Buleleng, (Metrobali.co.id)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 129 desa di Kabupaten Buleleng.

Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Gede Manik, Buleleng, pada Kamis (25/6/2026) ini difokuskan pada penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Buleleng, Wakil Bupati Buleleng, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, serta jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, para Camat, dan seluruh Perbekel serta perangkat desa se-Kabupaten Buleleng.

Dalam laporannya, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng menekankan bahwa kompleksitas pengelolaan keuangan dan sumber daya desa menuntut adanya pendampingan hukum yang mumpuni. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah pembangunan di desa tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng dalam sambutannya menegaskan bahwa peran Kejaksaan, khususnya melalui fungsi Datun, bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan detektif (pengamanan).

“Dana Desa adalah amanah besar. Penandatanganan PKS ini merupakan wujud sinergi untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih memahami aspek hukum. Kami hadir untuk memberikan kepastian hukum sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan tenang, berintegritas, dan terhindar dari risiko hukum di masa depan,” ujar Kepala Kejari Buleleng.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Buleleng memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah kolaboratif ini. Ia mengimbau kepada seluruh Perbekel untuk tidak ragu dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng terkait bantuan, pertimbangan, maupun pelayanan hukum. Menurutnya, pendampingan ini adalah kunci optimalisasi pembangunan desa yang bersih dan tepat sasaran.

Baca Juga  OJK Gelar Journalist Class Bagi Awak Media di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Penandatanganan PKS secara simbolis dilakukan oleh perwakilan Perbekel dari Desa Pejarakan, Desa Kalibukbuk, dan Desa Kubutambahan. Selain penandatanganan, acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Lomba Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dan penyuluhan hukum bertema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” yang menghadirkan narasumber dari Kejari Buleleng dan Inspektorat Kabupaten Buleleng.

Ruang Lingkup Kerja Sama
Perjanjian kerja sama ini mencakup tiga poin utama, yaitu:

Bantuan Hukum: Pendampingan bidang Datun serta deteksi dini pencegahan penyimpangan Dana Desa.

Pertimbangan Hukum: Pemberian pendapat atau pertimbangan hukum bagi pemerintah desa.

Tindakan Hukum Lain: Membantu penyelesaian sengketa atau masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh desa.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 12.00 Wita ini berjalan dengan tertib dan lancar. Diharapkan ke depan, kerja sama ini mampu menciptakan good village governance di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, di mana para aparatur desa dapat melaksanakan tanggung jawab pembangunan dengan penuh percaya diri dan minim risiko pelanggaran hukum. GS