JAKARTA, (METROBALI.CO.ID) –

Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution, S.I.K., MSi., sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan pembajakan sistem elektronik secara ilegal.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Mabes Polri pada 3 November 2026.

Selain Ahrie dengan inisial ASN, dua tersangka lain dalam kasus yang sama adalah Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH). Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal rentang 2025–2026.

Sasaran Penyadapan Presiden Hingga Pengusaha

Menurut Bareskrim, penyadapan ilegal menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan pengusaha.

Modus: Masukkan Nomor ke Sistem LIMS

Caranya, sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dasar hukum, melanggar Perkap Polri No 5 Tahun 2010. Nomor tersebut kemudian disadap meski tidak berkaitan dengan penegakan hukum.

Diduga Hapus Barang Bukti

Tidak berhenti di situ, sekitar Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh petugas internal yang mengetahui kejadian tersebut.

Pasal Berlapis

Para tersangka dijerat Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang penyadapan tanpa hak (ancaman 10 tahun), Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 UU ITE (ancaman 8 tahun).

Profil Ahrie

Irjen Ahrie merupakan lulusan Akpol 2002 kelahiran Bandung, 2 April 1981. Dilantik sebagai Kadivkum Polri pada Oktober 2026 dan pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo pada 2024. Ia memiliki pengalaman luas dalam penanganan kasus narkoba, termasuk pengungkapan sindikat internasional.

Baca Juga  Youth in Action di Bali, Bongkar Taktik Industri Rokok dan Bangun Generasi Sehat

Catatan Redaksi: Penetapan tersangka bukan vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.