Kejagung Telusuri Dugaan Kebocoran PWA Bali, Penerimaan Rp317 Miliar dari Potensi Rp945 Miliar
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Dugaan persoalan dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali mulai menjadi sorotan serius. Informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memanggil Kepala Satpol PP Provinsi Bali terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi kebocoran penerimaan negara dari pungutan tersebut.
Surat pemanggilan tersebut berkaitan dengan penerapan PWA sebesar Rp150.000 bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali. Pungutan ini diketahui telah diberlakukan sejak 14 Februari 2024 oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam surat yang beredar, Kepala Satpol PP Bali dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung RI pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan diterima oleh Roni Indra, S.H., M.H., Kepala Seksi Investasi.
Dalam surat tersebut disebutkan agar yang bersangkutan membawa dokumen yang dibutuhkan untuk proses klarifikasi.
Saat dikonfirmasi terkait pemanggilan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna belum memberikan jawaban.
Politisi yang juga advokat Gede Pasek Suardika menilai persoalan utama PWA berada di dua sisi, yakni di hulu dan hilir.
Menurutnya, pada sisi hulu terdapat ketidaksesuaian antara jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali dengan jumlah pungutan yang masuk.
Sementara pada sisi hilir, penggunaan dana PWA diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan utama yaitu pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
“Di hulu, kenapa beda jumlah wisatawan asing yang datang dengan jumlah pungutan yang diterima. Di hilir, kenapa banyak program bukan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (14/3/2026).
Ia menyebut, persoalan ini berpotensi menimbulkan dimensi kerugian negara, baik dari dugaan kebocoran penerimaan maupun dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuan.
Menurutnya, dari potensi Rp1 triliun, penerimaan yang tercatat baru sekitar Rp300 miliar.
Gede Pasek Suardika juga menyoroti sejumlah penggunaan anggaran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pelindungan budaya dan lingkungan Bali.
Beberapa di antaranya antara lain:
Insentif Perbekel sebesar Rp42,9 miliar
Jalan Lingkar Turyapada sebesar Rp10 miliar
BKK penduduk pendatang sebesar Rp1,5 miliar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp8,69 miliar
Promosi pariwisata sebesar Rp4,3 miliar
Menurutnya, sejumlah program tersebut tidak seharusnya menggunakan dana PWA. Ia juga menilai proyek jalan lingkar Turyapada seharusnya menggunakan sumber anggaran lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor, karena pembangunan jalan justru berpotensi merusak lingkungan alam.
“Dari pohon menjadi beton dan aspal yang bertentangan dengan tujuan PWA untuk pelestarian lingkungan alam Bali,” tegasnya.
Hal lain yang disorot adalah penggunaan dana PWA untuk kegiatan aci-aci yadnya di Pura Sad Kahyangan. Menurutnya, dana sebesar Rp5,6 miliar untuk kegiatan tersebut berasal dari kontribusi wisatawan asing melalui PWA. Ia bahkan menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi umat Hindu di Bali.
“Yang menjadi pertanyaan dan memalukan umat Hindu di Bali, ternyata selama ini aci-aci yadnya di Pura Sad Kahyangan dilakukan oleh para bule,” ujarnya.

Gede Pasek Suardika menyebut persoalan PWA kini telah masuk ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung, yang dikenal sebagai pusat penanganan perkara pidana khusus.
Ia menilai penanganan perkara di tingkat Kejagung terjadi karena adanya kemungkinan ewuh pakewuh di tingkat daerah, mengingat sejumlah lahan kantor Kejati Bali merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali.
Meski demikian, ia menegaskan proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Catatan Ombudsman Bali menunjukkan bahwa penerimaan PWA hingga 30 Desember 2024 baru mencapai Rp317 miliar. Angka tersebut hanya mencakup sekitar 30% hingga 40% dari total wisatawan asing yang datang ke Bali.
Padahal, dengan jumlah 6,3 juta wisatawan pada tahun 2024, potensi penerimaan seharusnya bisa mencapai sekitar Rp945 miliar.
Data dari Bank BPD Bali menunjukkan sekitar 92,57% wisatawan asing membayar PWA melalui kartu kredit, yang berarti pembayaran dilakukan sebelum mereka tiba di Bali melalui sistem Love Bali.
Dari sisi pendapatan daerah, penerapan PWA juga dinilai memberi dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data Bapenda Provinsi Bali dan BPKAD Provinsi Bali, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meningkat sebesar 19,50%, dari Rp401.403.873.037,97 menjadi Rp479.687.209.182,52 pada periode 2023 hingga 2024.
Dalam komponen tersebut, PWA tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp317.880.000.000,00.
Penerapan PWA juga disebut berkorelasi dengan peningkatan anggaran pelindungan budaya Bali.
Data Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menunjukkan anggaran meningkat dari Rp107.142.968.690 pada 2024 menjadi Rp218.972.308.088 pada 2025.
Sebagian dana tersebut digunakan untuk BKK kepada Kabupaten/Kota guna mendukung program pelestarian budaya, termasuk kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB).
Di bidang lingkungan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2025 mengelola dana BKK sebesar Rp40 miliar untuk program penanganan sampah.
Dana tersebut disalurkan ke kabupaten/kota, dengan rincian:
Kota Denpasar: Rp10 miliar
Kabupaten Tabanan: Rp5 miliar
Kabupaten Gianyar: Rp5 miliar
Kabupaten Bangli: Rp4 miliar
Kabupaten Buleleng: Rp4 miliar
Kabupaten Karangasem: Rp4 miliar
Kabupaten Klungkung: Rp4 miliar
Kabupaten Jembrana: Rp4 miliar
Sementara itu, program pelestarian subak juga mendapat perhatian.
Data Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali mencatat pada tahun 2024 disalurkan dana Rp10.000.000 per subak kepada 2.858 subak.
Sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp15.000.000 per subak kepada 2.862 subak, atau naik Rp5.000.000 per subak.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi yang dikonfirmasi tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

