Ada sebuah kapal kecil yang dulu begitu berisik di pelabuhan politik Indonesia. Namanya PSI.

Kapal itu tidak besar. Tidak pernah sekalipun berhasil masuk ke pelabuhan utama, Senayan. Di Pemilu 2019, ia hanya dapat 1,89% suara. Di Pemilu 2024, ia naik sedikit jadi 2,81%. Tetap saja tidak cukup untuk lolos. Ambang batasnya 4%. Ia selalu gagal.

Tapi kapal kecil itu punya sesuatu yang tidak dimiliki kapal-kapal besar lainnya. Ia punya penumpang istimewa.

Penumpangnya adalah keluarga yang dulu menguasai seluruh lautan. Bapaknya pernah menjadi Presiden. Kakaknya menjadi Wakil Presiden. Adiknya menjadi nahkoda kapal itu sendiri, Kaesang Pangarep.

Dulu, semua orang berebut naik ke kapal itu. Karena semua orang berpikir, selama ada keluarga itu di dalamnya, kapal kecil itu akan selalu aman, akan selalu dapat angin, akan selalu dapat jalan.

Sampai kemudian, angin itu berhenti.

Hari Pertama: Tiga Awak Kapal Melompat

Tanggal 9 November 2026. Hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapa pun yang pernah naik kapal PSI.

Di hari yang sama, tiga awak kapal yang paling penting melompat keluar, bersamaan.

Yang pertama adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Yang kedua adalah Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan. Yang ketiga adalah Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan.

Mereka tidak melompat karena kapalnya bocor. Mereka melompat karena mereka melihat kapal yang lebih besar, kapal pemerintah, masih bisa menyelamatkan jabatan mereka, asalkan mereka melepaskan bendera PSI.

Dan mereka melepaskannya. Dalam satu hari.

Sejak hari itu, kapal PSI tidak punya lagi satu pun orang di dalam kabinet. Kursinya kosong. Melompong.

Hari Kedua: Nahkoda Besar Turun

Dua hari kemudian, tanggal 11 November 2026, giliran penumpang yang paling penting yang turun.

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, sepulang dari Aceh. Keesokan harinya, tanggal 12 November, ia menyerahkan surat yang sama ke MPR.

Baca Juga  Polisi Ungkap Pembunuhan Berencana di Abiansemal Badung, Empat Pria Ditangkap : Ini Motifnya!

Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Hanya selembar surat.

Tapi di balik surat itu, ada badai yang sudah lama mengintai. Ada 120 anggota DPR dari 8 fraksi yang sudah menyiapkan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkannya. Ada putusan MK dan MA yang menganulir ijazahnya. Ada tekanan yang sudah tidak bisa lagi dibendung.

Gibran memilih turun dengan terhormat, sebelum ia diturunkan dengan paksa.

Kapal PSI kini kehilangan penumpang terbesarnya.

Hari Ketiga: Orang-Orang Mulai Bertanya, Kapal Ini Masih Berlayar Atau Sudah Tenggelam?

Tanggal 17 November, seorang pria dari PKB, Jazilul Fawaid, berdiri di depan wartawan dan berkata dengan nada yang datar tapi mematikan:

“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi.”

Kalimat itu sederhana. Tapi di dunia politik, kalimat itu sama seperti dokter yang berkata, “Pasien ini sudah tidak ada detak jantungnya.”

Keesokan harinya, Grace Natalie, perempuan yang dulu mendirikan kapal itu, mencoba membela.

“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” katanya, Rabu 18 November. “Iya, masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo.”

Andi Budiman, wakil nahkoda yang tersisa, ikut menimpali, “PSI tetap mendukung Presiden Prabowo dan program-programnya yang prorakyat.”

Mereka berdua benar, secara kertas. Secara organisasi, PSI memang belum pernah menyatakan keluar.

Tapi di pelabuhan politik, kertas tidak cukup. Yang dihitung adalah kursi. Dan PSI tidak punya kursi.

Hari Keempat: Semua Orang Lempar Bola

Tanggal 19 November, giliran Demokrat yang bicara. Sekjennya, Herman Khaeron, memilih kalimat yang paling aman di dunia politik:

“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra.”

Baca Juga  YADEA BALI Resmi Hadir di Denpasar, Tawarkan Motor Listrik Ramah Lingkungan dengan Promo hingga Rp7 Juta

Artinya: kami tidak mau memvonis, kami tidak mau membela, silakan tanya Gerindra saja.

