Denpasar, (Metrobali.co.id) 

 

Tim Kuasa Hukum I Made Daging yang ‘dimotori’ advokat I Made Ariel Suardana menjalani klarifikasi di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali, Kamis (22/10/2026), terkait pengaduan dugaan pelanggaran prosedur pelayanan laporan dan kejanggalan penanganan perkara yang berkaitan dengan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, I Made Daging.

Tim Kuasa Hukum tiba di Polda Bali sekitar pukul 10.10 WITA. Pemeriksaan oleh penyidik Subbidang Pengamanan Internal (Paminal) tersebut berlangsung kurang lebih empat jam.

Usai menjalani klarifikasi, Ariel Suardana mengatakan terdapat dua persoalan utama yang disampaikan kepada Propam, yakni dugaan kendala pelayanan saat tim kuasa hukum hendak membuat laporan serta sejumlah hal yang dipertanyakannya dalam penanganan perkara oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali.

“Kami meminta Propam memeriksa persoalan ini secara objektif. Ada dua hal yang kami persoalkan, yaitu pelayanan terhadap hak hukum klien kami dan kejanggalan dalam penanganan perkara. Kami berharap semua diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku, bukan sekadar formalitas,” kata Ariel di Polda Bali, Kamis (22/10).

Ariel menjelaskan, tim kuasa hukum sebelumnya berupaya membuat laporan terkait perkara yang menjerat Made Daging ketika kliennya masih menjalani penahanan.

Pada 21 September 2026, pihaknya mengirimkan surat permohonan setelah berkomunikasi dengan Ditreskrimsus Polda Bali. Namun, ketika mendatangi Ditreskrimum Polda Bali pada 22 September 2026, upaya pelaporan menggunakan surat kuasa disebut tidak dapat diproses karena Made Daging tidak dihadirkan secara langsung.

Tim kuasa hukum kemudian kembali mendatangi Ditreskrimum pada 2 Oktober 2026.

Menurut Ariel, petugas saat itu hanya menerima dokumen yang dibawa tanpa menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Persoalan berikutnya, kata Ariel, berkaitan dengan surat Ditreskrimsus tertanggal 5 Oktober 2026. Ia menilai surat tersebut memuat pernyataan kesediaan untuk memfasilitasi pelaporan, tetapi sekaligus menyatakan tidak dapat menghadirkan Made Daging ke Ditreskrimum untuk kepentingan tersebut.

Baca Juga  Bupati Badung Tutup Festival Seni Budaya Ke-13 Desa Adat Kuta

Ariel meminta Propam menelusuri proses pelayanan itu dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ia turut menyebut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 sebagai salah satu dasar pengaduannya serta Pasal 28D UUD 1945 mengenai perlindungan dan kepastian hukum.

Menurut Ariel, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelayanan terhadap upaya pelaporan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan pelayanan laporan, Ariel mempertanyakan penanganan perkara yang menurut penilaiannya berkaitan dengan ranah pidana umum, tetapi ditangani Ditreskrimsus Polda Bali.

Ia juga menyoroti munculnya perkara dugaan surat palsu setelah perkara sebelumnya yang, menurut keterangannya, berkaitan dengan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan dihentikan.

“Yang kami pertanyakan, mengapa perkara yang menurut kami masuk ranah pidana umum ditangani Krimsus? Kemudian, mengapa setelah perkara sebelumnya dihentikan muncul perkara lain terkait dugaan surat palsu? Hal-hal ini perlu dijelaskan dan diperiksa untuk memastikan apakah prosedurnya sudah sesuai,” ujar Ariel.

Ariel menegaskan, persoalan tersebut merupakan hal yang dipertanyakan pihaknya dan perlu diperiksa lebih lanjut oleh Propam. Ia berharap pemeriksaan dapat memberikan kejelasan mengenai prosedur penanganan perkara yang menjadi keberatan tim kuasa hukum.

Bantah Membuat Pengaduan yang Mengatasnamakan Timnya

Dalam klarifikasi tersebut, Ariel juga mengungkapkan adanya pengaduan tertanggal 16 yang mengatasnamakan Tim Pembela Administrasi Pertanahan.

Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat pengaduan tersebut dan membantah bahwa dokumen itu dibuat oleh pihaknya.
Atas persoalan tersebut, Ariel menyatakan telah membuat surat pernyataan pencabutan terhadap pengaduan yang disebut mengatasnamakan dirinya dan ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Bali. Ia menegaskan bahwa timnya tidak mengetahui asal-usul pengaduan tersebut.
Ariel meminta persoalan itu turut ditelusuri agar jelas siapa pihak yang membuat dan mengajukan pengaduan tersebut.

Baca Juga  Bupati Bangli Buka Sosialisasi Pemerintah Digital: "Bukan Lagi Pilihan, tapi Keniscayaan"

Ariel turut menyebut lima personel kepolisian yang menurutnya berkaitan dengan proses pelayanan pelaporan, yakni Sulhadi, Sulfi Ansor Kholik, Ketut Siwa Darmadi, Suherman Prayudi, dan I Wayan Bayu Sumadi.

Menurut pengakuan Ariel, dirinya mendapat penjelasan bahwa kendala pelaporan tersebut berkaitan dengan perintah atasan. Ia menyebut perintah itu mengarah kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Pol Wisnu Prabowo.

Namun, dugaan mengenai keterlibatan perintah atasan tersebut masih berdasarkan keterangan Ariel dan perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh Propam Polda Bali.

Ariel berharap pemeriksaan tidak hanya berfokus pada dirinya sebagai pelapor, tetapi juga menggali keterangan pihak-pihak yang mengetahui langsung proses pelayanan di Ditreskrimum.

Ia juga meminta perkembangan penanganan pengaduan disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), sebagaimana yang diharapkannya sebagai pelapor.

“Saya berharap Propam bekerja secara profesional dan transparan. Kami sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan hukum. Karena itu, perkembangan penanganan laporan juga harus disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP,” katanya.
Percayakan Penanganan kepada Propam Polda Bali

Meski menyampaikan sejumlah keberatan, Ariel mengatakan tetap memberikan kepercayaan kepada Propam Polda Bali untuk memeriksa pengaduan tersebut secara profesional.
Ia juga menyatakan siap mendampingi apabila tim kuasa hukum maupun keluarga Made Daging dimintai keterangan lebih lanjut.

“Saya harus optimistis dan memberikan kepercayaan kepada Propam untuk menangani persoalan ini. Lembaga ini memiliki fungsi mengoreksi apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran prosedur maupun etik,” ujar Ariel.

Ariel menambahkan, pemeriksaan yang dijalaninya pada Kamis tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Hingga pemeriksaan selesai, ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai jumlah maupun identitas saksi lain yang akan dimintai keterangan.

Baca Juga  Vila WNA di Tibubeneng Dijarah, Kerugian Tembus Rp 550 Juta

Hingga berita ini ditulis, dugaan penghalangan pelaporan dan kejanggalan penanganan perkara tersebut masih berdasarkan keterangan I Made Ariel Suardana.

Belum terdapat keterangan dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus, maupun Propam Polda Bali terkait keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum Made Daging.

Konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai proses pelayanan laporan dan penanganan perkara tersebut.

(Jurnalis : Tri Widiyanti).