semua pihak, baik monetaris maupun non-monetaris, tercatat dan dihargai.

Jika dilihat dari sudut pandang tiga pilar sosiokultural terhadap Konsep Integrasi Nilai Gotong Royong Suku Batak Provinsi Sumatera Utara dalam Sistem Penganggaran di Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Material (Basis Ekonomi / Infrastruktur): Basis material mencakup sumber daya fisik dan ekonomi yang menjadi fondasi kegiatan dan pengelolaan. Dalam konteks gotong royong dan penganggaran Dana dan aset desa/koperasi seperti uang tunai, tabungan, inventaris proyek, Sumber daya manusia dan tenaga kerja melakukan dengan sukarela: warga yang menyumbang tenaga fisik tanpa kompensasi moneter, Material lokal: bahan bangunan atau peralatan yang disumbangkan masyarakat. Integrasi gotong royong berarti sistem penganggaran harus mencatat kontribusi non-monetaris agar mencerminkan total nilai ekonomi proyek desa.
  2. Superstruktur (Organisasi, Prosedur, dan Aturan): Superstruktur mencakup aturan formal, struktur organisasi, prosedur, dan regulasi yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Dalam konteks penganggaran berbasis gotong royong: Struktur desa/koperasi: kepala desa di lokasi tersebut, bendahara, pengurus proyek, panitia gotong royong. Prosedur penganggaran partisipatif: mekanisme perencanaan, pengalokasian dana, pencatatan kontribusi non-finansial. Pengendalian internal dalam hal ini untuk memastikan kontribusi sukarela diakui, tidak disalahgunakan, dan tercatat dengan transparan secara benar.
  3. Superideologi (Nilai, Budaya, dan Keyakinan): Superideologi dalam opini adalah nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perilaku sosial. Dalam konteks gotong royong: Budaya gotong royong Batak: menekankan kerja secara kolektif, timbal balik, dan tanggung jawab sosial. Norma keadilan dan penghargaan kontribusi: konsep 3 pilar semua pihak (Boru, Datu, Hula-hula) harus saling menghargai dan memberi manfaat secara timbal balik. Nilai gotong royong membentuk bagaimana masyarakat menghargai pengelolaan anggaran dengan kolektif dan menerima sistem pencatatan formal, sehingga budaya dan praktik ekonomi modern dapat berjalan dengan harmonis.
Baca Juga  WNA Australia Diduga Bunuh Diri di Toilet Ruang Detensi Imigrasi Ngurah Rai, Dugaan Kelalaian Pengawasan Diselidiki

Dari hal yang diatas bahwasanya Integrasi nilai gotong royong Batak dikaitkan ke dalam sistem penganggaran bukan hanya  sekadar pelestarian budaya, akan tetapi juga strategi ekonomi dan manajemen yang efektif karena saling berhubungan. Dengan mengakui kontribusi non-finansial, sistem penganggaran menjadi lebih realistis, transparan, dan partisipatif. Hal ini menegaskan bahwasanya ekonomi dan budaya tidak dapat dipisahkan oleh nilai sosial lokal dapat memperkuat praktik pengelolaan keuangan modern, terutama di desa dan komunitas lokal di  Provinsi Sumatera Utara. (Wan Fachruddin)