Kasasi Sengketa Menara Telekomunikasi di Badung, MA Diminta Bedah Kontrak 49 Titik Terbangun Lebih dari 200 Titik
Foto: Ilustrasi sengketa menara telekomunikasi di Badung.
Denpasar, Metrobali.co.id
Sengketa kerja sama pembangunan menara telekomunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk kini memasuki babak kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam memeriksa perkara tersebut, MA dinilai perlu membedah secara menyeluruh dasar hukum dan isi kontrak yang menjadi pijakan kerja sama kedua belah pihak.
Pengamat hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani, mengatakan majelis hakim kasasi perlu mencermati sejumlah persoalan penting. Di antaranya penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, dasar perjanjian kerja sama, perubahan jumlah titik menara, hingga dampaknya terhadap kepentingan ekonomi pemerintah daerah.
Salah satu titik krusial yang menurut Andi perlu diperiksa adalah perbedaan jumlah titik menara antara kesepakatan awal dengan kondisi dalam pelaksanaan kerja sama.
Kontrak awal disebut mencakup 49 titik menara. Namun, dalam perkembangannya, jumlah menara yang dibangun disebut telah meningkat menjadi lebih dari 200 titik.
Perbedaan angka tersebut, kata Andi, tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Dasar hukum penambahan titik harus dapat ditelusuri secara jelas dan dikaitkan dengan kontrak yang disepakati para pihak.
“Ini jelas bisa jadi alasan hukum untuk kasasi jika memang angka yang diputuskan pengadilan tidak memiliki dasar hukum,” kata Andi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, kasasi merupakan proses judex juris, sehingga fokus pemeriksaan berada pada penerapan hukum. Karena itu, apabila terdapat persoalan dalam penerapan atau dasar hukum putusan pengadilan sebelumnya atau judex facti, hal tersebut dapat menjadi bagian dari argumentasi hukum dalam permohonan kasasi.
“Di tingkat kasasi, yang merupakan judex juris, masalah hukum jadi titik utama. Artinya, jika memang dasar hukum putusan judex facti tidak jelas, ini bisa dijadikan argumentasi hukum untuk kasasi,” ujarnya.
Dari 49 Titik Menjadi Lebih dari 200
Andi juga menyoroti rencana perpanjangan hak kerja sama hingga 2047. Menurut dia, perpanjangan tersebut semestinya tidak dilepaskan dari dokumen kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemkab Badung dan perusahaan.
Terlebih, jika selama pelaksanaan kerja sama terjadi penambahan jumlah titik menara secara signifikan.
“Harus. Perpanjangan kontrak dengan penambahan jumlah titik harus mengacu kepada kontrak yang jelas. Tidak boleh hanya pakai asumsi,” tegasnya.
Karena itu, menurut Andi, perlu ditelusuri apakah penambahan lebih dari 200 titik tersebut memang memiliki landasan dalam kontrak awal atau dilakukan melalui perubahan perjanjian, termasuk addendum yang sah.
“Ini yang harus dicari dasarnya. Apakah itu didasarkan kontrak yang berjalan atau bukan,” katanya.
Ia menegaskan, pengadilan tidak semestinya membuat atau melahirkan ketentuan baru yang tidak pernah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.
“Tidak bisa putusan pengadilan melahirkan hukum baru dari perjanjian yang belum ada,” tegas Andi.
Kompensasi dan Kepentingan Daerah
Selain menguji aspek kontraktual, Andi menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kompensasi dan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah pada prinsipnya harus memberikan manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Berikut juga kompensasi terkait pihak yang dirugikan. Harus dihitung dengan baik sesuai ketentuan dan dengan dasar yang jelas,” katanya.
Ia menekankan bahwa aspek kemanfaatan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum. Karena itu, pelaksanaan sebuah perjanjian pemerintah daerah harus tetap dikaitkan dengan kepentingan publik.
“Harusnya perjanjian yang dibuat Pemda menguntungkan rakyat dan Pemda. Jika tidak, terus apa maksud dari perjanjian itu?” ujarnya.
Kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah, lanjut Andi, semestinya turut menjadi pertimbangan dalam melihat keberlanjutan kerja sama tersebut.
“Karena salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan,” katanya.
Persoalan lain yang menurutnya perlu ditelusuri adalah kemungkinan pemanfaatan ruang, izin, maupun hak pengusahaan untuk pembangunan menara di luar cakupan awal 49 titik.
Jika memang terjadi perluasan pemanfaatan tersebut, maka perlu dilihat apakah pemerintah daerah memperoleh kompensasi yang sesuai dengan nilai manfaat atau penggunaan aset dan kewenangan yang diberikan.
Kerugian Daerah Harus Dibuktikan
Meski demikian, Andi mengingatkan agar dugaan kerugian negara atau daerah tidak disimpulkan secara serampangan. Kerugian tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila dalam proses pemeriksaan terbukti terdapat kerugian negara yang berkaitan dengan dasar maupun pelaksanaan suatu putusan, kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari argumentasi untuk menguji kembali putusan yang telah dijatuhkan.
“Kalau putusan itu merugikan negara, maka putusan itu berpotensi cacat hukum dan harusnya dapat dibatalkan oleh pengadilan di atasnya,” kata Andi.
Namun, ia kembali menekankan pentingnya pembuktian sebelum dugaan tersebut dijadikan pijakan dalam upaya hukum lanjutan.
“Ini bisa jadi alasan hukum, jika memang benar, untuk peninjauan terhadap putusan,” ujarnya.
Dengan kasasi yang telah diajukan Pemkab Badung, persoalan mengenai dasar kontrak, perubahan jumlah titik menara dari 49 menjadi lebih dari 200 titik, legalitas perpanjangan kerja sama hingga 2047, serta perhitungan kompensasi berpotensi menjadi isu penting yang diuji dalam perkara tersebut.
Sengketa ini sebelumnya mencuat setelah putusan banding memerintahkan Pemkab Badung memperpanjang kerja sama penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi hingga 7 Mei 2047.
Kini, putusan tersebut menjadi objek upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Babak berikutnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana majelis hakim kasasi membaca kontrak, menilai penerapan hukum, serta melihat konsekuensi kerja sama tersebut terhadap kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat. (dan)

