Kapolri Ungkap 5 Tahap Penyadapan Presiden Prabowo, Sosok TK Diperintah Lakukan Surveillance
Ilustrasi
Jakarta, (Metrobali.co.id)
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi lengkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta mulai pukul 08.30 WIB tersebut mengungkap praktik penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan lokasi kejadian di Jakarta Selatan.
Kasus ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Pelapor dirahasiakan.
Lima Tahap Modus Operandi
Kapolri merinci lima tahapan berantai dalam operasi penyadapan ilegal tersebut:
1. Perintah Penyadapan.
Instruksi diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi (SU), kemudian kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta (AS). Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi.
2. Provisioning.
Nomor telepon target dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) oleh Tim Technical Supporting Unit (TSU) tanpa proses verifikasi dan penyaringan kaitan perkara hukum.
3. Pelaksanaan.
Penyadapan dilakukan melalui sistem PenLink X (PLX). Petugas mendengarkan, mengekspor rekaman percakapan, dan menuangkannya ke dalam lembar transkripsi.
4. Pelaporan.* Hasil transkrip dan rekaman dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Kepala Bagian Monitoring, ke Slamet Uliandi, hingga bermuara pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user.
5. Penghapusan Data.
Pada Oktober 2026, data voice dan log pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan tim TSU. Bersamaan dengan itu, grup WhatsApp yang digunakan untuk instruksi penyadapan juga dibubarkan untuk menghilangkan jejak digital.
Sosok TK dan Peran Ahrie Sonta.
Fakta baru terungkap dalam persidangan DPR. Irjen Ahrie Sonta yang menjabat Plt Kabagmon periode 2025-2026 diduga tidak hanya memerintahkan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan tindakan surveillance atau pengawasan.
Ahrie Sonta juga diduga sebagai pihak yang memerintahkan pembubaran grup dan penghapusan data, yang kemudian memicu kecurigaan internal hingga kasus ini dilaporkan.
Empat Tersangka dan Status Penahanan.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka:
1. Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) – Mantan Kapolri, diduga sebagai pemberi perintah utama dan penentu target.
2. Irjen Slamet Uliandi (SU) – Mantan Kadiv TIK Polri, diduga memberi persetujuan penyadapan.
3. Irjen Eko Hadi Santoso (EH) – Mantan Plt Kabagmon 2024-2025, diduga menjadi penghubung perintah ke operator.
4. Irjen Ahrie Sonta (AS) – Plt Kabagmon 2025-2026, diduga memerintahkan operator, melaporkan hasil, memerintahkan surveillance oleh TK, dan memerintahkan penghapusan data.
Saat ini tiga tersangka yakni LSP, AS, dan EH ditahan di Rutan Mako Brimob Depok. Tersangka SU belum ditahan karena alasan kesehatan dan berstatus tahanan rumah berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Penyidik telah menyita 15 unit handphone, 7 flashdisk, CPU, dan laptop sebagai barang bukti.
Desakan Pasal Makar dan Bantahan Hoaks
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan perbuatan penyadapan terhadap Presiden merupakan tindak pidana makar dan meminta Kapolri menjerat dengan pasal makar.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri menyatakan penyidik telah menerbitkan Laporan Polisi terkait dugaan makar yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sembari fokus pada pembuktian perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin juga membantah isu yang menyebut dua mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis ditetapkan sebagai tersangka. Ia memastikan informasi tersebut adalah hoaks.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah isu penangkapan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya oleh Pom TNI. Ia menegaskan foto dan narasi tersebut merupakan hasil editan AI dan Teddy tetap aktif mendampingi Presiden.
Tim Redaksi Metro Bali