Di hari yang sama, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga bicara. Tapi bicaranya lebih dingin lagi.

“Ya, sampai dengan saat ini belum ada pernyataan baik dari Presiden maupun dari partai-partai koalisi yang menyatakan mundur dari koalisi. Sampai dengan saat ini.”

“Iya, kan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi.”

Ia tidak bilang PSI masih koalisi. Ia hanya bilang belum ada yang keluar. Kapal PSI dibiarkan menggantung di tengah laut. Tidak diusir, tidak dipeluk. Dibuat menunggu.

Dan menunggu adalah siksaan yang paling pelan.

Lalu, Bagaimana Nasib Keluarga Itu?

Di sebuah rumah di Solo, ada seorang bapak yang dulu pernah menjadi orang paling berkuasa di negeri ini. Namanya Jokowi.

Dulu, kalau ia bicara, semua partai diam. Dulu, kalau ia menunjuk, semua orang mengangguk.

Sekarang, ia hanya bisa melihat dari jauh. Anak sulungnya sudah mundur dari Wakil Presiden. Anak bungsunya masih memegang kapal kecil yang tidak punya kursi. Tiga orang kepercayaannya sudah melompat keluar.

Ia masih punya nama besar. Tapi nama besar tanpa jabatan, di politik Indonesia, itu seperti harimau tanpa taring. Masih ditakuti, tapi sudah tidak bisa lagi menerkam.

Dan Bagaimana Nasib Orang-Orang yang Dulu Berteriak Paling Keras Membela Keluarga Itu?

Inilah bagian yang paling sedih dari cerita ini.

Ada ribuan relawan, kader daerah, buzzer, anak-anak muda yang dulu pasang badan untuk keluarga itu. Mereka bertengkar di media sosial. Mereka membela mati-matian. Mereka percaya, selama mereka setia, mereka akan ikut naik.

Sekarang, mereka bingung. Pimpinannya mundur. Menterinya kabur. Partainya digantung.

Baca Juga  Jadi Joki Mekepung, Kembang- Ipat Jajal Keseruan Festival Mekepung 2026

Sebagian dari mereka, yang paling pragmatis, sudah mulai pindah kapal. Mereka lompat ke Gerindra, ke Golkar, ke partai yang masih punya kursi. Mereka belajar, kesetiaan itu kalah oleh jabatan.

Sebagian lagi, yang paling ideologis, tetap bertahan di kapal PSI. Mereka tetap berisik di media sosial. Tapi suara mereka semakin pelan, karena tidak ada lagi panggung di Senayan yang mau mendengarkan.

Dan sebagian kecil, yang paling fanatik, masih terus berteriak, padahal kapal yang mereka bela sudah tidak lagi punya nahkoda, tidak lagi punya mesin, dan tidak lagi punya arah.

* Terakhir Yang Belum Ditulis: 25 November*

MPR sudah menetapkan tanggal: 25 November 2026. Hari itu, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Sidang paripurna akan digelar 9 Desember 2026.

Dua nama itu akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan.

Kalau dua nama itu tidak ada satupun yang berasal dari lingkaran keluarga itu, maka cerita ini sudah tamat. Era keluarga itu sudah berakhir di Istana.

Kalau salah satu nama itu masih dekat dengan keluarga itu, maka keluarga itu masih diberi ruang untuk hidup, tapi bukan lagi ruang untuk berkuasa.

Sampai hari ini, Gerindra belum bicara. Prabowo belum bicara. Semua orang menunggu.

Kapal PSI masih mengapung. Tapi ia mengapung tanpa mesin, tanpa nahkoda, tanpa penumpang penting, dan tanpa arah.

Dan di dunia politik, kapal yang seperti itu hanya punya dua kemungkinan akhir: menjadi penonton di pinggir pelabuhan, atau menjadi kenangan yang diceritakan orang-orang tua kepada anak cucunya tentang sebuah keluarga yang dulu pernah berkuasa, dan sebuah partai kecil yang dulu pernah bermimpi besar.

Cerita ini belum selesai. Tapi anginnya sudah berhenti. Dan lautnya sudah mulai tenang.

Terlalu tenang, untuk sebuah kapal yang sedang tenggelam pelan-pelan.

Nyoman Sutiawan
Pemimpin Redaksi Metro Bali